DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah dan ditambahkan 2 ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka rasionalisasi anggaran terhadap beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang SALINAN jdih.katingankab.go.id Page 2 of 5 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : jdih.katingankab.go.id Page 3 of 5 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN KATINGAN.

Pasal 1

diubah dan ditambah dua ayat, sebagai berikut : Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah dan ditambahkan 2 ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 74)sehingga menjadi sebagai berikut:

(1)Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan dibiayai melalui APBD Kabupaten Katingan yang dianggarkan selama 4 (empat) Tahun Anggaran, dengan total biaya Rp 355.120.132.062,45,- (tiga ratus lima puluh lima milyar seratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu enam puluh dua rupiah empat puluh lima sen) termasuk penyesuaian harga dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan yang telah terealisasi pada Tahun 2015 sebesar Rp 76.295.758.750,- (Tujuh puluh enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. b.Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan yang telah terealisasi pada Tahun 2016 sebesar Rp 50.685.607.873,- (lima puluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
3. c.Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan yang telah terealisasi pada Tahun 2017 sebesar 126.510.357.600,- (Seratus dua puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
4. d.Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar 94.628.407.839,45 (sembilan puluh empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh lima sen).
5. e.Pembayaran Eskalasi untuk Tahun 2018 dengan jumlah biaya Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah).
(2)Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.
(3)Dengan adanya perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kelebihan pembayaran uang muka.
(4)Terhadap kelebihan pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Pembangunan Jalan Hampangen Mendawai II sebesar Rp. 9.614.796.784,05 (Sembilan milyar enam ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah lima sen) diwajibkan kepada pihak ketiga untuk mengembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Katingan setelah dilakukan adendum kontrak. jdih.katingankab.go.id Page 4 of 5

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 24 Juli 2018 BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 24 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd NIKODEMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 84 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 14, 46/2018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd NING WIJAYANTI, SH jdih.katingankab.go.id Page 5 of 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK JALAN DAN JEMBATAN DI KABUPATEN KATINGAN I. UMUM Dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan daerah serta memberi kepastian hukum dalam rangka menciptakan iklim keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pembangunan di Daerah Kabupaten Katingan dan memperhatikan perkembangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuaten Katingan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabuaten Katingan salah satu menetapkan program prioritas. Dalam pelaksanaan program- program prioritas yang mana tidak dapat dilaksanakan dalam1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan. Berkenaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kegiatan Tahun Jamak Jalan dan Jembatan di Kabupaten Katingan, perlu adanya penataan terhadap beberapa hal sehingga perlu dilakukan perubahan; II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 53 jdih.katingankab.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013