DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Sibolga

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalannya, perlu penambahan modal yang dilakukan setiap tahunnya kedalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
c.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan; ·
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara; Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah _ Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambah~n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 1 . Undang-Undang... 4 1 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); tentang Republik Lembaran
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor. 9); 1 7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kata Sibolga Tahun 2009 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2 0 1 2 Nomor 10);
18.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8); Dengan... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA.SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : . Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PT. PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA. MODAL BANK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Sibolga.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.Walikota adalah Walikota Sibolga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
6.Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalamjangka waktu tertentu.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
9.Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Batik Sumut yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD Kota Sibolga setiap tahun.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah (BUD). I ..1 I :I

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok modal dan dapat memberikan nilai tambah berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya bagi daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk:

a.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga;
b.Memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam . I Peraturan Perundang-undangan; dan · I
c.Meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha . I guna meningkatkan perekonomian. · I I BAB III l JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL l

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp.35.632.000.000 (tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.telah disetorkan kepada PT. Bank Sumut sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 20.631.988.866,44 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus · 1 enam puluh enam rupiah empat puluh empat sen); dan
2. b.yang masih harus disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp.15.000.011.133,56 (lima belas milyar sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 5

(1)Jangka waktu pemenuhan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayal (2) huruf b adalah 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
(2)Besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan APBD Kota Sibolga setiap tahun anggaran.
(3)Apabila jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(1)telah terpenuhi sebelum 5 (lima) tahun, maka Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi. BAB JV. . .

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL,

Pasal 6

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari dividen Pf. Bank S u m u t. , ' .

Pasal 7

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). i · I I BABV PENGELOLAAN

Pasal 8

( 1) Penyertaan modal dari hasil dividen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah Kota Sibolga sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pada bulan, berikutnya dikeluarkan dari Kas Daerah dan disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebagai penyertaan modal.

(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan bulan berikutnya setelah dilakukan RUPS dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 6. I
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh . 1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Kota Sibolga menerima surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama pemerintah Daerah dari Pf. Bank Sumut.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalannya, perlu penambahan modal yang dilakukan setiap tahunnya kedalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
c.bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan; ·
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara; Mengingat: 1 . Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah _ Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Mengingat

2.Undang-Undang . . .
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambah~n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 1 1 . Undang-Undang... 4 1 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); tentang Republik Lembaran
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor. 9); 1 7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 1 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kata Sibolga Tahun 2009 Nomor 1 1 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2 0 1 2 Nomor 10);
18.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8); Dengan... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA.SIBOLGA dan WALIKOTA SIBOLGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : . Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PT. PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA. MODAL BANK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Sibolga.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3.Walikota adalah Walikota Sibolga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5.PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
6.Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalamjangka waktu tertentu.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
9.Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Batik Sumut yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD Kota Sibolga setiap tahun.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah (BUD). I ..1 I :I

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk:

a.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga;
b.Memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam . I Peraturan Perundang-undangan; dan · I
c.Meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha . I guna meningkatkan perekonomian. · I I BAB III l JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL l

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp.35.632.000.000 (tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
(2)Jumlah penyertaan modal sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.telah disetorkan kepada PT. Bank Sumut sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp 20.631.988.866,44 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus · 1 enam puluh enam rupiah empat puluh empat sen); dan
2. b.yang masih harus disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp.15.000.011.133,56 (lima belas milyar sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 5

(1)Jangka waktu pemenuhan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayal (2) huruf b adalah 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
(2)Besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan APBD Kota Sibolga setiap tahun anggaran.
(3)Apabila jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(1)telah terpenuhi sebelum 5 (lima) tahun, maka Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi. BAB JV. . .

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL,

Pasal 6

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari dividen Pf. Bank S u m u t. , ' .

Pasal 7

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). i · I I BABV PENGELOLAAN

Pasal 8

(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan bulan berikutnya setelah dilakukan RUPS dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 6. I
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh . 1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Kota Sibolga menerima surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama pemerintah Daerah dari Pf. Bank Sumut.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012