DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan belum terserapnya dana Penyertaan Modal Pemerinah Daerah (PMP) pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar Rp34.300.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) dari total keseluruhan PMP Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar Rp98.132.242.000,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga dana yang terserap baru sebesar RP63.832.242.000,00 (enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan memperhatikan saran dan pendapat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S-212/PW10/4/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Perihal Pemberian Saran dan Pendapat Dalam Rangka Penyusunan Kajian Investasi Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348); 4
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); 5
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7 Seri E) diubah sebagai berikut: 6

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Modal dasar PDAM berupa uang dan barang ditetapkan sebesar Rp280.132.242.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
(2)Modal dasar disetor Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berupa uang dan barang sebesar Rp245.832.242.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(3)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp34.300.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah).

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemenuhan sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan rencana bisnis/corporate plan PDAM dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar hukum pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19630220 1991092001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (8/155/2019). 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR I. UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah telah mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor. 9 Untuk mencapai tujuan pembentukan BUMD, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah harus dilakukan melalui kajian investasi daerah dan dalam Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini telah saran dan pendapat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S-212/PW10/4/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Pemberian Saran dan Pendapat Dalam Rangka Penyusunan Kajian Investasi Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 4 : ayat (1) m Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebesar Rp518.176.260,19 (lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh koma sembilan belas rupiah). Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). 10 Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebesar Rp182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua milyar rupiah). 11 Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp63.832.242.000,00 (enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp52.898.242.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.932.400.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas Angka 2 Pasal 5 : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 95

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan belum terserapnya dana Penyertaan Modal Pemerinah Daerah (PMP) pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar Rp34.300.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) dari total keseluruhan PMP Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebesar Rp98.132.242.000,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga dana yang terserap baru sebesar RP63.832.242.000,00 (enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan memperhatikan saran dan pendapat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S-212/PW10/4/2019 Tanggal 20 Mei 2019 Perihal Pemberian Saran dan Pendapat Dalam Rangka Penyusunan Kajian Investasi Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348); 4
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); 5
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 2 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Modal dasar PDAM berupa uang dan barang ditetapkan sebesar Rp280.132.242.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
(2)Modal dasar disetor Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berupa uang dan barang sebesar Rp245.832.242.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(3)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp34.300.000.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah).

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemenuhan sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan rencana bisnis/corporate plan PDAM dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar hukum pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 6 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19630220 1991092001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (8/155/2019). 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR I. UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah telah mendirikan BUMD berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor. 9 Untuk mencapai tujuan pembentukan BUMD, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah harus dilakukan melalui kajian investasi daerah dan dalam Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini telah saran dan pendapat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor S-212/PW10/4/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Pemberian Saran dan Pendapat Dalam Rangka Penyusunan Kajian Investasi Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 4 : ayat (1) m Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan yang Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor sebesar Rp518.176.260,19 (lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh koma sembilan belas rupiah). Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah). 10 Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebesar Rp182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua milyar rupiah). 11 Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp63.832.242.000,00 (enam puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp52.898.242.000,00 (lima puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.932.400.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas Angka 2 Pasal 5 : Cukup jelas. Pasal II : Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 95

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018