DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2016

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unif organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumny harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggara 2016, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan d Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahu Anggaran 2016;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMURTAHUN ANGGARAN2016 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINS! JAMBI Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daera dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5679); 5. 4. · 2. ' Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa1 Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaraf Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambah8f Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 10.' Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diub beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Keduduka Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negarr Republik Indonesia Nomor 4712); 1
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahab Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Norn r 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerint! Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Bad Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahul 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Darlja Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoos Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tent Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nega a Republik Indonesia Nomor 4578); 15.' Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoma Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stand Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5219);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hib Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5272);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tela diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dal Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua At Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMU TENTANG PERUSAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJ DAERAH KABUPATEN TANJUNG JASUNG TIMUR ANGGARAN2016.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: SUPATITANJUNGJABUNG TIMUR dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR

25.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tim r Tahun 2013 Nomor 4);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 201 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahu 2015 Nomor 15); 24.
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Sersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negar Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 450) sebagaimana telat diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Ata Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumb r dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); I
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah Tahun Anggaran 2016 (Serita Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor p Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2); Menetapkan
0.0 39.167.861.222, 6Rp.

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 35.963.137.798,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.204.723.424,26 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 61.665.842.982, 6
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 5.500.000.000,00 2) Bertarnbah/ (berkurang) Rp. (3. 000.000. 000. 00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000, 0 Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 59.165.842.982, 6 2) Bertarnbah/ (berkurang) Rp. 44.527.507.080,96 17.138.335.901,20 Rp.1) Semula Rp. l .130.270.040.777,6 Rp. (59.165.842.982, 1@} Jumlah Belanja setelah Perubahan Defisit setelah Perubahan
  1. 3.Pembiayaan
3. a.Penerimaan 64.761.236.357,71b. Bertambah/ (berkurang) Rp. Rp. l.065.508.804.419,95a. Semula
4. b.Bertambah/(berkurang) Rp. 44.622.900.456,51 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. l.071.104.197.795,51
  1. 2.Belanja Rp. l.026.481.297.339,00a. Semula Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahu Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.l.065.508.804.419,96 bertambah sejumla Rp.64.761.236.357,71 sehingga menjadi Rp. l.130.270.040.777,67 dengan rind se bagai beriku t :
  2. 1.Pendapatan

Pasal 1

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 533.829.506.000 00 533.829.506.000,00 0.00

b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 117.920.891.750 00

(3)Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari je is pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 147.778.181.300,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (29.857.289.550,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan 15.209.734.672 65 4.800.000.000, 0 6.398.921.758, 0 12.759.204.791, 1 Rp.
2. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 3.800.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
3. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 11.793.812.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.415.922.672,65 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. Rp.Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan 7.882.805.798,00 ( 1.483.884.040,00) 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp.Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
4. b.Retribusi Daerah 272.684.791,612) Bertambah/ (berkurang) Rp. 12.486.520.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri d ri jenis pedapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 85.364.344.823, 5 946.571. 991. 750,60 Rp. Rp.Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
2. c.Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp. 165.434.512.241,00 2) Bertambah/{berkurang) Rp. (80.070.167.417,75) Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 825.083.64 7 .300,00 121.488.344.450,00 Rp.
3. b.Dana Perimbangan 1) Semula Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 492.372.303.560, 7 537.155.661.005,66 (44.783.357.444,99)2} Bertambah/ (berkurang) Rp.
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 0,002) Bertambah/(berkurang) Rp.
2. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 0,00 49.077.836.117, 5 36.286.508. 706, 0 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp.
3. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 130.044.242.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (80.966.405.882,75) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 896.238.465,002) Bertambah/ (berkurang) Rp. 35.390.270.241,00
  1. 0.0 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. Pasal 3 0.00Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan
4. c.Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 0.00 0.00 Rp. 0, 0Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Hibah setelah Perubahan
5. b.Dana Darurat 1) Semula 0.00 0,00 Rp.1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 151.345.634.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 294.821.594.000, 0
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah 143.4 75. 960.000,00
2. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 00 000"081 "17l8"08 ·d"M lIBl[Bqn.Idd l{BJdldS UB~Ul?nd){ UBnlUBg BfUBpg ll'Blwnr oo'o ·d"M (~tre.Imp;xi) /l[8qtm?μ;)S: (0 00'000"081 "17l8"08 "d"M BlnWdS (I lffi~lffin;)){ trarutraq BfUBpg ·8 0 1£00"096"S9S" I uaqeqnraj lfBldldS HSBH !8Bg BfUBl;)H l{Blwnr 00'£00"0Sl. I 17 ·d"M (Sm:!.In){.Idq) /treqWl:ll.I;)S: (0 00'000·010·-v0s· 1 ·d"M BlnW;)S (1 nsBH !8Bg Bfue1da "] 0 '000·000·000·0 ·d"M UBl[Bqn.I;)d l{BPl;)S IB!SOS trsrueq Bfuepg l{l:?lwnr too'oooooosr 0) ·d"M (8Ul:l.In:>[.ldlt)/l[8qUIBl.I;)S: (0 oo'oooooost 0·0 ·d"M Bynw;)s (I ll:?!SOS trerutreq BflIBpg ';) 0 'OOS"l99"£0S"£T ·d"M lffil[Bqn.I;)d l{Bl;)l;)S l[Bq!H BflIBpg l{Blwnr oo'ooossocst ·8 ·d"M (~Ul:l.In}{.I;)q) /tfeqllll:l'.l.I;)S: (0 oo'ooszrs'oses ·d"M BJnW;)S (I l[Bq!H BfUl:?pg ·p 0 ·o ·d"M lIBl[Bqn.I;)d lfBPl;)S tprsqng BfUBpg lfBIWnr ooo ·d"M (Sul:l.In}{.I;)q) /l[8qwl:lμ;)s: (0 ooo ·d"M BJnW;)S (I tptsqng BfUl:?pg ':) 0 ·o "d"M traqaqruaj lfBPl;)S B8ung BfUBpg lfBJUinr ooo ·d"M (Stre.IlU{J~) /l{'Bqllil:lμds: (0 ooo ·d"M BynW;)S (I B8ung Bful:?pg ·q 0~'60S"LS8"t0£"06£ ·d"M lIBl[Bqn.I;)d l[BJ;)l;)S !l:?MB~;)d Bf UBpg l{l:?Jwnr (91 '9l6"£0L·1£17·917) ·d"M (Stre.IlU{.I~) /l[8qtm?μ;)S: (0 gg'sos· tssssz "9£t ·d"M B{nW;)S (I !l:?MB8;)d BflIBP8 "B : BfUBpq S!U;)f !·IBP urproi B jrunq (I) lBAB aped pnsxaurrp BlIBW1l38Bq;)s 8uns8UB1 }feP!J, BfUBpg (0) 00' l t 0" is: 'l68' l£9 ·d"M uaqaqruaj lfBidldS 8uns~ul:?1 BfUBpg l{BJwnr Ol'008"£6S"1717S"601 ·d"M (8tre.1n}{.1~) /l[8qUll:l'.l.I;)S: (0 0£'-v t 17"£17 t "£S£"80S ·d"M BJnW;)S (1 8uns8uB1 BfUBpg ·q 61.665.842.98 ,16Rp. Jumlah SILPA Tahun Angaran sebelumnya setelah Perubahan 44.527.507.080,96 17.138.335.901,20 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari j nis penerimaan pembiayaan:
1. a.SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah : 2.500.000.000 00Rp.
  1. 5.500 .000 .000. 00 (3. 000. 000. 000. 00) Pembiayaan setelah 61.665.842.982 16Rp. setelahPembiayaan 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran Perubahan Rp.1) Semula Perubahan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan PenerimaanJumlah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp.
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan 44.527.507.080,96 17.138.335.901,20
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 189.100.582.509,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 8.887.165.642,40 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 197.987.748.151,fl-O
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp. 286.864.396.155,30 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 99.748.539.160,30 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 388.612.935.315 ,60

