DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Pengaturan kawasan tanpa rokok

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
c.bahwa untuk Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
15.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahi ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum;
7.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
8.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
9.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menylenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyatakat;
10.Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
11.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi;
12.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok;
13.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung mengisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar;
14.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa mengisap asap rokok dari asap perokok aktif;
15.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan;
16.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat;
17.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok;
18.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara;
19.Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukan bagi kegiatan anak-anak;
20.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;
21.Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
22.Perkantoran Pemerintah daerah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
23.Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
24.Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerahh ini adalah melindungi hak azasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok;
b.meniadakan aktifitas merokok pada kawasan-kawasan tertentu; dan
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

a.100 % Kawasan Tanpa Rokok, ;
b.tidak ada ruang merokok ditempat umum/tempat kerja tertutup, kecuali pada kawasan smoking area; dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalaui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar-mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.fasilitas olah raga;
g.tempat kerja; dan
h.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar kecuali pada kawasan smoking area.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas dinding paling luar, kecuali pada kawasan smoking area.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang memprmosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
(3)Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di l;ingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g wajib :
1. a.Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. b.melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang mnejadi tanggung jawabnya.
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat- tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Setiap pimpinan atau penangungjawab KTR harus menyediakan kawasan smoking area.
(3)Ketentuan mengenai kawasan smoking area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bentuk, letak dan jarak smoking area diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan dan dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
3. c.membantu memberikan informasi kawasan tanpa rokok.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
c.bahwa untuk Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
15.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahi ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum;
7.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan;
8.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau;
9.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menylenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyatakat;
10.Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
11.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi;
12.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok;
13.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung mengisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar;
14.Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa mengisap asap rokok dari asap perokok aktif;
15.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan;
16.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat;
17.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok;
18.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara;
19.Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukan bagi kegiatan anak-anak;
20.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan;
21.Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
22.Perkantoran Pemerintah daerah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat;
23.Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
24.Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerahh ini adalah melindungi hak azasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok;
b.meniadakan aktifitas merokok pada kawasan-kawasan tertentu; dan
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

a.100 % Kawasan Tanpa Rokok, ;
b.tidak ada ruang merokok ditempat umum/tempat kerja tertutup, kecuali pada kawasan smoking area; dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalaui kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar-mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.fasilitas olah raga;
g.tempat kerja; dan
h.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar kecuali pada kawasan smoking area.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas dinding paling luar, kecuali pada kawasan smoking area.
(3)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang memprmosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
(3)Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di l;ingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g wajib :
1. a.Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. b.melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang mnejadi tanggung jawabnya.
3. c.meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. d.memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat- tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Setiap pimpinan atau penangungjawab KTR harus menyediakan kawasan smoking area.
(3)Ketentuan mengenai kawasan smoking area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bentuk, letak dan jarak smoking area diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Bentuk dan besaran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan dan dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
3. c.membantu memberikan informasi kawasan tanpa rokok.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008