DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN BAB V PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NONLITIGASI BAB VI ANGGARAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN BAB VII PENGAWASAN BAB VIII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan

Mengingat

Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 01 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, sebagai upaya setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. 4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 01 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, sebagai upaya setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. 4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 01 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, sebagai upaya setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. 4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 2 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. 5.Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. 6.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. 7.Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
7. 8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
8. 9.Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. 10.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
10. 11.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2.Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4
4.Penduduk Takalar adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Takalar dan memiliki identitas kependudukan yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
5.Masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Takalar yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan;
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
10.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
12.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar;
14.Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin adalah alokasi APBD untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
15.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi acuan pelaksanaan Bantuan Hukum;
16.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat. 5

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas efektivitas, asas efisiensi, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

(1)Maksud Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin adalah:
1. a.Mewujudkan hak konstitusional setiap penduduk Kabupaten Takalar sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
2. b.Membantu Penduduk Kabupaten Takalar yang tidak mampu terhadap masalah hukum yang dihadapi;
3. c.Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepada setiap penduduk Kabupaten Takalar yang tidak mampu menghadapi masalah hukum;
(2)Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin adalah:
1. a.Menjamin dan memenuhi hak bagi setiap penduduk Kabupaten Takalar yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan;
2. b.Terpenuhinya hak-hak penduduk Kabupaten Takalar yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Takalar;
(2)Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepada Desa dan diketahui oleh camat;
(3)Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 6

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

(1)Untuk memperoleh bantuan hukum masyarakat miskin, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:
1. a.Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. b.Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk kabupaten Takalar;
3. c.Foto copy Kartu Keluarga;
4. d.Surat Keterangan Miskin/tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat;
5. e.Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
(2)Dalam hal pemohon Bantuan Hukum Masyarakat Miskin tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat mengajukan secara lisan;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menunjuk lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan bantuan hukum harus memenuhi syarat:
1. a.Berbadan hukum;
2. b.Terakreditasi;
3. c.Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah.;
4. d.Memiliki pengurus; dan
5. e.Memiliki program bantuan hukum.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); 7
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin telah memenuhi persyaratan, pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
(3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin ditolak, pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NONLITIGASI

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

a.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011