DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanggamus

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas \ yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Penyelenggaraan Pembangunan Berdampak Lalu Lintas Jalan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II « Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor « 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa. Anahsis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036); 4
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas- Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPAT1 TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BERDAMPAK LALU LINTAS JALAN. 6

BAB I

KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanggamus.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perhubungan di Kabupaten Tanggamus.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrasturuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10.Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11.Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 7
13.Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kineija lalulintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14.Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampaidengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16.Pemrakarsa, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
17.Trip Rate adalah jumlah perjalanan dalam lalu lintas yang diukur dalam waktu tertentu

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan daerah ini ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan pusat kegiatan dan usaha tertentu yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 3

Sasaran dari Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak lalu lintas yang akan ditimbulkan. 8

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALULINTAS

Pasal 4

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 5

Hasil analisis dampak lalu lintas menupakan persyaratan wajib bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 6

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan:
5. e.fasilitas pe'ayanan umum: L 9
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama;
  3. 3.bank;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
9. i.restoran;
10. j.fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
11. k.bengkel kendaraan bermotor;
  1. 1.pencucian mobil; dan/atau m.bangunan lainnya.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.asrama;
3. c.ruko; dan/atau
4. d.permukiman lainnya.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
1. a.pelabuhan;
2. b.terminal;
3. c.pool kendaraan;
4. d.infrastruktur lainnya.

Pasal 7

(1)Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan. 10
(2)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah siswa yang dapat ditampung; atau
2. b.jumlah siswa yang dapat ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
2. b.jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
3. c.luas bangunan, untuk bank.
(4)Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
(5)Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(6)Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
(7)Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
(8)Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dan 1 yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan. 11

Pasal 8

(1)Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(3)Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 9

Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas \ yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Penyelenggaraan Pembangunan Berdampak Lalu Lintas Jalan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II « Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor « 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa. Anahsis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036); 4
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas- Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPAT1 TANGGAMUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BERDAMPAK LALU LINTAS JALAN. 6

BAB I

KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3.Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanggamus.
5.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perhubungan di Kabupaten Tanggamus.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrasturuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7.Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
8.Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9.Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10.Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11.Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 7
13.Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kineija lalulintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14.Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampaidengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16.Pemrakarsa, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
17.Trip Rate adalah jumlah perjalanan dalam lalu lintas yang diukur dalam waktu tertentu

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALULINTAS

Pasal 4

(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 5

Hasil analisis dampak lalu lintas menupakan persyaratan wajib bagi Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

a.izin lokasi;
b.izin mendirikan bangunan; atau
c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 6

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan:
5. e.fasilitas pe'ayanan umum: L 9
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama;
  3. 3.bank;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
9. i.restoran;
10. j.fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
11. k.bengkel kendaraan bermotor;
  1. 1.pencucian mobil; dan/atau m.bangunan lainnya.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.asrama;
3. c.ruko; dan/atau
4. d.permukiman lainnya.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
1. a.pelabuhan;
2. b.terminal;
3. c.pool kendaraan;
4. d.infrastruktur lainnya.

Pasal 7

(1)Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan. 10
(2)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah siswa yang dapat ditampung; atau
2. b.jumlah siswa yang dapat ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
2. b.jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
3. c.luas bangunan, untuk bank.
(4)Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
(5)Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(6)Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
(7)Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
(8)Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dan 1 yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan. 11

Pasal 8

(1)Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(3)Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 9

Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1997

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015