Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 29
Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka perlu melakukan pengalihan penanganan urusan fungsi perlindungan masyarakat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke Satuan Polisi Pamong Praja;
4741);
| 5 Perda Perubahan Struktur Organisasi Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADANG LAWAS UTARA dan BUPATI PADANG LAWAS UTARA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (LEMBARAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2010) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2014 (LEMABARAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2014) Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014, diubah sebagai berikut :
1) Sub Bagian Perencanaan; 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
1) Sub Bagian Umum 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Program
1) Sub Bidang Formasi dan Kebutuhan Pegawai 2) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai
1) Sub Bidang Mutasi Pegawai 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai
1) Sub Bidang Penjenjangan 2) Sub Bidang Teknis dan Fungsional
1) Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian 2) Sub Bidang Disiplin Pegawai
BAB X KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bagian Pertama KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAB X
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
| 8 Perda Perubahan Struktur Organisasi Bagian Kedua Organisasi
BAB XIII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan
BAB XIII
Paragraf 2 Tugas
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Paragraf 3 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
| 10 Perda Perubahan Struktur Organisasi Bagian Kedua Organisasi
| 11 Perda Perubahan Struktur Organisasi BAB XIV RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen