DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang memberi batasan istilah dalam pengaturannya. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang- Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati adalah Bupati Kendal.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
11.Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
12.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
13.Layanan utama adalah penjabaran atas setiap kewenangan Urusan Pemerintahan Konkuren berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau perangkat daerah lain.
14.Layanan pendukung adalah layanan yang diperlukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan layanan utama agar dapat lebih efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja.
15.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah : 5

a.sebagai pedoman bagi pemerintahan daerah, masyarakat dan lembaga swasta dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
b.sebagai kerangka dasar bagi penyusunan struktur organisasi perangkat daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah; dan
c.sebagai acuan teknis untuk menyinkronkan nomenklatur bidang, subbidang, sub-sub bidang urusan pemerintahan dengan nomenklatur program dan kegiatan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah:

a.untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah;
b.untuk melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan pembangunan daerah yang dilakukan oleh DPRD; dan
c.untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja sesuai urusan masing-masing.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
(2)Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah.
(3)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(4)Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5)Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 6

Pasal 5

(1)Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 6

(1)Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 7
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olah raga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(4)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata;
3. c.pertanian;
4. d.kehutanan;
5. e.energi dan sumber daya mineral;
6. f.perdagangan;
7. g.perindustrian; dan
8. h.transmigrasi.

Pasal 7

(1)Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung layanan utama dan layanan pendukung untuk mewujudkan target kinerja pembangunan daerah.
(3)Layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran atas setiap kewenangan Urusan Pemerintahan Konkuren berupa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan/atau perangkat daerah lain.
(4)Layanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan layanan yang diperlukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan layanan utama agar dapat lebih efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja. 8

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 8

(1)Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berwenang untuk :
1. a.menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
2. b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(3)Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga pemerintah non Kementerian.

Pasal 9

(1)Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
(2)Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah :
1. a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
2. b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah;
3. c.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
4. d.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah. 9

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (20)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (20)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2019