DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 umumnya mencakup materi pokok yang berkaitan dengan: Perubahan Struktur Perangkat Daerah: Mengatur perubahan dalam struktur organisasi perangkat daerah, termasuk penambahan, pengurangan, atau perubahan nomenklatur instansi. Penyesuaian Fungsi dan Tugas: Mengatur penyesuaian fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Penyelarasan Kebutuhan Administrasi: Menyesuaikan kebutuhan administrasi dan teknis yang diperlukan untuk mendukung perubahan struktur. Implementasi dan Pengawasan: Mengatur mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap perubahan yang diterapkan untuk memastikan bahwa semua perubahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II] Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20158. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); ii 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 13.Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN dan WALI KOTA TARAKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN- ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Tarakan.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Sekretariat Daerah Tipe B;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe B;
3. c.Inspektorat Tipe B; i
(3)(S) d. e. f. Dinas Daerah; Badan Daerah; dan Kecamatan. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :d a. b. c. d. ™ mot oe oe Dinas Pendidikan Tipe A; Dinas Kesehatan Tipe B; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe A; . Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe B;e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A; . Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A; . Dinas Perikanan Tipe B; Dinas Lingkungan Hidup Tipe B; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A; . Dinas Perhubungan Tipe A; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A; 1. m.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B; . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B; . Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta n. 0. Pariwisata Tipe A; .Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan p. Perdagangan Tipe B; . Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B; dan q. Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Tipe A. Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
(4)a. b. d. e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A; Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A; . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya¢. Manusia Tipe B; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari: Kecamatan Tarakan Timur dengan Tipe A; Kecamatan Tarakan Barat dengan Tipe A; Kecamatan Tarakan Tengah dengan Tipe A; dan Kecamatan Tarakan Utara dengan Tipe A. a. b. Cc. d. 2.Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

3.Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 2 (dua) pasal, yakni Paragraf 6 Kecamatan, Pasal 13A dan Pasal 13B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Pasal 13B

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi. 4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur. Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: (1 I] | tl te 1], 11 IIIII Hh | BB i

(6)
(7)
(8)
(9)
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan,;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. g.pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota. Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7). Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.
  1. 5.Diantara Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Bagian dan 2 (dua) pasal, yakni Bagian Kelima A, Pasal 18A dan Pasal 18B , sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Bagian Kelima A Kecamatan

Pasal 18A

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A merupakan unsur kewilayahan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

(2)
(3)
(4)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum,
2. b.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. c.mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. d.mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali kota;
5. e.mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,;
6. f.mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g.membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; h.melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
7. i.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan. (S)

Pasal 18B

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam: (1

(2)
(3)
(4)
1. a.melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. b.melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. c.melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. d.memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; e.memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
5. f.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
6. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diundangkan di Tarakan pada tanggal
7. e.Semua peraturan yang setingkat dan/atau lebih rendah yang mengatur tentang perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Peraturan Daerah.
8. f.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 23 Desember 2020 WALI KOTATARAKAD AIRUL 23 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, A. HAMID LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 60 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (60/9/2020)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 13A

Pasal 13B

Pasal 16

Pasal 18A

Pasal 18B

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 13A

Pasal 13B

Pasal 16

Pasal 18A

Pasal 18B

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 4 Tahun 2016