DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Perusahaan Daerah, Penyelenggaraan, Keuangan Negara, Ketenagakerjaan, Pembentukan Peraturan UU, PERDA, Pengelolaan Keuangan, Disiplin Pegawai, Penataan, Tata Cara Pembinaan, Penggelolaan Barang, Tata Kerjasama, Badan Hukum, Pedoman Pengelolaan Keuangan, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pedoman Kerjasama, Pengelolaan Barang, Pengelolaan Investasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana pasar, meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung harus dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar;
c.Bahwa Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatakan Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penggelolaan Barang Perusahaan Milik Daerah.
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Kerjasama Antar perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga.
15.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Badan Hukum Usaha Milik Daerah 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; 19; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR TAPIS BERSERI KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung. 5
5.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6.Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung yaitu BUMD yang bergerak dibidang Jasa Pengelolaan dan Pelayanan Perpasaran di Kota Bandar Lampung.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
8.Direksi adalah Direksi Perusahaan.
9.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan.
10.Direktur adalah Direktur Bidang pada Perusahaan.
11.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan.
12.Pasar adalah area/tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan tradisional, mini market, pertokoan/mall, plaza/pusat perdagangan maupun sebutan lain milik pemerintah daerah yang dikelola Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Nama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor di Daerah dan dapat membentuk Kantor Unit Pasar berdasarkan kebutuhan.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

(1)Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 6

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Maksud dan tujuan dibentuknya Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri adalah untuk:
1. a.Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pasar dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.
(2)Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Daerah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan pasar;
2. b.melaksanakan pengelolaan pasar dan fasilitas lainnya;
3. c.membina pedagang pasar;
4. d.membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar;
5. e.melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan Daerah dalam arti yang seluas- luasnya; dan
6. f.melaksanakan usaha lain yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri memiliki tugas pokok:

a.membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
b.melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c.menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan;
d.melaksanakan pengendalian, pemanfaatan,dan pengembangan operasional baik di dalam area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang mempengaruhinya;
e.membina pedagang pasar;
f.membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar; dan 7
g.meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan dan peningkatan sarana Pasar sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah.
b.penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) PD Pasar Tapis Berseri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap : 1) Pengelolaan tempat usaha dan persewaan kios; 2) Pengelolaan tempat parkir; 3) Pengelolaan fasilitas MCK (mandi cuci kakus); 4) Pengelolaan air di wilayah pasar; 5) Pengelolaan papan reklame dan media promosi lainnya; 6) Pengelolaan pelataran (kaki lima); 7) Pengelolaan keamanaan di wilayah pasar; 8) Pengelolaan sampah dan limbah pasar; 9) Penarikan dan /pengumpulan retribusi pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah 10) Penerimaan atas pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang dan atau segala usaha yang terkait dengan pengelolaan pasar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
c.memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan PAD;
d.melakukan pembinaan kepada pedagang pasar dalam bentuk pinjaman modal kepada pedagang pasar;
e.berkoordinasi dengan instansi-instansi daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pasar di Kota Bandar Lampung.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Pada saat Perusahan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung didirikan, Pemerintah daerah menyertakan modal sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini diberlakukan, Walikota menetapkan keseluruhan aset Perusahaan. 8
(3)Seluruh modal dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang bersumber dari harta bersih Perusahaan Daerah yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Daerah.
(4)Atas persetujuan Badan Pengawas, Direksi dapat mengajukan penambahan atau pengurangan modal perusahaan daerah kepada Walikota.
(5)Penambahan atau pengurangan modal perusahaan yang berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 9

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

a.Direksi;
b.Badan Pengawas.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012