DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini merubah Perda Kota Magelang No. 12 Tahun 2009 dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kota Magelang dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, lembaga perbankan yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil. Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai system perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan system keuangan, kelembagaan PD BPR Bank Magelang perlu diperkuat antara lain pada aspek permodalah, penataan struktur kepemilikan, serta peningkatan kompetensi dan kualitas anggota dan calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Selain Perda ini merupakan penyesuaian terhadap diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran serta Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang terhadap perekonomian daerah dan memperkuat daya saing usaha, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu penguatan permodalan, penataan kepemilikan dan peningkatan kualitas pengurus Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
11.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG dan WALIKOTA MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK MAGELANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, setelah angka 15 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Walikota adalah Walikota Magelang.
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang yang selanjutnya disebut PD BPR Bank Magelang adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang.
7.Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Magelang. 7a. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD BPR Bank Magelang antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
8.Pegawai adalah pegawai PD BPR Bank Magelang.
9.Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) PD. BPR Bank Magelang.
10.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/ suami dan anak.
11.Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Bank Magelang.
12.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
13.Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
14.Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah/Pendidikan Negeri/Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
15.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian. 15a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Modal dasar PD BPR Bank Magelang ditetapkan sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah).
(2)Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari modal disetor PD BPR Bank Magelang wajib digunakan untuk modal kerja.
(3)Modal PD BPR Bank Magelang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.
(6)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.Ketentuan ayat (2) diubah, dan ayat (3) Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(3)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan OJK atau instansi yang berwenang setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
(2)Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh OJK.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) yakni ayat (3a), setelah ayat (4) ditambahakan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi serta salah satu diantaranya menjadi Ketua Dewan Pengawas.
(1a)Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada PD BPR Bank Magelang, OJK dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(3)Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPRS.
(3a)Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.
(4)Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
(4a)Pengangkatan Dewan Pengawas dapat dilaksanakan tidak bersamaan antara Dewan Pengawas yang satu dengan yang lainnya.

6.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
1. a.integritas;
2. b.kompetensi; dan
3. c.reputasi keuangan.
(2)Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib berkedudukan di Indonesia, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di Kota/Kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor Pusat BPR.
(3)Anggota Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Mayoritas anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan :
1. a.sesama anggota Dewan Pengawas; atau
2. b.anggota Direksi.
(1a)Anggota Dewan Pengawas dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
(2)Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.
(2a)Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

8.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), di antara ayat

(2)dan ayat (3) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan surat perintah tugas dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(1a)Calon anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
(1b)PD BPR Bank Magelang mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
(2)Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan OJK.
(2a)Walikota harus menetapkan pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan OJK.
(3)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Pengawas disertai dengan Keputusan pengangkatan anggota Dewan Pengawas.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat (2) Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
1. a.Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
2. b.Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2a)Selain honorarium dan jasa produksi, anggota Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan lain-lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009