DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simeuleu Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Indonesia, Kabupaten Simeuleu

Ringkasan

Qanun ini terdiri dari 15 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Besaran Penyertaan Modal, BAB IV tentang Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, BAB V tentang Pembinaan dan Pengawasan dan, BAB VI tentang Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir II.E.3.b.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal ~ / Pemerintah ..... 1/ Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); 3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau ~ / stabilitas..... r stabilitas sistem keuanagn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yanag membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuanagn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan ..... ~
7.Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13.Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2007 Nomor 126). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE DAN BUPATI SIMEULUE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN 2022. BAB ..... ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2.Bupati adalah Bupati Simeulue.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5.Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya Kabupaten disingkat Anggaran Pendapatan Belanja adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
6.Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
7.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Fulawan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pengembangan cakupan pelayanan air minum Daerah bagi masyarakat.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses air ~ minum yang layak bagi masyarakat.
(3)Penambahan .. ...
(3)Penambahan Penyertaan Modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bertujuan untuk memenuhi operasional PDAM Tirta Fulawan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
(4)Kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)yaitu untuk pembayaran rekening listrik setelah dilakukan verifikasi dan pertimbangan tertulis Dewan Pengawas.
(5)Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Fulawan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Fulawan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

BAB IV

PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 4

( 1) Modal yang telah diserah terimakan sebagai Penyertaan Modal Daerah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Direktur PDAM Tirta Fulawan.

(2)PDAM Tirta Fulawan mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk menggunakan dan memamfaatkan modal sesuai peruntukannya secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 5

(1)PDAM Tirta Fulawan wajib membuat laporan: 1/
1. a.Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
2. b.Laporan .....
3. b.Laporan Pertanggungjawaban.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Laporan Bulanan;
2. b.Laporan Triwulan;
3. c.Laporan Semester; dan
4. d.Laporan Tahunan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit dan disampaikan kepada Bupati dan DPRK.
(4)Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan. BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6
(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM Tirta Fulawan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah.
(2)Pembinaan yang dilakukan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh SKPK yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan Badan U saha Milik Daerah.

Pasal 7

(1)Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM Tirta Fulawan dilaksanakan oleh Bupati dan DPRK.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPK yang melaksanakan fungsi pengawasan.
(3)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dan DPRK. BAB. .... t

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue. Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 21 November 2022 M Diundangkan di Sinabang pada tanggal 21 November 2022 M \ 26 R.Akhir 1444 H Plt.SEKRETARIS DAE~ 4 KABUPATEN SIMfUIME~ · \ ASLUDIN 26 R.Akhir 1444 H ATISIMEU~ AHMADLYAH~ LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 75 NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINS! ACEH: (3/79/2022)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 tahun 2007