DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Nomor: 3
Tahun: 1998
Ditetapkan: 24 Februari 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam Badan Usaha Milik Daerah agar jelas kedudukan hukumnya dan mampu meningkatkan pengelolaan manajemen serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, perlu

Menetapkan

menetapkan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah;

c.bahwa bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
1. 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. 3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3753);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri;
b.Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II;
c.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah tingkat II.

BAB II

BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 2

Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 3

(1)Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah, tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah.
(2)Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

Gubernur, Bupati/Walikotamadya dapat merubah bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Pasal 5

Perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara :

a.Mengajukan permohonan prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri;
b.Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
c.Pembuatan Akte Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.

BAB IV

PENDIRIAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Pendirian Perseroan Terbatas diproses sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 7

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, tidak merubah fungsinya sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi sumber Pendapatan asli Daerah (PAD).

BAB V

KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS

Pasal 8

(1)Saham Perseroan terbatas dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat.
(2)Bagian terbesar dari saham Perseroan Terbatas dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah.

BAB VI

KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS

Pasal 9

(1)Kekayaan Perseroan Terbatas adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah pada saat perubahan bentuk hukum.
(2)Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
(3)Apabila setelah perubahan bentuk hukum ada pihak swasta akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat
(1), harus dilakukan penilaian kembali.
(4)Kepala Daerah melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Laba bersih yang menjadi bagian Badan Usaha Milik Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 13 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 13 Tahun 2014