DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA BAB III PEMERINTAHAN KECAMATAN BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka di pandang perlu membentuk Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu;
c.Bahwa Kecamatan Lumbis Ogong, merupakan kawasan Perbatasan sehingga dengan pertimbangan kepentingan strategis Nasional, perlu dimekarkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu dalam wilayah Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Mengingat

3.Undang-Undang 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 );
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN DAN KECAMATAN LUMBIS HULU DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nunukan yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdada di daerah Kabupaten Nunukan.
7.Wilayah perbatasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / aspek fungsional.

BAB II

TUJUAN, PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan kecamatan adalah untuk :

a.meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
b.meningkatkan pelayanan Publik;
c.meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
d.Kepentingan Strategis Nasional,

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu dalam wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

1.Kecamatan Lumbis Pansiangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Lumbis Ogong yang terdiri atas :

a.Desa Sumentobol;
b.Desa Nantukidan;
c.Desa Labang;
d.Desa Sumantipal;
e.Desa Ngawol;
f.Desa Bululaun Hilir;
g.Desa Lagas;
h.Desa Panas;
i.Desa Langgason;
j.Desa Tantalujuk;
k.Desa Tambalang Hulu;
l.Desa Kuyo; dan
m.Desa Bokok.
1. 2.Luasan wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 76.392,77 Ha.
2. 3.Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1.Kecamatan Lumbis Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Lumbis Ogong yang terdiri atas :

a.Desa Tau Lumbis;
b.Desa Lipaga;
c.Desa Bululaun Hulu;
d.Desa Kalisun;
e.Desa Mamasin;
f.Desa Sibalu;
g.Desa Duyan;
h.Desa Tuntulibing;
i.Desa Tetagas; dan
j.Desa Kabungolor.
1. 2.Luasan wilayah Kecamatan Lumbis Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 96.442,36 Ha
2. 3.Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu, sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kecamatan Lumbis Ogong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu sebagaimana dimaksud yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

1.Kecamatan Lumbis Pansiangan mempunyai batas wilayah :

a.Sebelah Utara dengan Sabah (Malaysia);
b.Sebelah Timur dengan Kecamatan Lumbis Ogong;
c.Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lumbis Ogong dan Kabupaten Malinau; dan
d.Sebelah Barat dengan Kecamatan Lumbis Hulu.
1. 2.Kecamatan Lumbis Hulu mempunyai batas wilayah :
a.Sebelah Utara dengan Sabah (Malaysia);
b.Sebelah Timur dengan Kecamatan Lumbis Pansiangan;
c.Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kecamatan Krayan Timur dan Kabupaten Malinau;
d.Sebelah Barat dengan Sabah (Malaysia) dan Kecamatan Krayan Timur.
1. 3.Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

1.Ibu Kota Kecamatan Lumbis Pansiangan berkedudukan di Labang Desa Labang.
2.Ibu Kota Kecamatan Lumbis Hulu berkedudukan di Tau Lumbis Desa Tau Lumbis.
3.Ibu Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu.

BAB III

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut dengan Camat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014