1.Dengan peraturan daerah ini dibentuk :
a.Inspektorat Kabupaten ;
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
c.Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1.Badan Kepegawaian Daerah;
2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4.Badan Lingkungan Hidup;
5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah;
6.Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7.Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Badan Pengelola Keuangan Daerah;
10.Badan Ketahanan Pangan; 11.Badan Satuan Polisi Pamong Praja; 12.Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; 13.Kantor Pendidikan dan pelatihan (Diklat). 14.Kantor Aset dan Arsip Daerah; 15.Rumah sakit Umum Daerah.
2.Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dengan perubahan organisasi sebagai berikut :
A. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa terdiri dari :
a.Kepala Badan
b.Sekretariat Membawahi :
1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Ideologi kewaspadaan Nasional membawahi :
1.Sub Bidang Pengembangan Wawasan
2.Sub Bidang Seni dan Budaya Nasional.
d.Bidang Penaganan Konflik membawahi :
1.Sub Bidang Analisa Potensi Konflik sosial.
2.Sub Bidang Rehabilitasi
e.Bidang Kelembagaan dan Budaya Politik membawahi :
1.Sub Bidang Fasilitas Organisasi dan Lembaga Politik.
2.Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Budaya Politik
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a.Kepala Badan;
b.Sekretaris membawahi :
1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Pengkajian dan Pengadaan Pegawai membawahi :
1.Sub Bidang Pengkajian Kebutuhan Pegawai;
2.Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
d.Bidang Mutasi dan Pengembangan membawahi :
1.Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan;
2.Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
e.Bidang Pembinaan Disiplin, Pemberhentian dan Disiplin membawahi :
1.Sub Bidang Pembinaan Disiplin;
2.Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
f.Bidang Evaluasi Data membawahi :
1.Sub Bidang Evaluasi;
2.Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan data.
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
a.Kepala Badan;
b.Sekretaris membawahi :
1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Anggaran membawahi :
1.Sub Bidang Anggaran;
2.Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
d.Bidang Perbendaharaan Membawahi :
1.Sub Bidang Kas Daerah;
2.Sub Bidang Belanja.
e.Bidang Akuntansi membawahi :
1.Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
2.Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
f.Kelompok Jabatan Fungsional C. Struktur Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
a.Kepala Kantor;
b.Kasubag Tata Usaha;
c . Seksi Diklat Teknik Fungsional;
d.Seksi Diklat Penjenjangan;
e.Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
D. Struktur Kantor Aset dan arsip Daerah terdiri dari :
a.Kepala Kantor
b.Sub Bagian Tata Usaha
c.Seksi Inventarisasi Aset dan arsip Daerah;
d.Seksi Pemindahtanganan dan Penghapusan;
e.Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.