DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, di antara angka 49 dan angka 50 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 49a, dan angka 49b, di antara angka 54 dan angka 55 disisipkan 4 (empat) angka baru yakni angka 54a, angka 54b, angka 54c, dan angka 54d serta di antara angka 66 dan angka 67 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 66a; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a); Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah; Ketentuan Pasal 23 diubah; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 26 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 7; Ketentuan Pasal 27 diubah; Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 27A dan Pasal 27B; Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah; Ketentuan Pasal 69 diubah; Ketentuan Pasal 71 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 118 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c, dan huruf d; Ketentuan ayat (2) Pasal 119 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur belum mengakomodir standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik BUPATILOMBOKTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR7 TAHUN2009 TENTANG POKOK-POKOKPENGELOLAANKEUANGANDAERAH DI KABUPATENLOMBOKTIMUR TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR9 TAHUN2015 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BA.RAT • I' 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ./
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .,-
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);.,
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); v
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ,/
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);....
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); v
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); ,/ 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ~
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); v
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); v
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); }'
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); v
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4593); ..,.
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); v
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); v
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ..,
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); v 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, di antara angka 49 dan angka 50 disisipkan 2 (dua) angka baru yakni angka 49a, dan angka 49b, di antara angka 54 dan angka 55 disisipkan 4 (empat) angka baru yakni angka 54a, angka 54b, angka 54c, dan angka 54d serta di antara angka 66 dan angka 67 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 66a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: v Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. v
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.,.,,
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1/
4.Bupati adalah Bupati Lombok Timur. ,,"
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4); v Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR dan BUPATILOMBOKTIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATENLOMBOKTIMUR Menetapkan 5

13.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ...
14.Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. v
15.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disingkat PPK-SKPDadalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. ,,,
16.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, r: selaku pengguna anggaran/barang.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. >'
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, v
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah . v:
8.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, ~
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. .,.
10.Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. ,--
11.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. v
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 6
17.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya . ..-
18.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. ""
19.Pejabat Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. i.-
20.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. ..---
21.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. v
22.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. --
23.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
24.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah ..
25.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. ·
26.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. ~
27.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. ,
28.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. ..
29.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. .
30.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. r:
31.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. - 7
32.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. "
33.Kerangka Pengeluaran .Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berilrutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. ,.
34.Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dan tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. -
35.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.:
36.Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan Pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. r-
37.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. r
38.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD...
39.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPDsebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. _ 8
40.Sasaran (target) adalah basil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. ---
41.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. ,.
42.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program. r-
43.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)tahun. ,..
44.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD}, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. -
45.Kebijakan Umum APBD, selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. r-
46.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPDuntuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.e-:
47.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat RKA-SKPDadalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.,.
48.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/ dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Asset (PPKA) selaku Bendahara Umum Daerah.
49.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPDyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran .. 9 49a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran La.njutan yang selanjutnya disingkat OPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. - 49b. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. ~
50.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (PPKA) selalru Bendahara Umum Daerah. r-
51.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat DPPA-SKPDadalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap SKPDyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. r
52.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat DPPA-PPKDadalah dokumen yang memuat perubahan anggaran badan/ dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (PPKA) selalru Bendahara Umum Daerah. ·
53.Surat Penyediaan Dana, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. -
54.Surat Permintaan Pembayaran, selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 54a. SPP Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilalrukan dengan pembayaran langsung. . 54b. SPP Ganti Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPP- GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. ; 10 54c. SPP Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. - 54d. SPP Langsung, selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. ,_
55.Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. r
56.Surat Perintah Membayar, selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.e-:
57.Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disingkat SPM-LSadalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. -
58.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. r-
59.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-UPadalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari. ,.
60.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. -- 11
61.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. ~
62.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. ,.
63.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
64.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. ...
65.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. r
66.Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupak.an suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. . 66a. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.e-
67.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. . 12

Pasal 10

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.menyusun RKA- SKPDdan RKA- PPKD;
2. b.menyusun DPA - SK.PDdan DPA - PPKD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya; ,. Pelimpahan tugas-tugas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKDuntuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: ~
5. a.menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
6. b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
7. c.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
8. d.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. e.menyajikan inform.asi keuangan daerah;
10. f.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
11. g.melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
  1. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : r:

Pasal 9

68.Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. ~
69.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. -
2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: _ 13

(3)Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan pertimbangan tingkatan Daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan pertimbangan objektif Iainnya.
(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. r:
1. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
2. f.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
3. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
4. h.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;
  1. 1.mengelola barang milik Daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPDyang dipimpinnya;
5. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPDyang dipimpinnya;
6. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
7. m.bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
8. n.menandatangani SPM. ~
(2)Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

14 ( 1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari:

a.pajak daerah;
b.retribusi daerah;
c.basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.lain-lain PADyang sah. or

(2)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
1. a.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. b.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
3. c.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. l"

Pasal 22

(3a)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. v
(4)Kuasa pengguna anggaran/lruasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. "
(5)Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. .,,

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : 15

(1)Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :
1. a.dana bagi basil;
2. b.dana alokasi umum; dan
3. c.dana alokasi khusus. ~-
(2)Jenis dana bagi basil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :
1. a.bagi basil pajak; dan
2. b.bagi basil bukan pajak.
(3)Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dan.a alokasi umum. .,

Pasal 23

(3)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:
1. a.hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;
2. b.jasa giro;
3. c.pendapatan bunga;
4. d.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
5. e.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
6. f.penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
7. g.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h, pendapatan denda pajak;
8. i.pendapatan denda retribusi;
9. j.pendapatan basil eksekusi atas jaminan;
10. k.pendapatan dari pengembalian; I. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
11. m.pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
12. n.pendapatan dari BLUD;
13. o.Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; dan
14. p.Lain-lain Penerimaan . .,
  1. 6.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : 16
  2. 7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 26 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 7, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diklasifikasikan menurut:
1. a.urusan pemerintahan;
2. b.organisasi;
3. c.fungsi;
4. d.program dan kegiatan;
5. e.kelompok; dan
6. f.jenis belanja. v-
(2)Klasifikasi belanja menurut urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.urusan wajib;
2. b.urusan pilihan; dan
3. c.urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dan diklasifi.kasikan menurut kewenangan Pemerintahan Daerah . ...-
(3)Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintahan Daerah. ,,
(4)Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Negara terdiri dari:
1. a.pelayanan umum;
2. b.ketertiban dan keamanan;
3. c.ekonomi;
4. d.lingkungan hidup;
5. e.perumahan dan fasilitas umum;
6. f.kesehatan;
7. g.pariwisata dan budaya;
8. h.pendidikan; dan
9. i.perlindungan sosial. or
(5)Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. .,
(4)Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. ~ 17

Pasal 27

(1)Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (6) merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan:
(2)Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.bunga;
3. c.subsidi;
4. d.hibah;
5. e.bantuan sosial;
6. f.belanja bagi basil;
7. g.bantuan keuangan; dan
8. h.belanja tidak terduga. r
(3)Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (6) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
(4)Klasifikasi belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja modal.
(5)Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -
(7)Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja modal;
4. d.bunga;
5. e.subsidi;
6. f.hibah;
7. g.bantuan sosial;
8. h.belanja bagi basil;
9. i.bantuan keuangan; dan
10. j.belanja tidak terduga. r
  1. 8.Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : ,-·langsung dan belanja langsung
(6)Klasifikasi belanja menurut kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari : belanja tidak 18

Pasal 27A

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. ~·
(2)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya lrurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, tennasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. .,.
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat
(4)huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. r
(4)Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bennotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain- lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. r:
(5)Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai aset tersebut siap digunakan. ,

9.Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 27A dan Pasal 278, sehingga berbunyi sebagai berikut: 19

Pasal 278

(1)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat mengikat dana anggaran:
1. a.untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
2. b.lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan. v
(2)Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
1. a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; atau
2. b.pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. "
(3)Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD....
(4)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. v
(5)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama kegiatan; b.jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
2. c.jumlah anggaran; dan
3. d.alokasi anggaran per tahun. .,,.
(6)Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir. v-

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 27A

Pasal 278

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 04 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 27A

Pasal 278

Dasar hukum (23)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009