Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Magelang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang.
7.Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Magelang.
7a. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD BPR Bank Magelang antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
8.Pegawai adalah pegawai PD BPR Bank Magelang.
9.Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) PD. BPR Bank Magelang.
10.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/ suami dan anak.
11.Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Magelang.
12.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
13.Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
14.Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah/Pendidikan Negeri/Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
15.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
15a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :