DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan e-Government, tata kelola dan manajemen e-government, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara e-government, percepatan e-government, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi e-government.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf P, Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika, dan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu membangun dan mengembangkan e- Govemment Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan tata kelola mengarah kepada terwujudnya Platform Kabupaten Cerdas atau Smart Regency;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan e-Govemment; BUPATIPEKALONGAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAINDUKTATAKELOLAPENGEMBANGANe-GOVERNMENT TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENPEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN2018 SALINAN 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undnng-Uridang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1g99 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infonnasi dan Tr.ansaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); I I3 Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Fresiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17); Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 ten tang Pemindahan lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekornunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 292, (Lembaran 2014 Nomor Pemerintah anAdministrasi
10.Undang-Undang Nomor 2E, Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang ' 4 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGRENCANAINDUK TATA KELOLAPENGEMBANGANe-GOVERNMENT. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPEKALONGAN Dan BUPATIPEKALONGAN

19.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 1'ahun 2015 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 1 ~\, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 52);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 53);
21.Peraruran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 201 7 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65); 5
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. 6 . .Electronic Government yang selanjutnya disebut e- Govemment adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses man.ajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaran pernerintahan dan sistem inforrnasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut e-Govemment adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna e-Govemment.
8.Tata kelola e-Government adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan e-Govemment secara terpadu.
9.Manajemen e-Gouemment adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan e-Govemment yang efektif, efisieri, dan berkesinambungan, serta layanan e- Govemment yang berkualitas.
10.Layanan e-Govemment adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 [satu) atau beberapa fungsi aplikasi e- Govemment dan yang memiliki nilai manfaat.
11.Rencana Induk e-Gouernmeni Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan e-Govemment di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Arsitektur e-govemment adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur e-Govemment, aplikasi e- Government, dan keamanan e-Gooernment untuk menghasilkan layanan e-Govemment yang terintegrasi.
13.Arsitektur e-Govemment Pemerintah Daerah adalah Arsitektur e-Govemment yang diterapkan di Pemerintah Daerah. 6 layanan e-Govemmeni.
21.Aplikasi e-Gouemmeni adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan e-Govemment.
22.Aplikasi Umum adalah Aplikasi e-Governmeni yang sama, standar, dan digunakan secara Nasional.
23.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi e-govemment yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi Pemerintan atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus.
24.Keamanan e-Gouemmeni adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam e-Govemment.
25.Audit Teknologl lnformasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk. menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi infonnasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. layanan adalah perangkat untuk melakukan pertukaran
14.Peta Rencana e-Gouernmeni adalah dokumen yang mend eskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan e-Gouemmeni yang terintegrasi.
15.Peta Rencana e-Govemmeni Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana e-Govemment yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. 17 . Infrastruktur e-Govemment adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi / penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19.Jaringan Intra adal ah jarmgan tertutup yang menghubungkan antar simpu1 jaringan dalam suatu orgamsasi.
20.Sistem Penghubung integrasi/ penghubung 7

g.keamanan.

(2)Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung e-Gouemmeni yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
1. a.efektifitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
(1)e-Government dilaksanakan berdasarkan prinsip:

Pasal 2

26.Pengguna e-Governmeni adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan e-Govemment.
27.lnstansi Pemcrintah adalah kementerian, lembaga pernerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga Negara, kesekreta.riatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
28.Teknologi informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang mencakup pera ngkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data informasi.
29.Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur atau bagian urituk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
30.Standarisasi adalah penyamaan format spesifikasi terhadap suatu ketentuan ukuran yang secara teknis telah dibakukan.
31.Basis data adalah kumpulan data yang secara lcgika berkaitan satu sama lain dan disimpan at.au diakses menggunakan komputer. 8 Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

a.perencanaan e-Govemment;
b.tata kelola dan manajernen e-Govemment;
c.audit teknologi informasi dan komunikasi;
d.penyelenggaraan e-Govemment;
e.percepatan e-Gouemmeni; dan
f.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PRINSIP,TUJUAN DAN RUANGLINGKUP

Pasal 4

Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan e-Govemment bertujuan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan perencanaan pengembangan dan tata kelola e-Gooerrunent di Daerah sesuai prisip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 3

pertanggungjawaan dari e-Govemment.

(7)Interoperabilitas sebagimana dimaksud apada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis data tersistem elektronik dalam rangka pertukaran data imormasi atau layanan e-Govemment.
(8)Keamanan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, kaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumoer daya yang mendukung e-Govemment. danfungsik.ejelasamerupakane,huruf
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung e-Govemment.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan e-Govemment secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannnya.
(5)Efisiensi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung e-Govemment yang tepat guna.
(6)Alruntabilitas sebagaimana dimaksud apada ayat (1) 9
(1)Rencana Induk e-Gouemmeni merupakan suatu model Pengembangan e-Govemment di Daerah dalam rangka penerapan konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. ('2) Rencana induk e-Gouemmeni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan dan sasaran e-Govemment;

Pasal 6

(2)Unsur-unsur penerapan e-Govemment sebagairnana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Rencana Induk e-Govemment;
2. b.Arsitektur e-Govemment;
3. c.Peta Rencana e-Govemment;
4. d.Rencana dan Anggaran e-Gouernment;
5. e.Proses bisnis;
6. f.Data dan infcrmasi;
7. g.Infrastruktur e-Gouernmeni;
8. h.Aplikasi e-Govemment;
  1. 1.Keamanan e-Gouernment; dan J. Layanan e-Governmeni.
(3)Perencanaan e-Govemment sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, antara lain:
1. a.Rencana Induk e-Govemmeni Pemerintah Daerah;
2. b.Arsitektur e-Gouemmeni Pemerintah Daerah;
3. c.Peta Rencana e-Govemment Pemerintah Daerah; dan
4. d.Rencana dan Anggaran e-Gouemmerit Pemerintah Daerah. landasan berpikir, standarisasi, dan irrrolementasi pengembangan e- untukbertujuane-Govemment( 1) Perencan aan memberikan pentahapan

Pasal 5

(1)Arsitektur e-Gouemmeni disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur e- Govemment, aplikasi e-Gouemmeni dan keamanan untuk menghasilkan layanan e-Gouernmeni yang terpadu.

BAB III

PERENCANAAN E-GOVERNMENT 10

Pasal 7

b.arah kebijakan e-Gouemmeni;
c.strategi e-Gouemmeni; dan
d.peta rencana strategis e-Gouernmerit.

(3)Penyusunan Rencana Induk e-Gouemmeni sebagaimana dimaksud pada ayat l2) huruf a, harus sesuai dengan Arsitektur e-Gouernmeni Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(4)Rencana Induk e-Gouernmeni sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan Reviu setiap 5 (lirna) tahun a.tau sewaktu-waktu berdasarkan:
1. a.basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk e-Govemment; dan/ atau
2. b.perubahan kebijakan strategis nasional/Daerah.
(5)Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Induk e-Govemmeni sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a.
(6)Pemantauan dan evaluasi Rencana lnduk e-Gouemmeni sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(7)Rencana In duk e-Gouemmeni sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(8)Penyusunan Rencana lnduk e-Govemment sebagaimana dimaksud pada ayat (7), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
(9)Guna penyusunan Rencana lnduk e-Gouernmeni sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap Perangkat Daerah wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, teruk.ur, realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(1)Peta Rencana e-Gouemmeni merupak:an dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan e-Govemment Daerah.

Pasal 8

(6)Penyusunan Arsitektur e-Governmeni sebagaimana dirr.. aksud pada ayat (3), dan Reviu Arsitektur e- Govemment sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Jangka
(2)Arsitektur e-Govemment sebagaimana dimaksud pada eyat ( 1) 1 disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk e-Govemment dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Arsitektur e-Govemment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Arsitektur e-Govemrnent sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewak:tu-wak:tu sesuai kebutuhan.
(5)ReviewArsitektur e-Govemment sebagaimana dimak:sud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan arsitektur e-Govemment nasional.
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi e-Govemment;
3. c.peruhahan pada unsur e-Govemment, yang meliputi: 1.. rencana dan anggaran:
  1. 2.proses bisnis;
  2. 3.data dan informasi;
  3. 4.infrastruktur e-Govemment;
  4. 5.aplikasi e-Govemment;
  5. 6.keamanan e-Govemment; dan
  6. 7.layanan e-Gouernmeni.
4. d.Perubahan Rencana Pembangunan 12 ( 1) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran e-Gouemmenx sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada Arsitektur e- Govemment dan Peta Rencana e-Gouemmeru.
(2)Pengendalian keterpaduan penyusunan rencana dan anggaran e-Gouernmeni s.ebagaimana dimaksud pada ayat ( l l, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 10

Rencana dan anggaran e-Gouernmeni, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pcmerintan Daerah.

Pasal 9

(2)Peta Rencana e-Gouemmeni sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disusun dengan berpedoman pada peta rencana e-Gouernmeni nasional, Arsitektur e- Govemment, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana e-Govemment sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Peta Rencana e-Gouemment sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(4)Review Peta Rencana e-Gouemmeni sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana e-Gouemmeni Nasional;
2. b.perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur e-Gouemmeni; dan
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi e-Gouernmeni Daerah.
(5)Reviu Peta Rencana e-Gouemmeni sebagaimana dimaksud pada ayat {3) secara teknis dilakukan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 13 (l) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi e-Govemment, Keamanan e- Govemment dan Layanan e-Govemment.
(2)Setiap Perangkat Daerah menyusun proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, berdasarkan pada Arsitektur e-Gouernmcni.
(3)Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi e-Govemment dan layanan e-govemment yang terin tegrasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan proses bisnis diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010