DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kedudukan, Tugas dan Fungsi;Susunan Organisasi;Eselon Jabatan Perangkat Daerah;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, khususnya Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7.Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara nomor: 102/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang menerangkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG dan BUPATI TABALONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tabalong.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten Tabalong, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
(3)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan program pengawasan;
2. b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
(4)Inspektorat dipimpin oleh Inspektur
(5)Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. b.Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. c.Perumusan kebijakan perencanaan dibidang penelitian, pengembangan dan statistik;
4. d.Perumusan kebijakan perencanaan dibidang sosial budaya;
5. e.Perumusan kebijakan perencanaan dibidang perencanaan makro dan pengendalian;
6. f.Perumusan kebijakan perencanaan dibidang ekonomi fisik dan tata ruang;
7. g.Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
8. h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
(5)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Lingkungan Hidup
(2)Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
(3)Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. b.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengawasan dan penegakkan hukum;
3. c.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang analisis pengendalian dampak lingkungan;
4. d.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pemantauan dan pemulihan;
5. e.Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
6. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
(4)Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
(5)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

(1)Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian daerah.
(2)Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.
(3)Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. b.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pegawai;
3. c.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan;
4. d.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang mutasi jabatan dan kepangkatan;
5. e.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan pegawai, kedudukan hukum dan pensiun;
6. f.Pengelola urusan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
(4)Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
(5)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. b.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesatuan bangsa;
3. c.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang politik;
4. d.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketahanan ekonomi, seni, budaya dan kemasyarakatan;
5. e.Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.
(5)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
(2)Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
(3)Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. b.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketahanan masyarakat;
3. c.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang usaha ekonomi masyarakat;
4. d.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang keuangan dan kekayaan desa;
5. e.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kelembagaan aparat desa dan BPD;
6. f.Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan.
(5)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
(2)Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
(3)Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan peningkatan Peranan Wanita (pengarustamaan gender) sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. b.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pengendalian Kependudukan dan Pelaporan;
3. c.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
4. d.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pemberdayaan Perempuan;
5. e.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Perlindungan Anak;
6. f.Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
(5)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
(2)Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
(3)Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
1. a.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. b.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
3. c.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. d.Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Penyuluhan;
5. e.Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
6. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Badan.
(5)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007