Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2015
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Perda Kab Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Perda Kab Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18) diubah, sebagai berikut :
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo. Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 26 Nopember 2015 Pj. BUPATI WONOSOBO, Cap & ttd. SATRIYO HIDAYAT Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 27 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, Cap & ttd EKO SUTRISNO WIBOWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2014 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 5 /2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN I. UMUM Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi Daerah, yang terutang dari orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Selain itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pelayanan umum. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten. Sehingga Pemerintah Kabupaten Wonosobo berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada orang pribadi atau Badan yang memiliki objek pajak di wilayah Kabupaten Wonosobo. Perubahan yang dilakukan terhadap besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan bentuk keadilan dan kepastian hukum atas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, khususnya sektor perkotaan. Sedangkan perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 13 ayat (3) bahwa dokumen lain yang dipersamakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berupa SPPT, bukan karcis dan/atau nota perhitungan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut di atas perlu mengubah peraturan daerah dimaksud. II. PASAL PER PASAL
Cukup jelas.
ayat (1) yang dimaksud dengan dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak lebih efisien. Kegiatan pemungutan pajak yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. ayat (5) Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen