DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang : inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Aset Daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang telah dilaksanakan pengadaanya oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sampai saat ini Pihak Kabupaten Konawe Utara kesulitan dalam melakukan pendataan.Sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kesulitan dalam menghitung nilai kekayaan Daerah sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk satu Unit Kerja Daerah yang Akan menyelenggarakan Urusan Aset Daerah.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Perubahan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang--Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 50, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1.Dengan peraturan daerah ini dibentuk :

a.Inspektorat Kabupaten ;
b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
c.Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian Daerah;
2. 2.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. 3.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. 4.Badan Lingkungan Hidup;
5. 5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah;
6. 6.Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. 7.Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. 8.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. 9.Badan Pengelola Keuangan Daerah; 10.Badan Ketahanan Pangan; 11.Badan Satuan Polisi Pamong Praja; 12.Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi; 13.Kantor Pendidikan dan pelatihan (Diklat). 14.Kantor Aset dan Arsip Daerah; 15.Rumah sakit Umum Daerah.
10. 2.Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dengan perubahan organisasi sebagai berikut : A. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa terdiri dari :
a.Kepala Badan
b.Sekretariat Membawahi :
1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Ideologi kewaspadaan Nasional membawahi :
1. 1.Sub Bidang Pengembangan Wawasan
2. 2.Sub Bidang Seni dan Budaya Nasional.
d.Bidang Penaganan Konflik membawahi :
1. 1.Sub Bidang Analisa Potensi Konflik sosial.
2. 2.Sub Bidang Rehabilitasi
e.Bidang Kelembagaan dan Budaya Politik membawahi :
1. 1.Sub Bidang Fasilitas Organisasi dan Lembaga Politik.
2. 2.Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Budaya Politik
f.Kelompok Jabatan Fungsional. B. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a.Kepala Badan;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Pengkajian dan Pengadaan Pegawai membawahi :
1. 1.Sub Bidang Pengkajian Kebutuhan Pegawai;
2. 2.Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
d.Bidang Mutasi dan Pengembangan membawahi :
1. 1.Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan;
2. 2.Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.
e.Bidang Pembinaan Disiplin, Pemberhentian dan Disiplin membawahi :
1. 1.Sub Bidang Pembinaan Disiplin;
2. 2.Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
f.Bidang Evaluasi Data membawahi :
1. 1.Sub Bidang Evaluasi;
2. 2.Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan data.
g.Kelompok Jabatan Fungsional. B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
a.Kepala Badan;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Anggaran membawahi :
1. 1.Sub Bidang Anggaran;
2. 2.Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
d.Bidang Perbendaharaan Membawahi :
1. 1.Sub Bidang Kas Daerah;
2. 2.Sub Bidang Belanja.
e.Bidang Akuntansi membawahi :
1. 1.Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
2. 2.Sub Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
f.Kelompok Jabatan Fungsional C. Struktur Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
a.Kepala Kantor;
b.Kasubag Tata Usaha; c . Seksi Diklat Teknik Fungsional;
d.Seksi Diklat Penjenjangan;
e.Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
f.Kelompok Jabatan Fungsional. D. Struktur Kantor Aset dan arsip Daerah terdiri dari :
a.Kepala Kantor
b.Sub Bagian Tata Usaha
c.Seksi Inventarisasi Aset dan arsip Daerah;
d.Seksi Pemindahtanganan dan Penghapusan;
e.Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2

Ketentuan pada Pasal 8 (point 10) tentang Struktur organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi dinyatakan di hapuskan.

Pasal 3

(1). Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal : 8 Juli 2014 BUPATI KONAWE UTARA, TTD H. ASWAD SULAIMAN P. Diundangkan di : Wanggudu Pada tanggal : 8 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, TTD H.ABUHAERA,S.Sos,Msi Pembina Utama Muda Gol. IV/c NIP. 19580515 198103 1 033 LEMBARAN DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR 63

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008