DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 04 Tahun 2016

Nomor: 04
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas dan tujuan; c. ruang lingkup ; d. penyelenggaraan bantuan hukum; e. hak dan kewajiban; f. syarat permohonan bantuan hukum, tata cara pengajuan bantuan permohonan bantuan hukum dan tata kerja; g. larangan; h. pendanaan; i. sanksi administrasi; j. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 30 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa permasalahan Hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Kota Ternate saat ini semakin kompleks sehingga perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Ternate;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan Hukum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya didalam ayat (2) menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Prdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955):
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Batuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 9 8 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421):
12.Peraturan Menteri Dalam Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K O T A T E R N A T E dan WALIKOTA TERNATE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkan Daerah lainnya sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3.Walikota adalah Walikota Ternate.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Ternate.
7.Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah.
8.Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Batuan Hukum.
10.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
11.Litigasi adalah Proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Non litigasi adalah Proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. .
13.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
14.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
15.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas, dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.menjamin pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
d.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum;

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuanperundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Batuan Hukum.
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.

Pasal 7

Pemberian Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara :

a.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan dan penuntutan;
b.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di Persidangan; atau
c.Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara non litiigasi meliputi kegiatan :
1. a.Penyuluhan hukum;
2. b.Konsultasi hukum;
3. c.Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.Penelitian hukum;
5. e.Mediasi;
6. f.Negosiasi;
7. g.Pemberdayaan masyarakat;
8. h.Pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
9. i.Drafting dokumen hukum.

Pasal 9

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang- undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(3)Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 10 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 10 Tahun 2015