DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

1. kriteria 2. kewenangan 3. pelayanan pemberian izin 4. hak, kewajiban dan larangan 5. pengaduan 6. peran masyarakat 7. pembinaan dan pengawasan 8. sanksi administrasi 9. penyidikan 10. ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Salatiga belum memiliki payung hukum penyelenggaraan izin gangguan sebagai landasan prosedur layanan pemberian izin dan penegakan hukumnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatsblad 1926:226, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:450);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11 Seri D Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6.Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan Gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
7.Penyelenggaraan Izin Gangguan adalah kegiatan penyelenggaraan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan Gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
8.Badan adalah badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum.
9.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10.Perizinan Pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
11.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12.Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis dan pedoman pemberian Izin Gangguan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau Gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan bertujuan:

a.memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas Gangguan yang dapat ditimbulkan;
b.sebagai acuan upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau tempat usaha; dan
c.memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan didasarkan pada asas:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.keterbukaan;
h.akuntabilitas;
i.ketepatan waktu; dan
j.kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan terdiri atas:

a.kriteria;
b.kewenangan;
c.pelayanan pemberian Izin;
d.hak, kewajiban dan larangan;
e.pengaduan layanan;
f.peran masyarakat; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA

Pasal 6

(1)Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan Gangguan wajib memiliki Izin Gangguan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah:
1. a.tempat/kegiatan usaha berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan; atau
2. b.usaha mikro atau usaha kecil yang dampak Gangguan atas kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 7

(1)Kriteria Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan; dan
3. c.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, dan udara; atau
2. b.Gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat/kegiatan usaha yang berpotensi dapat bertentangan dengan kepentingan umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tempat/kegiatan usaha yang berpotensi dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis gangguan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

(1)Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Walikota.
(2)Dalam rangka penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan, Walikota dapat mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
1. a.Perangkat Daerah yang mengelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; atau
2. b.kecamatan selaku penyelenggara pelayanan administrasi terpadu.
(3)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan;dan
2. b.upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian atau pelimpahan wewenang pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PELAYANAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

Pelayanan Pemberian Izin Gangguan terdiri atas:

a.penerbitan Izin Gangguan; dan
b.penerbitan perubahan Izin Gangguan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 2 Tahun 2016