DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum pajak daerah dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak 3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Pendataan 4. Pemungutan 5. Pembayaran 6. Penagihan 7. Kadaluarsa Penagihan 8. Keberatan dan Banding 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi 11. Pembukuan dan Pemeriksaan 12. Penghapusan Piutang Pajak 13. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan 14. Sumber Daya Aparatur 15. Sanksi Administrasi 16. Ketentuan Khusus 17. Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Lain-Lain 20. Ketentuan Peralihan 21. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menempatkan Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
c.bahwa sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini di Kota Bekasi belum dapat menggerakan peran serta semua lapisan subyek Pajak secara optimal dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Dagang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
18.Peraturan pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Kuasanya, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 5
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 3 Seri B);
27.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
28.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
29.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
30.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
31.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 14 Seri B);
32.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B);
33.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 13 Seri B); 6
34.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 15 Seri B);
35.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan Pajak daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan Pajak daerah.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah. 7
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10.Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
12.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada WP, serta pengawasan penyetorannya.
15.Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 8
17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
20.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahanan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Sanksi administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok Pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan berupa bunga, kenaikan, dan/atau denda.
27.Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar kuasanya melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur paksa memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. 9
28.Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan WP untuk melunasi utang Pajaknya.
29.Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada kuasanya tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak, dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
30.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
31.Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak Daerah untuk menguasai barang kuasanya guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.Juru Sita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
33.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadapat SPPT, SKPD, SKPDKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.
35.Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau kuasanya dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
36.Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
37.Putusan Gugatan adalah putusan Pengadilan Pajak terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dapat diajukan gugatan.
38.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 10
39.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
40.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
41.Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan SKPD atau di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
42.Azas Timbal Balik (reciprocitas) adalah perlakuan perpajakan yang sama oleh suatu negara terhadap Perwakilan Negara Republik Indonesia berdasakan persetujuan atau ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri dari:

a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Parkir;
g.Pajak Air Tanah;
h.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
i.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB III

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENDATAAN

Pasal 3

(1)Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada Perangkat Daerah untuk dikukuhkan sebagai WP Daerah dan kepadanya diberikan NPWPD. 11
(2)Kepala PD mengukuhkan WP Daerah dan untuk selanjutnya menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila WP dimaksud tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)WP yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan NPWPD.
(4)WP yang sudah menjalankan usahanya tetapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dikenakan sanksi administrasi dan kepada WP dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
(5)Kewajiban perpajakan bagi WP yang dikukuhkan dan diterbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimulai sejak saat WP memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya diterbitkannya NPWPD.
(6)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan bukti kepemilikan dan legalitas usaha.
(7)Penghapusan NPWPD dilakukan oleh PD, apabila:
1. a.diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh WP dan/atau ahli warisnya sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan daerah;
2. b.WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
3. c.WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau;
4. d.dianggap perlu oleh PD untuk menghapuskan NPWPD yang sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan daerah.
(8)Tata cara penghapusan NPWPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(9)Kepala PD setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(10)Pendaftaran dan pengukuhan terhadap WP yang melakukan usaha hiburan maupun usaha restoran yang bersifat insidentil baik dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan kalender diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran termasuk penghapusan NPWPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)PD melaksanakan pendataan di Daerah untuk mendapatkan data WP. 12
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.menjaring WP yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. b.pembaharuan data kegiatan usaha WP.
(3)Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
(4)SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

BAB IV

PEMUNGUTAN

Pasal 6

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2)Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
1. a.Pajak dihitung dan ditetapkan sendiri oleh WP;
2. b.Pajak ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

(1)WP yang Pajaknya dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya, serta disampaikan kepada PD.
(3)Penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).
(4)Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
(5)Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan data atau dokumen yang menjadi dasar perhitugan Pajak terutang yang ditetapkan oleh Wali Kota. 13
(6)SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh WP atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dilampiri data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Dikecualikan dari kewajiban untuk mengisi SPTPD adalah WP BPHTB yaitu dengan SSPD.
(8)WP atau kuasanya dapat mengambil sendiri formulir SPTPD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 8

(1)Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, atas permohonan WP atau kuasanya dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.
(2)Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan melampirkan perhitungan sementara Pajak terutang yang harus dibayar.

Pasal 9

(1)WP atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak sepanjang PD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
(2)Dalam hal WP atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang Pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (37)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 135 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 136 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 137 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (37)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011