MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALl KOTA BANJARMASIN
20.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
21.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
22.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTANSELATAN: (1°19/~(;'16) LEMBARANDAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2016 NOMOR 5 H. ICHWAN NOOR CHALIK ~lt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, .f- Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 16 1 uL,:;"t ,f:.. cI)i 6 pALl KOTA BANJARMASIN'~r Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ojG l~t,Qf:3""GUS ~Oo16 BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasa18 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin. PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasa17
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengacu pada peraturan yang berlaku.
v Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program SKPDdan lintas SKPDyang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPDdan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman SKPD menyusun Rencana Strategis SKPD, sebagai pedoman penyusunan RKPDdan Renja SKPDdan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Banjarmasin sangat tergantung dari kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Banjarmasin. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Wall Kota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Wall Kota berikutnya. Namun demikian, Wall Kota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)sebagaimana diatur dalam Undang- u I. UMUM: RERCARA PEMBARGURAR JARGKA MERERGAB DAERAR TABUR 2016-2021 TERTARG PERATURAN DAERAR KOTA BANJARMASIR NOMOR 5- TABUR 2016 PERJELASAR ATAS TAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTABANJARMASINNOMOR 5 Pasal2 Cukupjelas Pasal3 Cukupjelas Pasal4 Cukupjelas U Pasal5 Cukupjelas Pasal6 Cukupjelas Pasal7 Cukupjelas Pasal8 Cukupjelas Pasal1 Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. D PASAL DEMI PASAL : Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perbaikan tata kelola menjadi suatu keharusan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin efisien dan efektif dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam kerangka pikir yang demikian dan dalam rangka terus mengupayakan perwujudan kesejahteraan yang benar-benar nyata bagi masyarakat Kota Banjarmasin, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan daerah yang komprehensif namun fokus pada prioritas pembangunan sehingga dapat dipedomani seluruh pemangku kepentingan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arab pembangunan tahunan sehingga berbagai permasalahan dan isu strategis daerah dapat dipecahkan dan diantisipasi dari waktu ke waktu. Untuk maksud tersebut di atas dan BAH I PENDABULUAN LAMPIRAN PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN NOMOR5 TAHUN2016 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAH DAERAHTAHUN2016-2021 u u 1.1. TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRASKPDPenyusunanDraft RancanganRenstroPO Rancangan Renstra PO •~~enetapan Renstra'SKPDI. .• f o 0.. :.:: Vl «: Evaluasi I PENYUSUNAN • IWlCAHlOAN AWA1.RPJ".ID Perda;:_ • R!,JMD Rancangan. ~Mus~b.ng· \Ra".(:Akhlr~ RPJMD;_ "'RPJMD. ~J"'D .c ~ QJ ro o TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMO PenyusunanDraft RancanganAW31RPJMD(Tcknokr3tik) [ Draft Ranwal RPJMD I I Banjarmasin Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021 - sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin harus menyusun RPJMD Kota Banjarmasin sesuai dengan Visi dan Misi serta program unggulan Wali Kota terpilih dalam pemilukada untuk masajabatan 2016-2021 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025. Tahapan penyusunan RPJMD Kota Banjarmasin dapat dilihat pada gambar 1.1, hal mi dilakukan secara simultan dengan penyusunan Renstra SKPD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 1.2. Dasar Bukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik U Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4438);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan U Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
u
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam NegeriPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor994);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan WilayahTerpadu;
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
16.Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032; dan
17.Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025.
u Selain berlandaskan dokumen RPJMN dan RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 juga harus berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. .: RTRW K/K Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah - Kota BanJarmasln .. RENJA I SKPD·P,ov. J Pembangunan Daerah - Provinsi Kalimatan Selatan Perencanaan RTRWP I -r- - - I- I I I Sistem per~ncalnaan' ___ -Pembangunan" I Nasional : RTRWNSistem Gambar 1.2. Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD ini dirumuskan berdasarkan analisis permasalahan dan visi misi Kepala Daerah terpilih serta isu strategis serta mengacu pada arah kebijakan tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).Selain itu RPJMD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang tidak saja merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. RPJMD ini merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kota sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Diagramatika keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut: B. Hubungan Antara RPJMD dan Renstra SKPD Kota Banjarmasin Renstra SKPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra SKPD. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra SKPDselama lima tahun. Implementasi dari RPJMDKota Banjarmasin dituangkan didalam Renstra masing-masing SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Wali Kota bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran RPJMD, sedangkan Kepala SKPDbertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran renstra SKPDyang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masajabatan. Di sini, keberhasilan kepala SKPD dalam mencapai target kinerja sasaran(impact) dan program (outcome) dalam Renstra SKPD, secara langsung dan tidak langsung akan mampu memecahkan permasalahan dan isu daerah yang dijabarkan dalam RPJMD. u A. Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kota BauJarmasin RPJMD Kota Banjannasin Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan dari arab kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Banjannasin 2005-2025 tahap ketiga. RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 merupakan kelanjutan dari RPJMD2011-2015 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Wali Kota sebelumnya. Secara substantif, isi RPJMDKota Banjannasin Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kota Banjarmasin pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Banjarmasin. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RJPMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021. u D. Rubungan Antara RPJMD clan RTRW Kota Banjarmasin Implementasi RPJMD didasarkan pada rancangan RTRW Banjarmasin, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kota Banjannasin. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memerhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Banjarmasin dalam RPJMD merupakan bagian tak terpisahkan dari RTRW. u
c.Rubungan Antara RPJMD clan Reneana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD.
Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas untuk memecahkan masalah dan isu daerah. Penuntasan permasalahan dan isu daerah harus terpetakan dengan baik kapan diselesaikan secara spesifik dari satu RKPDke RKPDtahap berikutnya, SKPDmenyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja SKPD.Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja SKPD setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD untuk tujuan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan. u Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir yang dijelaskan dalam laporan kinerja keuangan daerah dan analisis laporan keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan penghitungan kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan. u 1.4. 8istematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016- 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut. BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kota Banjarmasin sebagai pijakan awal perumusan kebijakan dalam RPJMDini, meliputi: aspek geografidan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. BAB III GAMBARAN PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH DAN ~ KERANGKAPENDANAAN E. Hubungan Antara RPJMDdan RPJMN RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang- kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi di tingkat sasaran (impact) pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat sasaran, indikator kinerja sasaran RPJMDharus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. u BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi lainnya untuk memahami permasalahan daerah paling pokok dan strategis yang akan dipecahkan dalam lima tahun ke depan disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsidan nasional). BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Wall Kota ke dalam tujuan dan sasaran secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama lima tahun ke depan. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menjelaskan pencapaian sasaran ke berbagai strategi yang akan diselenggarakan selama lima tahun. Masing-masing strategi dijabarkan ke dalam arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD baik kebijakan sektoral maupun kewilayahan. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan berbagai strategi ke dalam kebijakan umum dalam mencapai sasaran RPJMD. Kebijakan umum diterjemahkan ke dalam program pembangunan untuk mengoperasionalkan strategi dalam mencapai sasaran. BAB VIII INDlKASI RENCANAPROGRAM PRIORITAS YANGDISERTAI KEBUTUHANPENDANAAN Menjelaskan indikasi rencana program prioritas dalam lima tahun kedepan yang disusun dalam setiap tahun yang disertai dengan kebutuhan pendanaan berdasarkan rencana kerangka keuangan daerah. BAB IX PENETAPAN INDIKATORKINERJA DAERAH Menjelaskan indikator kinerja pembangunan daerah yang ditetapkan setiap tahun sebagai dasar perencanaan tahunan dan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam lima tahun kedepan. u 1.5. Mabud dan Tujuan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kota Banjarmasin secara berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 adalah:
1.Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerahjangka menengah;
2.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaterr/kota lain yang berdekatan.
BABX PEDOMANTRANSISIDANKAIDAHPELAKSANAAN Pedoman Transisi : Menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPDdan R-APBDtahun pertama di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Kaidah Pelaksanaan : Menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. u u u
4.Memberikan pondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang.
5.Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Banjarmasin.
6.Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wall Kota terpilih periode 2016-2021.
7.Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah.
8.Menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) V dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang untuktanggungjawabmemilikidaerahpembangunan Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021. Kaidah pelaksanaan ini dibuat dengan tujuan agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas waktu pelaksanaan dan pembiayaan. Suatu keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMDdiindikasikan oleh sejauh mana berbagai program (outcome) dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran (impact) RPJMD. Untuk itu, Bappeda sebagai penyelenggara 10.2. 10.1. Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut : 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPDdan RAPBD pada masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan WaH Kota dan Wakil WaH Kota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud seperti di atas antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil WaHKota terpilih. 3) RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD WaH Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilukada periode berikutnya. BABX PEDOMAN TRANSISI DAN KAlDAH PELAKSAIfAAN u u v diamanatkan dalam dokumen ini dengan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
1.Seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin serta masyarakat termasuk dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam RPJMDdengan sebaik- baiknya;
2.Dengan berpedoman pada RPJMD ini, setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
3.Penjabaran lebih lanjut RPJMDuntuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD;
4.RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD dengan pendekatan pencapaian hasil (outcomes);
5.Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD(KUA)serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6.Renja SKPD yang clisusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala SKPD.
7.SKPDberkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dan Renstra SKPD.
8.Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda melakukan pengendalian dan. evaluasi terhadap perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan sesuai peraturan perundang-undangan, serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.
u WALl KOTA BANJARMASIN Keberhasilan pencapaian visi dan misi melalui program yang telah disusun didalam RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 dilakukan secara bertahap melalui pencapaian target RKPD. Keberhasilan ini menjadi tanggung jawab bersama diantara Pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat serta harus dilakukan dengan upaya yang sungguh-sungguh, secara bersama-sama (kayuh baimbai) untuk mewujudkan Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman).
9.Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kota Banjarmasin dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Banjarmasin untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.