Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 11 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 02 September 2016 BUPATI LAMPUNG TIMUR, ttd CHUSNUNIA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 02 September 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR ttd PUJI RIYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 15 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG 06 12 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016-2021 I. UMUM Bahwa Pemerintahan Negara dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk terwujudnya tujuan tersebut di atas, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah dengan mengisi, melaksanakan dan menyempurnakan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi sebagaimana yang diharapkan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan Guna memberikan jaminan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun suatu perencanaan untuk suatu periode tertentu. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu kesatuan/sinergis. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Lebih lanjut, pada Pasal 264 ayat (1) mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021. Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan :
a.Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
b.Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
13
c.Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini yaitu :
a.Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah;
b.Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan perencanaan penganggaran;
c.Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD dan RKPD, serta perencanaan penganggaran;
d.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencaanan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pendekatan Politis, Teknokratis, Partisipatif, dan Top-Down Bottom-Up, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan pendekatan di atas, maka RPJMD Kabupaten Lampung Timur mempunyai Visi: “Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Aman, Mandiri, Sejahtera, Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Berbasis Agribisnis/Pertanian Berkelanjutan dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berpihak kepada Kepentingan Rakyat”. Visi ini dimaksudkan untuk mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lampung Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. II. PASAL DEMI PASAL