DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN BAB III PENEMPATAN BAB IV PENGGUNAAN BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembiayaan kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 tidak cukup dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga perlu adanya pembentukan dana cadangan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan dana cadangan, maka diperlukan pengaturan tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yowakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3.Walikota adalah Walikota Kediri.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kediri.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024 yang pendanaanya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam program dan kegiatan tahun berkenaan pada perangkat daerah yang membidangi unsur pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Jenis program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:
1. a.dana alokasi khusus;
2. b.pinjaman daerah; dan
3. c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
(3)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tahun Anggaran 2023.
(4)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alokasi Dana Cadangan melalui APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(5)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)tidak mencukupi untuk mendanai penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun anggaran saat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri berkenaan.
(6)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan yang dibiayai melalui alokasi Dana Cadangan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui alokasi APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENEMPATAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
(4)Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
(5)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(6)Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
(7)Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan mencukupi.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan diluar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan.
(2)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
(4)Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan mencukupi.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahung anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
(6)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD.

Pasal 7

(1)Penatausahaan atas penggunaan dana cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
(2)Dalam hal kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai dan apabila masih terdapat sisa penggunaan Dana Cadangan yang telah dicairkan, maka pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Pertanggungjawaban atas penggunaan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(2)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum Daerah.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020