DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Indonesia, Kota Pangkal Pinang

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan Selain itu, diatur pula mengenai kerjasama usaha dan kemitraan, serta tentang perizinan. Perda ini juga memuat ketentuan mengenai pelaporan, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penataan dan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2013;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56,) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 3
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014;
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 61/M- DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
18.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
19.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 4 Tahun 2010 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 – 2030 ( Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG dan WALIKOTA PANGKALPINANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang disingkat Dinas Perindagkop dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pangkalpinang.
6.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pangkalpinang.
7.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 5 tujuan pengalihan hak atas Barang dan/ Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
9.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
10.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau lebih bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
11.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri dan menjual berbagai jenis barang konsumsi secara eceran atau grosir.
13.Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
14.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
15.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai UMKM.
16.Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha perdagangan dan komersil lainnya.
17.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
18.Persyaratan Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 6 dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang perdagangkan dalam Toko Swalayan.
19.Produk Dalam Negeri adalah barang yang dibuat dan/ atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
20.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat.
21.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
22.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
23.Pejabat Penerbit IUPPR, IUPP dan IUTS, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Walikota Pangkalpinang.

Pasal 2

(1)Pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus mengacu pada pedoman teknis terkait dengan perizinan, jarak dan lokasi pendirian, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, kemitraan, dan kerja sama usaha;
(2)Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, Rencana Detail Tata Ruang Kota Pangkalpinang, atau Peraturan Zonasi;
(3)Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
(4)Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukkan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 3

(1)Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
(2)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 7
(3)Pemerintah Daerah dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
2. b.potensi ekonomi daerah setempat;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.perkembangan pemukiman baru;
6. f.pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
7. g.jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

BAB II

PASAR RAKYAT

Pasal 4

Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los dan/ atau tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 5

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
(2)Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
1. a.pembangunan dan/ atau revitalisasi Pasar Rakyat; Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 8
2. b.implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
3. c.fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/ atau
4. d.fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat.

Pasal 7

(1)Pembangunan dan/ atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup :
1. a.fisik;
2. b.manajemen;
3. c.ekonomi; dan
4. d.sosial.
(2)Pembangunan dan/ atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana fisik baik dari segi luas maupun kualitas bangunan.
(3)Pembangunan dan/ atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempertimbangkan paling sedikit :
1. a.peningkatan profesionalisme pengelola;
2. b.pemberdayaan Pelaku Usaha; dan/ atau
3. c.penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat, yang diprioritaskan pada kepastian produk yang diperdagangkan bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pembangunan dan/ atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu-hilir Pasar Rakyat untuk meningkatkan daya saing dan omset, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta kestabilan harga yang memberikan efek ganda di sektor produksi, kreatifitas produksi, dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
(5)Pembangunan dan/ atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan dan antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman. Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 9

Pasal 8

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan dengan :

a.memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah;
b.memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan asosiasi.

Pasal 9

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2013