DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Perusahaan Daerah, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembentukan Peraturan UU, PERDA, Perubahan Batas Wilayah, Perubahan Nama Kotamadya, Pengelolaan Barang Milik Negara, Tata Cara Pembinaan, Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah, Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Pedoman Pengelolaan Sampah, Penataan dan Pembentukan Kelurahan, Pengelolaan Sampah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor 3213) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
13.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012;
14.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5.Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung.
6.Direksi adalah Direksi PD Kebersihan.
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Kebersihan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandar Lampung.
(2)Nama Perusahaan Daerah Kebersihan “Tapis Berseri” Kota Bandar Lampung
(3)PD Kebersihan berkedudukan di Kota Bandar Lampung.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)PD Kebersihan didirikan dengan maksud agar pengelolaan keberishan dapat dilakukan secara efektif, efisien, professional, berdayaguna dan berhasil guna.
(2)Tujuan didirikan Perusahaan Daerah Kebersihan adalah menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:

1.Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota;
2.Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
3.Pelayanan kebersihan;
4.Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan
5.Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota.

b.melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

BAB IV

MODAL

Pasal 4

(1)Modal dasar PD Kebersihan adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dikelola oleh PD Kebersihan.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(3)pada saat pendirian modal tersedia sebesar 2 Miliar dan sisanya akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah .
(4)Selain Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PD Kebersihan dapat memperoleh tambahan modal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 5

(1)Pengurus Perusahaan Daerah Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Walikota selaku Pemilik Modal;
2. b.Badan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 6

(1)Walikota memegang kekuasaan tertinggi PD Kebersihan.
(2)Walikota memiliki wewenang untuk:
1. a.mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
2. b.melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
3. c.melakukan pengalihan asset tetap;
4. d.menetapkan penggunaan laba;
5. e.investasi dan pembiayaan jangka panjang;
6. f.menentukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
7. g.memberikan persetujuan atau menolak kerjasama PD Kebersihan dengan pihak ketiga; dan
8. h.Penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD Kebersihan Kota Bandar Lampung.
(3)Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 7

(1)Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PD Kebersihan dilakukan oleh Badan Pengawas.
(2)Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Badan Pengawas, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Badan Pengawas terdiri dari unsur:
1. a.1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
2. b.2 (dua) orang dari professional yang memiliki kemampuan / pengalaman dibidang usaha.
(4)Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang atas biaya PD Kebersihan.

Pasal 8

(1)Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki integritas dan dedikasi;
2. b.memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
5. e.memahami manajemen pengelolaan pasar dan memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha PD Kebersihan;
6. f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
7. g.orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
8. h.tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hokum yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
9. i.memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1)
(2)Baik antar anggota Badan Pengawas maupun antara Badan Pengawas dengan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
(3)Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

(1)Pengangkatan anggota Badan Pengawas dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
(3)Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota langsung menetapkan calon tersebut.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015