DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

regulasi_utama

Ringkasan

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, yang terdiri dari 19 pasal ketentuan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,KUAdan PPAS,serta RPJMD;
b.bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRDdan telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATILOMBOKTlMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR7 TAHUN2020 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT .. - '\

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah . Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,KUAdan PPAS, serta RPJMD;
b.bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan rencana keuangan Pemerintah Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan telah dilakukan evaluasi oleh Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATILOMBOKTlMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR7 TAHUN2020 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ...
2. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); ..
10. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
11. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dart Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kaIi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); '" , ..
18. 10.Peraturan -Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infonnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;.
22. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur ,Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) " \
23. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
24. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dew~ Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ·19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
27. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentangTata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) .. .. .
28. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
29. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. 16.Peraturan 'Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
31. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
32. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6322);
33. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber ,dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
34. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
35. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); .. '
36. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab, dan Tertib Administrasi
37. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
38. 16.Peraturan ,Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 73, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
39. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
40. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
41. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibab dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tabun 2019 tentang Perubah an Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
42. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
43. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
44. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888;
45. 24.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
46. 25.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
47. 26.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
48. 27.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun ·2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); .. .. . Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
49. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888;
50. 24.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur [Lembaran . Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambaban Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor'9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor6);
51. 25.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
52. 26.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tabun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
53. 27.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); ..

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021. MEMUTUSKAN: BUPATILOMBOKTIMUR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR Dengan Persetujuan Bersama Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);

30.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
31.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
32.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
29.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran 28. , . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. DAN BUPATI LOMBOK TIMUR dan DEWAN PERWAKILAr:l RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR Dengan Persetujuan Bersama Nomor 5);
31.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
32.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1); '. 29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5); Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);
30.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 28. , . . \ 1 I'BS'Bd '£ ·s '9 'qe.I3'BP trarruarad u-e8uap tn:D{d'B:J~l¥P8U'BA tpU3'Bp u-eunt[el u-e8U'Bn3}{ 'BU'BOU3JqaI'BP'B GSdV l'B>J8U¥s¥P'BAtqnfU'BIaS 8U'BA t[EU3'BO 'BfU'BI3a U'Bp U'B:J'Bd'BPU3dU'B.I'BmJUV 't.fEUc}'BPu'B8U'Bna}{ U'BS'BM98uC}dtrap 'U'Bq'BM'Bf}lUnmJU'B:Jj3d 'UBJod'BIad 'UB'B'£.[esne:reuad 'UB'BUBS:>fBI3d 'UB.I'B88U'B8u3d 'U'B'BU'BOU3J3d nndnaUI 8treA U'Bl'By8~>JtreqrunI3s3}{ qerep'B qeJ3'BO tre8U'Bn~}I tra'BI0I~8u3d 't{'BJ3'BO'U'Bt{'B:JUp3W3d 'B.I'B88u3I~Au3d ansun ¥'B8'Bq3S U'B}{npnp~>IJaq 8U'BA t{'BJ3'BP l'BA}p3J U'BIPJ'BMJ~d 'B8'Bqw31 tferep'B a~da l~U!sW 'BAtqnftreI3S 8treA t{lU3'BO 'l'BA}p3M tre~MJ3d U'BM3a ''BlO}{ l.{13.I3eO!8'Bq 'B:J0>YHl3M rrere u~l'Bdnq'B>J tfe.I~'BO y8'Bq ¥l'Bdnq n'Bl'B !suJA0.Id t[8J3'BO !8'Bq .Inw3qn8 t{'Bl'BP'Bt[8J3'BO 'B[13d3}1 'wouolO t{'BJ3'BPU'B8traU3M~}{ !P'BfU3W 8U'BA tmqe:,.ul.I3w3d UBSnJn U'B'BU'Bs}{'B13dtndumuaur 8U'BA qeJ3'BG treq'B:,.uJ.I3W3d 'BJ988u~I~Au3d .msun re8'Bq3S tfeJ3'BP 'Bred~}{ tferep'B qeJ3'BO q'BlUJ.I3W3d '(j '9'1761 urrqaj, 'B!S3UOPUI >Inqnd~M 'B.I'B8~N .I'BS'BO 8U'Bpun-8U'Bpun urerep pnsspsurrp 'BU'BWre8'Bq3s 'B!S3UOPUI >IHqnd3N tranl'BS3}1 'BJ'B83N dtstnrd trap W3lS!S W'B{'BP'BAUS'BnI-S'BnI3S!WOUOlO dtsuud U'B8U3P uaruuaquiad S'B8nl trsp !WOU010 S'BS'B arunuatn q'B.I~'Ba 1'BA>re~ UBlPfSMJ3d U'BM~O U'Bp rreJ~)'eo q'BluP~w3d q310 tret[9lUP3W3d U'Bsrun U'B'B.I'BmJU3I~Au~d q'BI'BP'B q'BJc}'BO UBq'Blu!l3W~d ' I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalahgubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wall kota bagi Daerah kota.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubemur dan peraturan bupati/wali kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
9.Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBDyang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBNkepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Pasall , .
21.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
22.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekeIjaannya dilakukan melalui kontrak tahunjamak,
24.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
25.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
26.Sasaran adalah HasiIyang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 16.
15.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBHadalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBNyang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. · . 23. 22.
21.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan keIja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan keIja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber .daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa, Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekeIjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak: Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 20. 19. 18. 17. 16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dari/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang· atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 15. 26. 25. 24. , ' Pasal 4

(1). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 4q9.827.463.140,- (Empat Ratus Sembilan Millar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.751.947.953,- (Delapan Puluh Delapan Millar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 64.774.503.01.2,- (Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Belas Rupiah).
(4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.702.241.912,- (Dua Puluh Tujuh Millar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
(5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp228.598.770.263,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.822.731.337.872 (Dua Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Dua Millar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 2

27.Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. , .

Pasal 4

(1). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 409.827.463.140,- (Empat Ratus Sembilan Millar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.751.947.953,- (Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
(3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 64.774.503.012,- (Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Belas Rupiah).
(4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dir~~canakan sebesar Rp27.702.241.912,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
(5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp228.598.770.263,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 2

27.Kinerja adalah Keluanm/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. , .

Pasal 6

(1). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp189.254.078.614,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Millar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Puluh Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2). Pendapatan hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.829.942.614 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ernpat Puluh Dua Ribu Enarn Ratus Ernpat Belas Rupiah).
(3). Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (NolRupiah).
(4). Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpI26.424.136.000,- .(Seratus Dua Puluh Enam Miliar Ernpat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 5

(1). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.223.649.796.118,- (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.115.510.000.000,- (Dua Triliun Seratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
(3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl08.139.796.118,- (Seratus Delapan Millar Seratus Tiga Puluh Sembilan .Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah). · .
(1). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp189.254.078.614,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Puluh Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2). Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.829.942.614 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).
(3). Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (No!Rupiah).
(4). Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.424.136.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Pasa16 Pasal 5
(1). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.223.649.796.118,- (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.115.510.000.000,- (Dua Triliun Seratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
(3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl08.139.796.118,- (Seratus Delapan Millar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah). - 10 -· .

Pasal 8

(1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.965.833.462.332,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl. 105.497.035. 138,- (Satu Triliun Seratus Lima MilyarEmpat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Oelapan Rupiah).
(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp763.039.744.924,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
(4). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.400.000.000,'- (Empat MiliarEmpat Ratus Juta Rupiah).
(5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rp79.221.425.350,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
(6). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.675.256.920,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Pasa17 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.121.695.156.281,- (Tiga Triliun Seratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja operasional;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer. · .

Pasal 8

(1). Anggaran belanja operasional sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.965.833.462.332,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Enarn Puluh Lima Millar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.105.497.035.138,- (Satu Triliun Seratus Lima MilyarEmpat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
(3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp763.039.744.924,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Ernpat Rupiah).
(4). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
(5). Belanja hibah sebagaimana idimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.221.425.350,- (Tujuh Puluh Sembilan Millar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).
(6). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.675.256.920,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.121.695.156.281,- (Tiga Triliun Seratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja operasional;
2. b.Belanja modal;
3. c.Belanja tidak terduga; dan
4. d.Belanja transfer. Pasa17 · .

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (34)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (34)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010