Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1992
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 54
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
10.Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri. 11.Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. 12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja. BAB II PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAB II
Kebijaksanan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB III PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Bagian Pertama Ruang Lingkup
BAB III
Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)