Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2020
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Ringkasan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, yang terdiri dari 19 pasal ketentuan.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, yang terdiri dari 19 pasal ketentuan.
BUPATILOMBOKTlMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR7 TAHUN2020 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT .. - '\
BUPATILOMBOKTlMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021 TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR NOMOR7 TAHUN2020 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ...
1655);
..
1655);
'" , ..
.. .
.. '
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
1); .. .. . Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
1); ..
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021. MEMUTUSKAN: BUPATILOMBOKTIMUR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR Dengan Persetujuan Bersama Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5);
, . MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. DAN BUPATI LOMBOK TIMUR dan DEWAN PERWAKILAr:l RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR Dengan Persetujuan Bersama Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5); Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);
, . . \ 1 I'BS'Bd '£ ·s '9 'qe.I3'BP trarruarad u-e8uap tn:D{d'B:J~l¥P8U'BA tpU3'Bp u-eunt[el u-e8U'Bn3}{ 'BU'BOU3JqaI'BP'B GSdV l'B>J8U¥s¥P'BAtqnfU'BIaS 8U'BA t[EU3'BO 'BfU'BI3a U'Bp U'B:J'Bd'BPU3dU'B.I'BmJUV 't.fEUc}'BPu'B8U'Bna}{ U'BS'BM98uC}dtrap 'U'Bq'BM'Bf}lUnmJU'B:Jj3d 'UBJod'BIad 'UB'B'£.[esne:reuad 'UB'BUBS:>fBI3d 'UB.I'B88U'B8u3d 'U'B'BU'BOU3J3d nndnaUI 8treA U'Bl'By8~>JtreqrunI3s3}{ qerep'B qeJ3'BO tre8U'Bn~}I tra'BI0I~8u3d 't{'BJ3'BO'U'Bt{'B:JUp3W3d 'B.I'B88u3I~Au3d ansun ¥'B8'Bq3S U'B}{npnp~>IJaq 8U'BA t{'BJ3'BP l'BA}p3J U'BIPJ'BMJ~d 'B8'Bqw31 tferep'B a~da l~U!sW 'BAtqnftreI3S 8treA t{lU3'BO 'l'BA}p3M tre~MJ3d U'BM3a ''BlO}{ l.{13.I3eO!8'Bq 'B:J0>YHl3M rrere u~l'Bdnq'B>J tfe.I~'BO y8'Bq ¥l'Bdnq n'Bl'B !suJA0.Id t[8J3'BO !8'Bq .Inw3qn8 t{'Bl'BP'Bt[8J3'BO 'B[13d3}1 'wouolO t{'BJ3'BPU'B8traU3M~}{ !P'BfU3W 8U'BA tmqe:,.ul.I3w3d UBSnJn U'B'BU'Bs}{'B13dtndumuaur 8U'BA qeJ3'BG treq'B:,.uJ.I3W3d 'BJ988u~I~Au3d .msun re8'Bq3S tfeJ3'BP 'Bred~}{ tferep'B qeJ3'BO q'BlUJ.I3W3d '(j '9'1761 urrqaj, 'B!S3UOPUI >Inqnd~M 'B.I'B8~N .I'BS'BO 8U'Bpun-8U'Bpun urerep pnsspsurrp 'BU'BWre8'Bq3s 'B!S3UOPUI >IHqnd3N tranl'BS3}1 'BJ'B83N dtstnrd trap W3lS!S W'B{'BP'BAUS'BnI-S'BnI3S!WOUOlO dtsuud U'B8U3P uaruuaquiad S'B8nl trsp !WOU010 S'BS'B arunuatn q'B.I~'Ba 1'BA>re~ UBlPfSMJ3d U'BM~O U'Bp rreJ~)'eo q'BluP~w3d q310 tret[9lUP3W3d U'Bsrun U'B'B.I'BmJU3I~Au~d q'BI'BP'B q'BJc}'BO UBq'Blu!l3W~d ' I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Pasall , .
16.
Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
· . 23. 22.
Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan keIja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber .daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa, Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekeIjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak: Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 20. 19. 18. 17. 16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dari/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang· atau menerima manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 15. 26. 25. 24. , ' Pasal 4 (1). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 4q9.827.463.140,- (Empat Ratus Sembilan Millar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
(2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.751.947.953,- (Delapan Puluh Delapan Millar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 64.774.503.01.2,- (Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Belas Rupiah). (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.702.241.912,- (Dua Puluh Tujuh Millar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah). (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.822.731.337.872 (Dua Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Dua Millar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari:
, .
(1). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 409.827.463.140,- (Empat Ratus Sembilan Millar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
(2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.751.947.953,- (Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 64.774.503.012,- (Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Ribu Dua Belas Rupiah). (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dir~~canakan sebesar Rp27.702.241.912,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah). (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
APBDterdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.822.731.337.872 (Dua Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Dua Millar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang beraumber dari:
, .
(1). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp189.254.078.614,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Millar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Puluh Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
(2). Pendapatan hibah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.829.942.614 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ernpat Puluh Dua Ribu Enarn Ratus Ernpat Belas Rupiah). (3). Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (NolRupiah). (4). Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpI26.424.136.000,- .(Seratus Dua Puluh Enam Miliar Ernpat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
(1). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.223.649.796.118,- (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
(2). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.115.510.000.000,- (Dua Triliun Seratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah). (3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl08.139.796.118,- (Seratus Delapan Millar Seratus Tiga Puluh Sembilan .Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah). · . (1). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp189.254.078.614,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Puluh Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
(2). Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.829.942.614 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah). (3). Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,- (No!Rupiah). (4). Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp126.424.136.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Pasa16 Pasal 5 (1). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.223.649.796.118,- (Dua Triliun Dua Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
(2). Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.115.510.000.000,- (Dua Triliun Seratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah). (3). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl08.139.796.118,- (Seratus Delapan Millar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah). - 10 -· .
(1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.965.833.462.332,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl. 105.497.035. 138,- (Satu Triliun Seratus Lima MilyarEmpat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Oelapan Rupiah). (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp763.039.744.924,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). (4). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.400.000.000,'- (Empat MiliarEmpat Ratus Juta Rupiah). (5). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d direncanakan sebesar Rp79.221.425.350,- (Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). (6). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.675.256.920,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Pasa17 Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.121.695.156.281,- (Tiga Triliun Seratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
· .
(1). Anggaran belanja operasional sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.965.833.462.332,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Enarn Puluh Lima Millar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
(2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.105.497.035.138,- (Satu Triliun Seratus Lima MilyarEmpat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp763.039.744.924,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Ernpat Rupiah). (4). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah). (5). Belanja hibah sebagaimana idimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp79.221.425.350,- (Tujuh Puluh Sembilan Millar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). (6). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.675.256.920,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.121.695.156.281,- (Tiga Triliun Seratus Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
Pasa17 · .
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen