DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Purwakarta

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik di semua sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
b.bahwa pesatnya kemajuan pembangunan serta iklim persaingan global yang semakin nyata, menuntut pemerintah daerah untuk selalu tanggap dan proaktif mengembangkan gagasan positif, kreatif dan konstruktif untuk menangkap setiap peluang dan kesempatan dalam rangka pemberdayaan potensi dan peningkatan daya saing daerah;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberdayaan potensi daerah serta peningkatan daya saing daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan hubungan kerja sama sinergis dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/ atau pihak luar negeri;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
e.bahwa guna memberikan landasan hukum dan landasan operasional dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, perlu mengatur tata cara kerja sama daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah; BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KERJA SAMA DAERAH TENTANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINS! JAWA BARAT Menimbang ' *"",· •J

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ·1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lntemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012 );
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4761);
8.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta,
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta,
6.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubemur, atau antara Bupati dengan Bupati/ Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga atau Bupati dengan pihak luar negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7.Pihak Ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pasa.11 BABI KETENTUANUMUM

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGKERJASAMADAERAH MEMUTUSKAN: BUPATIPURWAKARTA dan DEWANPERWAf{ILANRAKYATDAERAH KABUPATENPURWAKARTA Dengan Persetujuan Bersam.a •. / ( 1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah mt dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Darah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

8.Pihak Luar Negeriadalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa- bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi /lembaga intemasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9.Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
10.Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan- kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing- masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.
11.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
12.Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/ atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. ------------------·-···--··-·-·····

g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.
a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik; Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

Pasal 3

(2)Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
2. b.meningkatkan pelayanan dan kesejahtraan masyarakat di Daerah;
3. c.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
4. d.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
5. e.mempercepat akselarasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
7. g.meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
8. h.meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.
(1)Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
1. a.pelayanan bersama;
2. b.pelayanan antar daerah;
3. c.pengembangan sumber daya manusia;
4. d.pelayanan dengan pembayaran retribusi;

BAB III

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

a.kerja sama antar daerah;
b.Kerja Sama Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
c.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;dan
d.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Pasal 6

Bagian Keempat Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pasal 5

(2)Kepala perangkat daerah dapat bertindak sebagai subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila mendapat kuasa dari Bupati.
1. a.Gubemur;
2. b.Bupati;
3. c.Walikota;
4. d.Pihak Ketiga; dan
5. e.Pihak Luar Negeri.
(1)Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi: Pasa.14
(1)Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

(4)Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
1. a.pengembangan pengetahuan dan teknologi;
2. b.pertukaran budaya;
3. c.peningkatan kemampuan teknis dan menajemen pemerintahan;
4. d.promosi potensi daerah;
5. e.kabu paten kembar (sister city);
6. f.teknik bantuan kemanusian;
7. g.penyertaan modal; dan
8. h.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
1. a.kontrak pelayanan;
2. b.kontrak bangun;
3. c.kontrak rehabilitasi;
4. d.kontrak patungan; dan
5. e.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Bentuk Kerja Sama Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
1. a.kebijakan dan pengaturan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
3. c.perencanaan dan pegurusan; dan
4. d.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. e.perencanaan dan pengurusan;
6. f.pembelian penyediaan pelayanan;
7. g.pertukaran layanan;
8. h.pemanfaatan peralatan;
9. i.kebijakan dan pengaturan; dan
10. j.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. .._ --··--·- Tata cara Kerja Sama Daerah dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
11. a.Bupati atau calon mitra Kerja Sama Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama Daerah kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketigamengenai objek tertentu;
12. b.apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama Daerah tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama dan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama .

Pasal 11

Tata cara Kerja Sama Daerah dilakukan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.penawaran;
c.penyiapan kesepakatan;
d.penandatanganan kesepakatan;
e.penyiapan perjanjian;
f.penandatanganan perjanjian; dan
g.pelaksanaan.

Pasal 10

Bagian Kesa.tu Kerja Sama Dalam Negeri BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(4)Dalam hal Kesepakatan Bersama (memorandum of understanding) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak.
(3)Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan Kesepakatan Bersama (memorandum of understanding) sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2)Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk teknis tata cara Kerja Sama Daerah.
1. g.Perjanjian Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2. f.Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama Daerah;
3. e.Bupati dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait;

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik di semua sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
b.bahwa pesatnya kemajuan pembangunan serta iklim persaingan global yang semakin nyata, menuntut pemerintah daerah untuk selalu tanggap dan proaktif mengembangkan gagasan positif, kreatif dan konstruktif untuk menangkap setiap peluang dan kesempatan dalam rangka pemberdayaan potensi dan peningkatan daya saing daerah;
c.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberdayaan potensi daerah serta peningkatan daya saing daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan hubungan kerja sama sinergis dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/ atau pihak luar negeri;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
e.bahwa guna memberikan landasan hukum dan landasan operasional dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, perlu mengatur tata cara kerja sama daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah; BUPATI PURWAKARTA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KERJA SAMA DAERAH TENTANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA BUPATI PURWAKARTA PROVINS! JAWA BARAT Menimbang ' *"",· •J

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ·1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian lntemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012 );
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4761);
8.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta,
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta,
6.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubemur, atau antara Bupati dengan Bupati/ Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga atau Bupati dengan pihak luar negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7.Pihak Ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pasa.11 BABI KETENTUANUMUM

Menetapkan

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

8.Pihak Luar Negeriadalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa- bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi /lembaga intemasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9.Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
10.Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan- kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing- masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.
11.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
12.Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/ atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. ------------------·-···--··-·-·····

g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.
a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik; Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

Pasal 3

(2)Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
2. b.meningkatkan pelayanan dan kesejahtraan masyarakat di Daerah;
3. c.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
4. d.meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
5. e.mempercepat akselarasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
7. g.meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
8. h.meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.
(1)Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
1. a.pelayanan bersama;
2. b.pelayanan antar daerah;
3. c.pengembangan sumber daya manusia;
4. d.pelayanan dengan pembayaran retribusi;

BAB III

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

a.kerja sama antar daerah;
b.Kerja Sama Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
c.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;dan
d.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Pasal 6

Pasal 5

(2)Kepala perangkat daerah dapat bertindak sebagai subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila mendapat kuasa dari Bupati.
1. a.Gubemur;
2. b.Bupati;
3. c.Walikota;
4. d.Pihak Ketiga; dan
5. e.Pihak Luar Negeri.
(1)Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi: Pasa.14
(1)Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

(4)Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
1. a.pengembangan pengetahuan dan teknologi;
2. b.pertukaran budaya;
3. c.peningkatan kemampuan teknis dan menajemen pemerintahan;
4. d.promosi potensi daerah;
5. e.kabu paten kembar (sister city);
6. f.teknik bantuan kemanusian;
7. g.penyertaan modal; dan
8. h.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
1. a.kontrak pelayanan;
2. b.kontrak bangun;
3. c.kontrak rehabilitasi;
4. d.kontrak patungan; dan
5. e.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Bentuk Kerja Sama Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
1. a.kebijakan dan pengaturan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
3. c.perencanaan dan pegurusan; dan
4. d.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. e.perencanaan dan pengurusan;
6. f.pembelian penyediaan pelayanan;
7. g.pertukaran layanan;
8. h.pemanfaatan peralatan;
9. i.kebijakan dan pengaturan; dan
10. j.kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. .._ --··--·- Tata cara Kerja Sama Daerah dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
11. a.Bupati atau calon mitra Kerja Sama Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama Daerah kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketigamengenai objek tertentu;
12. b.apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama Daerah tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama dan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama .

Pasal 11

Tata cara Kerja Sama Daerah dilakukan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.penawaran;
c.penyiapan kesepakatan;
d.penandatanganan kesepakatan;
e.penyiapan perjanjian;
f.penandatanganan perjanjian; dan
g.pelaksanaan.

Pasal 10

Bagian Kesa.tu Kerja Sama Dalam Negeri BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(4)Dalam hal Kesepakatan Bersama (memorandum of understanding) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak.
(3)Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan Kesepakatan Bersama (memorandum of understanding) sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2)Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk teknis tata cara Kerja Sama Daerah.
1. g.Perjanjian Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.
2. f.Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama Daerah;
3. e.Bupati dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait;

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015