DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan pembentukan dua kecamatan baru, yaitu Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat, sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan di wilayah tersebut. Menjelaskan batas-batas geografis dari masing-masing kecamatan baru, sehingga jelas mengenai daerah tanggung jawab dan administrasi. Mengatur tugas dan fungsi kecamatan yang baru dibentuk, termasuk pelayanan publik, pengembangan wilayah, dan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka di pandang perlu membentuk Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat;
c.bahwa Kecamatan Krayan, merupakan kawasan perbatasan sehingga dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional, perlu dimekarkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat dalam wilayah Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Mengingat

3.Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KRAYAN TIMUR DAN KECAMATAN KRAYAN BARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh camat.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdada di daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II

TUJUAN, PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan kecamatan adalah untuk:

a.meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan Publik;
c.meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
d.Kepentingan Strategis Nasional, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

(1)Kecamatan Krayan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Krayan yang terdiri atas:
1. a.Desa Pa’ Betung;
2. b.Desa Long Sepayang;
3. c.Desa Pa’ Pawan;
4. d.Desa Pa’ Melade;
5. e.Desa Pa’ Kebuan;
6. f.Desa Pa’ Umung;
7. g.Desa Pa’ Rangeb;
8. h.Desa Long Umung;
9. i.Desa Long Tenem;
10. j.Desa Long Nuat;
11. k.Desa Pa’ Pala;
12. l.Desa Sinar Baru;
13. m.Desa Pa’ Lidung;
14. n.Desa Pa’Raye;
15. o.Desa Bungayan;
16. p.Desa Wa’ Yagung; dan
17. q.Desa Kampung Baru.
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Kecamatan Krayan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Krayan yang terdiri atas:
1. a.Desa Pa’ Mulak;
2. b.Desa Long Puak;
3. c.Desa Long Mangan;
4. d.Desa Buduk Kubul;
5. e.Desa Long Kabid;
6. f.Desa Pa’Inan;
7. g.Desa Lembudud;
8. h.Desa Long Tugul;
9. i.Desa Pa’ Butal;
10. j.Desa Pa’ Delung;
11. k.Desa Pa’ Urud;
12. l.Desa Pa’ Kemut;
13. m.Desa Pa’ Kidang;
14. n.Desa Lembada;
15. o.Desa Pa’ Payak;
16. p.Desa Pa’ Pirit;
17. q.Desa Liang Aliq;
18. r.Desa Sembudud;
19. s.Desa Liang Turan;
20. t.Desa Liang Bua;
21. u.Desa Lepatar;
22. v.Desa Pa’ Mering;
23. w.Desa Pa’ Pani;
24. x.Desa Pa’ Lutut; dan
25. y.Desa Ma’ Libu;
(2)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat, sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Krayan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1)Kecamatan Krayan Timur mempunyai batas wilayah:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia) dan Kecamatan Lumbis Ogong;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lumbis Ogong dan Kabupaten Malinau;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Tengah dan Kabupaten Malinau; dan
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Sarawak (Malaysia).
(2)Kecamatan Krayan Barat mempunyai batas wilayah:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Krayan;
2. b.Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan;
3. c.Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Krayan Selatan;
4. d.Sebelah Barat berbatasan dengan Sarawak (Malaysia).
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Penetapan batas wilayah Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

(1)Ibu Kota Kecamatan Krayan Timur berkedudukan di Long Umung Desa Long Umung.
(2)Ibu Kota Kecamatan Krayan Barat berkedudukan di Lembudud Desa Lembudud.
(3)Ibu Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat.

BAB III

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Peresmian Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat dilakukan secepatnya oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008