DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi Ketentuan Umum, Prinsip Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pendidikan Oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Dididrikan Masyarakat, Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan atai Program Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, Penyelenggaraan Pendidikan Informal, Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauhm Pendidikan Layanan Khusus, Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal, Kewajiban Peserta Didik Pembinaan Kepada Peserta Didik, Guru/Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendirian, Perubahan, dan Penutup Satuan Pendidikan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka Akses atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
c.bahwa dalam rangka daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu di bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarn Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Dearah Kota Bekasi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
7.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
9.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11.Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah.
12.Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan Pendidikan.
17.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
18.Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19.Kelompok Belajar adalah satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
20.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan terstruktur dan berjenjang.
21.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
22.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23.Pendidikan Jarak Jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, sistem informasi dan komunikasi, serta media lain.
24.Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
25.Pendidikan informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
26.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nirlaba.
27.Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
28.Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
29.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
30.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah PPDB pada TK, SD, dan SMP.

BAB II

PRINSIP PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaran Pendidikan didasarkan pada prinsip:

a.Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian visi pembangunan Pendidikan di Daerah;
b.Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
c.Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
d.Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
e.Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses Pembelajaran;
f.Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
g.Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

BAB III

PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Perumusan dan penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
3. c.rencana strategis pendidikan Pendidikan Daerah;
4. d.rencana kerja Pemerintah Daerah;
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah;
6. f.Peraturan Daerah di bidang Pendidikan; dan
7. g.Peraturan Wali Kota di bidang Pendidikan.
(3)Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
1. a.semua jajaran Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
3. c.satuan atau program Pendidikan;
4. d.dewan Pendidikan;
5. e.organisasi profesi Guru;
6. f.komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
7. g.peserta didik;
8. h.orang tua/wali peserta didik;
9. i.pendidik dan tenaga kependidikan;
10. j.masyarakat; dan
11. k.pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
(4)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3).
(5)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalokasikan anggaran Pendidikan di Daerah paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(6)Pengalokasian anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) digunakan untuk program peningkatan mutu Pendidikan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, dan/atau peserta didik pendidikan khusus, untuk memperoleh akses pelayanan Pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi Pendidikan.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meliputi:
1. a.antar kecamatan;
2. b.antar kelurahan; dan
3. c.antara laki-laki dan perempuan.
(3)Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
(4)Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal.
(5)Ketentuan mengenai penetapan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan dana guna terselenggaranya PAUD program wajib PAUD satu tahun, dan Program Pendidikan Dasar di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan dana guna menjamin peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kebijakan untuk mengupayakan peserta didik yang orang tua/ atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.
(4)Ketentuan mengenai pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kebijakan pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
(3)Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
1. a.akreditasi program Pendidikan;
2. b.akreditasi satuan Pendidikan;
3. c.uji kompetensi guru/pendidik;
4. d.sertifikasi kompetensi guru/pendidik; dan/atau
5. e.sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
(4)Penjaminan mutu Pendidikan berpedoman Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.standar isi;
2. b.standar proses;
3. c.standar kompetensi lulusan;
4. d.standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. e.standar sarana dan prasarana;
6. f.standar pengelolaan;
7. g.standar pembiayaan; dan
8. h.standar penilaian Pendidikan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas Pengelolaan Pendidikan oleh penyelenggara satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022