(1)Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 61.845.000.000,- (Enam puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a.Tahun 2010 sebesar Rp. 8.130.000.000,- (Delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah).
b.Tahun 2011 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
c.Tahun 2012 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
d.Tahun 2013 sebesar Rp. 2.674.000.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
e.Tahun 2014 sebesar Rp. 5.368.000.000,- (Lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).
f.Tahun 2015 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
g.Tahun 2016 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
h.Tahun 2017 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
i.Tahun 2018 sebesar Rp. 5.370.000.000,- (Lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
j.Tahun 2019 sebesar Rp. 7.955.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah.)
k.Tahun 2021 sebesar Rp. 10.890.000.000,- (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah.)
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 yang harus dipenuhi sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 38.305.000.000,- (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a.Tahun 2022 sebesar Rp. 14.015.000.000,- (Empat belas milyar lima belas juta rupiah).
b.Tahun 2023 sebesar Rp. 14.010.000.000,- (Empat belas milyar sepuluh juta rupiah).
c.Tahun 2024 sebesar Rp. 10.280.000.000,- (Sepuluh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
(3)Dalam hal terjadi perubahan kondisi keuangan daerah penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyetoran dapat dilakukan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 15 Oktober 2021 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, ttd HALIKINNOR Diundangkan di Sampit pada tanggal 15 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, ttd FAJRURRAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06,75/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH I. UMUM Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah merupakan investasi langsung yang berguna untuk memperoleh manfaat secara ekonomi maupun sosial dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Akumulasi jumlah dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- (Empat puluh tiga milyar rupiah) ditambah dengan jumlah Penyertaan Modal Tahun 2019 yang sudah realisasi sebesar Rp. 7.955.000.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Tahun 2021 sebesar Rp. 10.890.000.000,-. (Sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) Total Modal setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang sudah terealisasi dari Tahun 2010 sampai dengan 2021 sebesar Rp. 61.845.000.000,- (Enam puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah). untuk memenuhi Modal Setor sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mengharuskan Bank Umum pada 31 Desember 2024 memiliki Modal Inti paling sedikit Rp. 3.000.000.000.000,- (Tiga trilyun rupiah) dan sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Daerah harus menambah Modal Setor sebesar Rp. 38.305.000.000,- (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus lima juta rupiah). Sehingga Total keseluruhan Modal Setor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dari Tahun 2010 sampai dengan 2024 sebesar Rp. 100.150.000.000,- (Seratus milyar seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan perlu Penyertaan Modal, dan berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum perlu dilakukan peningkatan modal oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan untuk tetap menjadi bentuk Bank Umum dan sebagai tindak lanjut dari Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan berdasarkan maka dari itu Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah perlu diatur dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 268