DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa pembagian urusan Pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisien dengan | 2 Perda Perubahan Struktur Organisasi memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka sangat perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian perumpunan urusan untuk hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian untuk sinkronisasi dan sinergitas pelembagaan organisasi perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan pada peraturan pemerintah ini, maka perlu untuk melakukan perubahan ketiga atas Peraturaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 9 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
d.bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu dilakukan penyerasian dan penyesuaian urusan/fungsi perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik ke Satuan Polisi Pamong Praja;
e.bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan rasionalisasi pada organisasi Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
f.bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam | 3 Perda Perubahan Struktur Organisasi Mengingat : Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu melakukan pengalihan penanganan urusan fungsi perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Satuan Polisi Pamong Praja;
g.bahwa berdasarkan diktum Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267 /MENKES/ SK/ III/ 2008 tanggal 12 maret 2008 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah menegaskan bahwa pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penataan organisasi dinas kesehaatan daerah;
h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, maka perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang penetapannya dengan peraturan daerah.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang | 4 Perda Perubahan Struktur Organisasi Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094). | 5 Perda Perubahan Struktur Organisasi Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA dan BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (LEMBARAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2010) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 (LEMABARAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2014) Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 5

(1)Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
1. a.Inspektur Kabupaten;
2. b.Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Perencanaan; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I | 6 Perda Perubahan Struktur Organisasi
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas tenaga fungsional Auditor, Pengawas Pemerintah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

2.Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a,b angka 1,2,3 dan huruf c,d,e dan f angka 1 dan angka 2, diubah, sehingga menjadi:

Pasal 12

(1)Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Program
3. c.Bidang Formasi dan Pembinaan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Formasi dan Kebutuhan Pegawai 2) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai
4. d.Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir, terdiri dari : 1) Sub Bidang Mutasi Pegawai 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
5. e.Bidang Pedidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Penjenjangan 2) Sub Bidang Teknis dan Fungsional
6. f.Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari : 1) Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian 2) Sub Bidang Disiplin Pegawai
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional | 7 Perda Perubahan Struktur Organisasi
(2)Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten sebagaimana pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Darah ini.

3.Ketentuan BAB X pasal 27 Ayat (1), (2) Pasal 28, Pasal 29 huruf a,b,c,d,e dan Pasal 30 Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan huruf g Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, diubah, sehingga berbunyi menjadi :

BAB X

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 27

(1)Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.;
(2)Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesialis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat

(2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. b.Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. | 8 Perda Perubahan Struktur Organisasi

Pasal 29

(1)Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri dari :
1. a.Kantor;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Idiologi dan Bela Negara;
4. d.Seksi Politik dan Ormas;
5. e.Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan BAB XIII Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, diubah, sehingga berbunyi:

BAB XIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 37

(1)Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pada Kecamatan dapat dibentuk unit Pelaksana Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten yang secara ex-officio dipimpin dan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis | 9 Perda Perubahan Struktur Organisasi operasional bertanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
g.pelaksanaan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya. | 10 Perda Perubahan Struktur Organisasi

Pasal 40

(1)Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
1. a.Satuan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  2. 2.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari;
  1. 1.Seksi Operasi dan Pengendaalian;
  2. 2.Seksi Kerjasama.
5. e.Bidang Sumber daya Aparatur, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pelatihan Dasar;
  2. 2.Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  2. 2.Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. g.Satuan Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Satuan Pelaksana Pamong Praja di Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
(3)Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan tipe A dengan Eselon II.b
(4)Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

5.Ketentuan pada BAB XIV Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi menjadi: | 11 Perda Perubahan Struktur Organisasi

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa pembagian urusan Pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisien dengan | 2 Perda Perubahan Struktur Organisasi memperhatikan keserasian hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka sangat perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian perumpunan urusan untuk hubungan antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian untuk sinkronisasi dan sinergitas pelembagaan organisasi perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan pada peraturan pemerintah ini, maka perlu untuk melakukan perubahan ketiga atas Peraturaan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 9 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
d.bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu dilakukan penyerasian dan penyesuaian urusan/fungsi perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik ke Satuan Polisi Pamong Praja;
e.bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan rasionalisasi pada organisasi Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
f.bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam | 3 Perda Perubahan Struktur Organisasi Mengingat : Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu melakukan pengalihan penanganan urusan fungsi perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Satuan Polisi Pamong Praja;
g.bahwa berdasarkan diktum Ketiga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267 /MENKES/ SK/ III/ 2008 tanggal 12 maret 2008 tentang pedoman teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah menegaskan bahwa pedoman teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penataan organisasi dinas kesehaatan daerah;
h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, maka perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang penetapannya dengan peraturan daerah.

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang | 4 Perda Perubahan Struktur Organisasi Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094). | 5 Perda Perubahan Struktur Organisasi Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA dan BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 5

(1)Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
1. a.Inspektur Kabupaten;
2. b.Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Perencanaan; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I | 6 Perda Perubahan Struktur Organisasi
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas tenaga fungsional Auditor, Pengawas Pemerintah dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

2.Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a,b angka 1,2,3 dan huruf c,d,e dan f angka 1 dan angka 2, diubah, sehingga menjadi:

Pasal 12

(1)Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
1. a.Badan
2. b.Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Program
3. c.Bidang Formasi dan Pembinaan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Formasi dan Kebutuhan Pegawai 2) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai
4. d.Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir, terdiri dari : 1) Sub Bidang Mutasi Pegawai 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
5. e.Bidang Pedidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 1) Sub Bidang Penjenjangan 2) Sub Bidang Teknis dan Fungsional
6. f.Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari : 1) Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian 2) Sub Bidang Disiplin Pegawai
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional | 7 Perda Perubahan Struktur Organisasi
(2)Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten sebagaimana pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Darah ini.

3.Ketentuan BAB X pasal 27 Ayat (1), (2) Pasal 28, Pasal 29 huruf a,b,c,d,e dan Pasal 30 Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan huruf g Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, diubah, sehingga berbunyi menjadi :

BAB X

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 27

(1)Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.;
(2)Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesialis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat

(2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. b.Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. | 8 Perda Perubahan Struktur Organisasi

Pasal 29

(1)Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri dari :
1. a.Kantor;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Idiologi dan Bela Negara;
4. d.Seksi Politik dan Ormas;
5. e.Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan BAB XIII Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, diubah, sehingga berbunyi:

BAB XIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 37

(1)Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertangggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Pada Kecamatan dapat dibentuk unit Pelaksana Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten yang secara ex-officio dipimpin dan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis | 9 Perda Perubahan Struktur Organisasi operasional bertanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b.pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e.pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
g.pelaksanaan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya. | 10 Perda Perubahan Struktur Organisasi

Pasal 40

(1)Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
1. a.Satuan;
2. b.Sekretariat, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Program;
  2. 2.Subbagian Keuangan;
  3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  2. 2.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari;
  1. 1.Seksi Operasi dan Pengendaalian;
  2. 2.Seksi Kerjasama.
5. e.Bidang Sumber daya Aparatur, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pelatihan Dasar;
  2. 2.Seksi Teknis Fungsional.
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  2. 2.Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. g.Satuan Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Satuan Pelaksana Pamong Praja di Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
(3)Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten merupakan tipe A dengan Eselon II.b
(4)Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

5.Ketentuan pada BAB XIV Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi menjadi: | 11 Perda Perubahan Struktur Organisasi

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010