Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2013
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2013
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4421);
5234);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG dan BUPATI PINRANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2013
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :
1) Penerimaan Pembiayaan Rp 30.094.874.689,22 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 6.509.323.530,74 Pembiayaan Netto Rp 23.585.551.158,48
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
1) Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 868.286.528.078,00 2) Realisasi Rp 856.676.702.062,59
1) Anggaran belanja setelah perubahan Rp 890.776.086.762,00 2) Realisasi Rp 814.061.236.542,18
1) Surplus/defisit setelah perubahan Rp (22.489.558.684,00) 2) Realisasi Rp 42.615.465.520,41
1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 30.093.348.189,00 2) Realisasi Rp 30.094.874.689,22
1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 7.603.789.505,00 2) Realisasi Rp 6.509.323.530,74
1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 22.489.558.684,00 2) Realisasi Rp 23.585.551.158,48
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; Lampiran I.12 : Daftar Jumlah Pegawai per golongan per jabatan;
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen