DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : a. Badan Kesbang dan Linmas; b. Badan Ketahanan Pangan; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; d. Badan Kepegawaian Daerah; dan Perencanaan Pembangunan Daerah; f. Badan Pengelola Keuangan Daerah; g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; h.Badan Lingkungan Hidup; i. Inspektorat Kabupaten; j. Kantor Arsip dan Perpustakaan; k. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; l. Rumah Sakit Nene Mallomo; dan m. Rumah Sakit Arifin Nu’mang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); SALINAN
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 01);
12.Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

a.Badan Kesbang dan Linmas;
b.Badan Ketahanan Pangan;
c.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
d.Badan Kepegawaian Daerah;
e.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f.Badan Pengelola Keuangan Daerah;
g.Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
h.Badan Lingkungan Hidup;
i.Inspektorat Kabupaten;
j.Kantor Arsip dan Perpustakaan;
k.Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
l.Rumah Sakit Nene Mallomo; dan
m.Rumah Sakit Arifin Nu’mang.
1. 2.Ketentuan judul BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 3.Ketentuan huruf c, huruf d dan huruf e ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

BADAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan
  2. 2.Sub Bagian Keuangan
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. c.Bidang Distribusi Pangan
  1. 1.Sub Bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan
  2. 2.Sub Bidang Analisis Informasi Harga dan Akses pangan
4. d.Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Gizi
  1. 1.Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
  2. 2.Sub Bidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
5. e.Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  1. 1.Sub Bidang Ketersediaan Pangan
  2. 2.Sub Bidang Kerawanan Pangan
6. f.UPT Badan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan, tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Badan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
4. d.pelaksanaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
1. a.Inspektur Kabupaten;
2. b.Sekretariat;
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan;
  2. 2.Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. 3.Sub Bagian Administrasi dan Umum;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten, tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Kabupaten, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

7.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Inspektur Kabupaten wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
(2)Sekretaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Kepala Sub Bagian dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan;
(3)Setiap Inspektur Pembantu wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap Jabatan Fungsional masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.
(4)Setiap Kepala Sub Bagian wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap staf pada masing-masing sub bagian dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan

8.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Inspektur Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Inspektur Pembantu;
(2)Sekretaris bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing;
(3)Setiap Inspektur Pembantu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap Jabatan Fungsional masing-masing, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing- masing.
(4)Setiap Kepala Sub Bagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap staf pada masing-masing sub bagian dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugasnya masing- masing.

9.Ketentuan ayat (4) pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Inspektur Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
(2)Sekretaris dan setiap Inspektur Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
(3)Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
(4)Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 31 Desember 2014 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 11 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 11 TAHUN 2014 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TANGGAL 31 DESEMBER 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Cap/ttd RUSDI MASSE KEPALA BIDANG DISTRIBUSI PANGAN KLP. J. FUNGSIONAL BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DAN GIZI SEKRETARIAT BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN SUB BIDANG DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PANGAN SUB BIDANG ANALISIS INFORMASI HARGA DAN AKSES HARGA SUB BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN SUB BIDANG KEAMANAN DAN KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN IDAKELEMBAGAAN SUB BIDANG KERAWANAN PANGAN UPT BADAN LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TANGGAL 31 DESEMBER 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL BUPATI SIDENRENG RAPPANG, Cap/ttd RUSDI MASSE INSPEKTUR KABUPATEN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II SEKRETARIAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN IDAKELEMBAGAAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV KLP. J. FUNGSIONAL

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 17

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010