DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMATERA BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL 4. PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMATERA BARAT 5. PENGANGGARAN 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 7. PEMERIKSAAN 8. HASIL USAHA 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan/atau pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada BUMN/BUMD atau Badan Usaha Lainnya; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
13.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perseroaan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumatera Barat;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 8); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Perseroaan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumatera Barat adalah Perseroaan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pendirian Perseroaan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumatera Barat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak- hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
9.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 5 ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah dan Perseroan Terbatas guna meningkatkan kinerjanya, dan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III

JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa :

a.Uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
b.Barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah investasi permanen.

Pasal 4

Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi :

a.Penyertaan modal kepada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat;
b.Penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau swasta;
c.Penyertaan modal dalam rangka pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama yang bersifat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 6

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMATERA BARAT

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
1. a.Realisasi penyertaan modal sebesar Rp.900.000.000,- pada pertanggungjawaban APBD Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2007.
2. b.Realisasi penyertaan modal sebesar Rp.600.000.000,- pada pertanggungjawaban APBD Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2008.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi permanen dalam bentuk saham

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

Penyertaan modal daerah pada PT. Citrajaya Sumatera Barat akan dilakukan dengan nilai maksimal sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan mulai Tahun Anggaran 2005.
(2)Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 7

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada yang menerima penyertaan modal daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011