Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1998
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
BAB II BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH
BAB II
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).
BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM
BAB III
Gubernur, Bupati/Walikotamadya dapat merubah bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
Perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara :
BAB IV PENDIRIAN DAN FUNGSI
BAB IV
Pendirian Perseroan Terbatas diproses sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, tidak merubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan asli Daerah (PAD). BAB V KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS
BAB V
BAB VI KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS
BAB VI
(1), harus dilakukan penilaian kembali.
Laba bersih yang menjadi bagian Badan Usaha Milik Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)