Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2014
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas PErda Kab Kendal No 4 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas PErda Kab Kendal No 4 Tahun 2013
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3
17);
4
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATAN KENDAL NOMOR 4TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATENKENDAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH. Pasal I BeberapaketentuandalamPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor4Tahun 2013tentangPenyertaan Modal PemerintahKabupaten Kendal kepadaPerseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013Nomor4 Seri E No.4, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor113) diubahsebagaiberikut :
5
13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) terdiri dari setoran tunai ditambah sharing dari AMU dan Cadangan Tujuan.
6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal padatanggal 8 Agustus 2014 BUPATI KENDAL, Cap ttd. WIDYA KANDI SUSANTI Diundangkan di Kendal padatanggal 20 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd. BAMBANG DWIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014 NOMOR 4 SERIE NO. 2 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATAN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH I. UMUM. Perkembangan dunia perbankan secara cepat merupakan hal positif yang menuntut setiap pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya untuk bergerak cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudence in banking practice). Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng yang semakin baik, antara lain ditandai tumbuhnya jaringan kantor dan ATM yang semakin luas dan merata, tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah tetapi juga sudah mulai melayani kawasan Ibu Kota Jakarta. Dengan semakin luasnya jaringan kantor dan jaringan ATM serta semakin kompleksnya bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng, maka kebutuhan penguatan struktur modal merupakan keharusan dalam upaya mendukung bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng sehingga dapat berkembang lebih optimal pada masa yang akan datang, disamping untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan otoritas moneter yaitu Bank Indonesia sebagai regulator. Pemenuhan kecukupan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng yang bersumber dari setoran para Pemegang Saham merupakan alternatif dalam pemenuhan kebutuhan modal dan menjadi prioritas pertama. Hal ini dikarenakan, selain berdasarkan pada pertimbangan yang termurah, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa pemenuhan kebutuhan modal dari setoran para Pemegang Saham tidak akan mempengaruhi kepentingan para Pemegang Saham eksisting karena tidak akan merubah struktur kepemilikan Bank Jateng. Kebutuhan modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng sampai tahun 2017 yang telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 25 April 2013 sesuai dengan road map dari tahun 2013–2017 dengan total modal disetor Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yang terdistribusi secara proporsional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sehingga diharapkan rasio kecukupan modal bank (CAR) akan tercukupi minimal 15 % (lima belas persen). Kesepakatan dalam RUPS LB tersebut menyebabkan perubahan struktur besaran penyertaan modal bagi para pemegang saham termasuk Pemerintah Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2017. 8 Dengan peningkatan besaran penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memperkuat modal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jateng, dan bagi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pemegang saham diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Untukmemberikandasarhukumdalam penambahan besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Bank Jatengsampai Tahun 2017, maka sesuai ketentuanPasal 41 ayat (5) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan NegaradanPasal 75 PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah,Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah. Berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddiatas, makaperlumembentukPeraturanDaerahtentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. II. PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas. Pasal II
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 129 9
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen