DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendirian dan penyertaan modal daerah bertujuan menyediakan sarana lembaga keuangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan cara menumbuhkan perekonomian disektor perbankan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip berorientasi pada keuntungan. Ruang lingkup usaha BPR Uncang Sakti meliputi: 1. menghinpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan. 2. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada pengusaha mikro kecil. 3. melakukan kerja sama dibidang keuangan dan perbankan dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya. 4. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, seposito berjangka, dan atau tabungan bank lainnya. 5. membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pemerintah daerah akan menyertakan modal pada PT BPR Unca Sakti dalam bentuk kepemilikan saham

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu meneta.pkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Pcrseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti Kabupaten Kerinci;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonornian Kabupaten Kerinci clan meningkatkan pelayanan masyarakat yang masih banyak:belum tcrjangkau oleh bank umum maupun bank swasta lainnya, perlu mewujudkan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan ta.raf hidup masyarakat serta guna menghindari munculnya rentenir yang merusak perekonomian masyarakat Kabupaten Kerinci; -
a.bahwa untuk rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di sektor perbankan, perlu dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti Kabupaten Kerinci; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERINCI, PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ".BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL PE·MERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSERQAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTl PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NO MOR 07 TAHUN 2017 TENT ANG BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI I "• ' I 1 I ,j ,·, I ) I ,l i ·~!
1. 11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 l ); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint.ahan Daerah [Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 'Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
2. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); K Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4756};
3. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
4. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); ) !,·' \ ) " r , f I
7. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); I . !t1 PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI KABUPATEN KERINCL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: BUPATl KERINCI DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KERJNCI Dengan Persetujuan Bersama dan 19.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukurn Daerah Kabupaten Kerinci [Lernbaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2); 18.Peratura.."l Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci {Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci [Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 201;~ Nomor 3); 17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perlcreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ·tndirian dan Penyertaan Modal Daerah bertujuan menyediakan sarana lembaga ·euangan untuk meni.ngkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan cara ··.enumbuhkan perekonomian di sektor perbankan dalam rangka rnewujudkan · rtumbuhan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip '_rorientasi pada kcuntungan. ,, ··, . BABU TUJUAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara · pemerintahan daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerinta.han yang menjadi kewengan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kerinci.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. , 5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam rnenyertakan modal daerah pada suatu usaha bersarna atau pernanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Modal daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang. Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti selanjutnya disingkat BPR Uncang Saldi adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Kerinci. Otoritas Jasn Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mernpunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan perneriksaan dan penyidikan aebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan pcraturan r perundang-undangan. i 10. Direksi adalah organ pcrseroan yang berwenang dan bertanggung jawab pen uh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. ') 1. Rapat Urnurn Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ ·. Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalarn Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. ,12. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kcgiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. J3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP i adalah rencana bisnis/rencana kerja tahuna.n PT. Bank Perkreditan Rakyat ·· Uncang Sakti. ..A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingk.at APBD ·· adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Sertifikat kepemilikan saham sebagai.mana dimaksud pada ayat ( 1) diterima oleh pemerintah daerah setelah penyertaan modal direalisasikan dan/ a tau selambat-lambatnya setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Uncang Sakti dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan saham.

Pasal 6

Besaran jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada rekening pembiayaan pengeluaran, dilaksanakan pada tahun anggaran berkenan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pemerintah Daerah akan menyertakan Modal pada PT. BPR Uncang Sakti .. dalam bentuk kepemilikan saham. t(2) Jumlah modal dasar dari PT. BPR Uncang Sakti ditetapkan sebagaimana · dimaksud pada ayat {l) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh mi!yar rupiah} dengan penyertaan modal Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 {empat milyar rupiah). Sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pernerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Lama waktu pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)selama 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

':_ Ruang lingkup usaha BPR Uncang Sukti meliputi: ~\ a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito ' berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; memberikan k.redit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada pengusaha mikro kecil; melakukan kerjasama di bidang keuangan dan perbankkan dengan lernbaga keuangan/lembaga lainnya; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan bank lainnya; membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bank Perkreditan Rakyat ini didirikan dengan nama BPR Uncang Sakti. BPR Uncang Sakti berkedudukan atau berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kerinci . .: (3)' BPR Uncang Sakti didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

BAB VII

DIREKSI

Pasal 12

'. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan :· sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. • bireksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat ;(l) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang 1;ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau Anggaran Dasar. '1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) .orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. 2.) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Uta.ma. ~) Masa .Jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat : kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS. ? ) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calcn yang diajukan pemegang saham . .l Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kcwenangan, tanggung jawab serta :: hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ;! (lJ Dewan Kornisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada urnumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ·

Pasal 11

BAB VI DEWAN KOMISARIS

BAB VI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

RUPS0 terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. ; {2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. '13) RUPS diadakan paling sedikit 1 {satu) kali dalarn 1 {satu) tahun. 1:{4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling la.rnbat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku PT. BPR Uncang sakti berakhir.

(5)RUPS Lainnya dapat diadakan sewakfu-waktu berdasarkan kebutuhan. ·:,(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utarna, \(7) Apabila Komisaris Utama sebagairnana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, i maka RUPS dapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Kornisaris. f(8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai .' ketentuan peraturan perundang-undangan, ':(9) Tata tertib penyelenggaraan RTJPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedornan i:: pada Anggaran Dasar. RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalarn batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar clan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

',· '. BABV RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015