(1)Pemenuhan kekurangan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan rincian sebagai berikut:
a.Tahun 2020 sebesar Rp 13.360.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
b.Tahun 2021 sebesar Rp 6.815.000.000,00 (enam milyar delapan ratus lima belas juta rupiah); dan
c.Tahun 2022 sebesar Rp 10.097.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan puluh tujuh juta rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah.
(3)Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penasihat investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, atau Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD.
7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 31 Desember 2018 BUPATI KENDAL, cap ttd MIRNA ANNISA Diundangkan di Kendal Pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd MOH. TOHA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 16 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH (16/2018) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATAN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH I. UMUM. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan secara cepat menuntut setiap pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya untuk bergerak cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudence in banking practice). Dalam perkembangannya Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng menunjukkan tren semakin baik, antara lain ditandai tumbuhnya jaringan kantor dan cakupan layanan yang semakin luas dan merata, tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah tetapi juga sudah mulai melayani kawasan Ibu Kota Jakarta. Untuk itu, pemenuhan kecukupan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng yang bersumber dari setoran para Pemegang Saham merupakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan modal dan menjadi prioritas pertama. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemenuhan kebutuhan modal dari setoran para Pemegang Saham tidak akan mempengaruhi kepentingan para Pemegang Saham eksisting karena tidak akan merubah struktur kepemilikan Bank Jateng. Dengan mendasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Maret 2017, Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai salah satu pemegang saham perseroan perlu menambah besaran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah secara bertahap dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2