DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 24 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan, BAB III Organisasi, BAB IV Kepengurusan, BAB V Alat Kelengkapan, BAB VI Rapat-rapat, BAB VII Tata Kerja, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Uang Kehormatan dan Tunjangan, BAB X Ketentuan Peralihan, BAB XI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mejelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam, yakni Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama DPRD dengan Qanun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mejelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3.Undang-Undang………. SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 seri D);
10.Qanun……….
10.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);
11.Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKLAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA dan BUPATI NAGAN RAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2.Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3.Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
5.Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten dilingkungan Kabupaten Nagan Raya;
6.Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut MPD Kabupaten adalah lembaga non Struktural yang diberi kewenangan untuk memberikan, pertimbangan, dukungan, pendapat dan saran terhadap pengembangan di bidang pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
7.Komisi adalah Komisi dalam lingkup Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
8.Sekretariat……….
8.Sekretariat adalah lembaga struktural yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9.Musyawarah MPD adalah Musyawarah MPD Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi MPD Kabupaten terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua, 2 (dua) orang;
3. c.Ketua Komisi, 3 (tiga) orang; dan
4. d.Anggota Komisi, 7 (tujuh) orang.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Wakil Ketua I; dan
2. b.Wakil Ketua II.
(3)Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Komisi Pendidikan Pra Sekolah, Dasar, Menengah dan Beasiswa;
2. b.Komisi Pendidikan Madrasah, Dayah, dan luar sekolah; dan
3. c.Komisi Kurikulum, Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Mutu;
(4)Personil pengurus MPD Kabupaten Nagan Raya berjumlah 13 (tiga belas) orang.
(5)Bagan susunan organisasi MPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Ini. Pasal 4……….

Pasal 4

(1)MPD Kabupaten adalah badan yang berbasis masyarakat dan bersifat Independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan.
(2)MPD Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua.
(3)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD Kabupaten;
(4)Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD Kabupaten.

Pasal 5

MPD Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut:

a.memberikan pertimbangan menyangkut implementasi sistem pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggararaan pemerintah di bidang pendidikan;
b.melaksanakan pemantauan konsep pendidikan Islami dan pedoman implementasinya di sekolah, madrasah keluarga dan masyarakat.
c.melaksanakan pemantauan kurikulum sekolah dan madrasah yang Islami;
d.melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di kabupaten;
e.memberikan saran dan pendapat terhadap pendidik, tenaga kependidikan dan kepala sekolah berdasarkan kemampuan propesional yang islami;
f.memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian di bidang pendidikan dan memanfaatkan hasilnya sebagai bahan masukan untuk menyusun pertimbangan kepada Bupati;
g.melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan progam-program pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan negeri maupun swasta;
h.melakukan pemantauan penyelenggaraan pendidikan disekolah, madrasah dan dayah;
i.menampung aspirasi dan hasil kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
j.mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah, madrasah dan dayah; dan
k.mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan. Pasal 6……….

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MPD Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a.sebagai lembaga pemikir di bidang pembangunan pendidikan Kabupaten;
b.sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan;
c.sebagai lembaga penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan penyelenggara pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi;
d.sebagai lembaga pemantauan dan penilaian pelaksana kebijakan dan program-program di bidang pendidikan;
e.sebagai lembaga mediator antara masyarakat dan Pemerintah, serta antara sekolah/lembaga pendidikan formal maupun non formal, keluarga dan masyarakat; dan
f.sebagai lembaga pemberian saran/pendapat kepada Pemerintah Kabupaten tentang kriteria pendidik, kependidikan dan kepala satuan pendidikan serta hal lain terkait di bidang pendidikan;

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

(1)Anggota MPD dapat dipilih dari unsur-unsur:
1. a.pakar pendidikan;
2. b.penyelenggara pendidikan;
3. c.pengusaha;
4. d.organisasi profesi;
5. e.pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
6. f.pendidikan bertaraf internasional;
7. g.pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan
8. h.organisasi sosial kemasyarakatan.
(2)Pengurus lengkap MPD terdiri dari pimpinan dan anggota paling banyak 13 (tiga belas) orang dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
(3)Masa kepengurusaan MPD Kabupaten selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya.

Pasal 8

Kreteria untuk menjadi anggota pengurus MPD Kabupaten antara lain:

a.beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
b.mampu……….
b.mampu membaca AL-Quran;
c.setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Republik Indonesia;
d.berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
e.berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Musyawarah MPD Kabupaten dilaksanakan;
f.tidak pernah terlibat perbuatan asusila;
g.memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kearifan lokal;
h.mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
i.tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
j.tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
k.tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
l.memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
m.sehat jasmani dan rohani;
n.memiliki KTP Kabupaten Nagan Raya dan berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;
o.tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 9

(1)Mekanisme pergantian pengurus MPD Kabupaten dilakukan melalui Musyawarah MPD Kabupaten yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan pengurus;
(2)Tugas Musyawarah MPD Kabupaten adalah:
1. a.memilih pengurus MPD Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
2. b.menyusun rencana kerja MPD Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pergantian pengurus melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk panitia perekrutan calon pengurus MPD Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul MPD Kabupaten;
(4)Susunan panitia perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri:
1. a.1 (satu) orang dari unsur Sekretariat MPD;
2. b.1 (satu) orang dari unsur akademisi;
3. c.1 (satu) orang dari unsur organisasi profesi;
4. d.1 (satu) ………..
5. d.1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat; dan
6. e.1 (satu) orang dari unsur ulama.
(5)Panitia perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak boleh mencalonkan diri sebagai pengurus MPD Kabupaten.
(6)Penjaringan calon anggota pengurus MPD Kabupaten dilaksanakan sebagai berikut:
1. a.panitia perekrutan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengurus MPD Kabupaten;
2. b.seluruh calon pengurus MPD Kabupaten yang mendaftar diverifikasi oleh panitia perekrutan;
3. c.dalam hal calon yang mendaftar tidak mencapai 13 (tiga belas) orang, panitia perekrutan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kerja;
4. d.apabila setelah masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d juga belum mencapai 13 (tiga belas) orang maka untuk memenuhi kekuragan tersebut, Pengurus MPD Kabupaten dapat mengajukan calon tambahan berdasarkan hasil Rapat Pleno MPD Kabupaten;
5. e.calon pengurus yang lulus seleksi diajukan dalam Musyawarah MPD Kabupaten untuk dipilih sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sebagai calon anggota Pengurus MPD Kabupaten;
6. f.MPD Kabupaten mengajukan sejumlah calon terpilih hasil musyawarah sebanyak 13 (tiga belas) orang kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MPD Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun kedepan;
7. g.ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus melalui musyawarah ditetapkan dalam tata tertib MPD Kabupaten.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

Qanun Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016