DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan kewajiban PDAM dalam menyediakan air bersih serta hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik. Menyusun ketentuan tentang penetapan tarif air minum yang adil, transparan, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Mengatur standar kualitas air yang harus dipenuhi serta batasan waktu pelayanan kepada pelanggan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah Maka ketentuan modal dasar PDAM dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan, perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu membentukn Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 28 Seri E Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabuapten Nunukan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 03);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah kabuapten Nunukan Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor 04);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 04);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NUNUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah kabuapten Nunukan Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dihapus dan huruf b diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Modal dasar PDAM terdiri dari:
1. a.Dihapus;
2. b.Pengalihan aset dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten bulungan berupa aktiva tetap sebesar Rp. 574.367.578,70 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh sen) berdasarkan hasil rekonsiliasi/penyesuaian tahun 2013.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya dimiliki Pemerintah Kabupaten berupa kekayaan yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

2.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
(2)Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
1. a.dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
2. b.hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
3. c.perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
4. d.proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
5. e.perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
6. f.kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok- kelompok pelanggan.
(3)Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
(4)Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
(5)Hasil pembahasan usulan penetapan tarif dan pendapat Badan Pengawas, Bupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
(6)Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
(7)Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru diberlakukan secara efektif.

3.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
1. a.nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
2. b.beban bunga pinjaman; dan/atau
3. c.parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
(2)Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 16B

(1)Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (corporate plan).
(2)Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
(3)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh direksi kepada Bupati melalui badan pengawas untuk ditetapkan.

4.Ketentuan Pasal 26A ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 26A menjadi sebagai berikut :

Pasal 26A

(1)Segala bentuk penyertaan/penambahan modal yang telah dilakukan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, baik dalam bentuk donasi, hibah maupun pernyataan modal dengan Keputusan Bupati dan/atau bentuk Keputusan lain, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Penambahan Modal Perusahaan.
(2)Ketentuan Pasal 23 ayat (2) tidak berlaku, apabila cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif Daerah Kabupaten Nunukan dan 60% di wilayah pedesaan sampai dengan Tahun 2015, dan setoran laba bagi hasil secara keseluruhan oleh PDAM dipergunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan. Ditetapkan di Nunukan pada tanggal 31 Desember 2014 BUPATI NUNUKAN, ttd BASRI Diundangkan di Nunukan pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, ttd TOMMY HARUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2014 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA: NOMOR 6/2014

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 26A

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 16A

Pasal 16B

Pasal 26A

Dasar hukum (19)

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2013