Pasal 4

53.297.053.750, 0Rp.Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 52.388.164. 750,00 908.889.000,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.083.636.528, f 7

(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 8.395.075.000,00 (6.311.438.471,83)
2. h.Belanja Tidak terduga 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.000.000.00 ,00 .00 Rp.
3. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 4.000.000.000.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000.00) Jumlah Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan 0.002) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari J is pembiayaan
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp. 0 00 0 00
  1. 0.0
  2. 0.0 I
2. o.,o Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 0.00 0.00 Pemberian 0.002) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah Perubahan
3. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan
4. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0.00 0.00 0.00 Daerah 0.00 0.002) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan setelah Perubahan
5. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp.
6. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah 1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan
7. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah sejumlah 1) Semula Rp. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagi yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  1. 1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
  2. 2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah n Daerah dan Organisasi SKPD; I
  3. 3.Lampiran III Rincian Perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daer Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. 4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
  5. 5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dal Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. 6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabat
  7. 7.Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapk dengan Peraturan Daerah;
  8. 8.Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang bel diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran · dan
  9. 9.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 5

0.0Rp. . .

c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan
d.Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah 1) Semula Rp. 1.500.000.000.00 2) Bertambah/(berkurang Rp. (l.000.000.000,00) Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. ANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2016 NOMO .f.3 reg Peraturan Daerah Kabupaten anjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor TANJUNGJABUNG TIMUR, Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal ;zy O"t.'t'O\%J2-2Ql SEKRETARISDAERAHKABUPA Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal ~Ol!,efl-2016 BUPATITANJ NG J BUNGTIMUR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daera ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabu Timur. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

TJt'i:'-I DITE1 !T! KEBENARANNYA I f anag . ' & Per-UU-an : ~-rn. I P'-'1 ,r:11.--...l({\/b) vr P. I l >6, 119 199602 I oof tL~ -~;;;;;-:;:;:._;,..:,;;;;= -- -------~ ~----" Noreg Peraturan Daerah Kabu aten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor L Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 14 D ~ou,-i. 2016 SEKRETARISDAERAHKAB ATENTANJUNGJABUNG TIMUR, H.R .,~AWO·C't J KA81D p.3 Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal ~ O~OW-2016 UP I TANJ ----------··---- . ----,--··. TC.LAH Dfi t:L1 H t ... •• ~rv,....t...i' ·,. OLEi-1 1 TGL. . EN TANJUNGJABUNG TIMURTAHUN2016 NOM R 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerar ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung .Jabung Timur. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (24)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (24)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011