DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Tual

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalamn pengelolaan sampah diperlukan kepastiar hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/ produsen sehingga pengelolaan sampah dapat bcrjalan secare proporsional, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a dan huruf b di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan pasel 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pengelolaan Sampahi. Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuan 1945;
1. 2.Undeng-Undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I1I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645];

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2003. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keu~ngan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Noor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4400];
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); e
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747;
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtun 2009 Noror 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5059;
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5063); 1I. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman {Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188];
12.Undang-Undang Noror 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5234);
13.Undang-Undang Noror 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5188);
14.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mejclis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568;
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679] 2
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22011 Nomor 74, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18.Peraturan Pererintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 19, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noror 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
20.Peraturan Presiden Nomor g7 phun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesi 274)
22.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancanger Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Ramah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangge;
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umtum Republik Indonesia Noror 03/Prt/M/2013 tentang Penyclcnggaraan Prasarana dan Sarana Persarpahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukrum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesi 2036);
25.Peraturan Daerah Kota Tua! Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Kota dan Rencana Wilayah Kota Tua (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 6072) Dengan Persetjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL Dan WALIKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 3 BAB ! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan L. Daerah adalah Daerah Kota Tual;

2.Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daera.h;
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dcngan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Walikota adalah Walikota Tual;
5.Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan;
6.Produsen adalah pelaku usaha yang merproduksi barang yang mcngguanakan kemasan, mendistribusikan barang yang mengguanakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
7.Badan Usaha pengelola sampah adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakcukan kegiatan pengelolaan sampah;
8.Pihak lain adalah orang perscorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah;
9.Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut meriliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama;
10.Orang adalah orang perscorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
11.Masyarakat adalah kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan;
12.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
13.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan schari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik; 14.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang bcrasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
15.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
16.Surber sampah adalah asal timbulan sampah; 17.Penghasil sampah adalah sctiap orang dan/atatu akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
18.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkcsinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sarnpa;
19.Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah; 4
20.Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
21.Mengurangi, Menggtuna Ulang dan Mendaur Ulang {Reduce, Reuse dan Recycle] yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah;
22.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jcris, jumlah dan/atau sifat sampah;
23.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mcngarbil dan merindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengoahan sampah terpadu;
24.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atat dari tempat pengeiolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
25.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah;
26.Perrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah den/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara arnan; 27 Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPs adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
28.Ternpat pengolahan sampah dengan prinsip 3R [Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutye disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
29.Stasiun Perahihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adelah sarana perindahan dari alat angkut kecii ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kota yang meriliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 lam yang dapat dilengkapi dengan fas~litas pengolahan sampan, 30.Terpat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
31.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
32.Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah;
33.Sarana persampahan yang sclanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penangnan sampah, 34, Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut TRW adalah hasil perencanaan tata ruang daerah;
35.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah daera.h;
36.Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertenm yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 37, Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejcnisnya;
38.Kawasan komersial adalah kawasan tempat perusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunang; 39.Kawasan industri adalah kawasan tempat permusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana pennjang; 5
40.Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi epentingan nasional yang diatuar dalam kententuan peraturan perundang-undangan; 41.Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rug kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
42.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah di Kota Tual berdasarkan pada asas :

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keterpaduan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.ranfaat;
h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
1. 1.maren.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk :

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah,
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup den menjaga kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuak secara aktif terlibat dalam pengelolean sampeh;
d.mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingungan,
e.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki rilai ekonomis; dan
f.mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien

Pasal 4

(I) Ruang lingup sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini reliputi :

a.Sampah rumah tangga atau sampah organik;
b.Sampah sejenis rumah tangga atau sampah anorganik; dan
c.Sampah bahan beracun dan berbahaya (B3] [2] Sampah rumah tangga atau sampah organik sebagaimana dirakcsud pada Pasal {l) huruf a meliputi sisa makanan, dan kering, buah dan sayuran.

(3)Sampah sejenis rumah tangga atau sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b meliputi plastik dalam bentuk botol, kantong dan scbagainya, kaleng, kertas, kaca, atau potongan sisa pipa dan sebagainya. 6
(4)Sampah bahan beracun dan berbahaya (B3] scbagaiman.a dimaksud pada Pasal (1] huruf c meliputi limbah rumah sakit, Iimbah pabrik, pertarbangan dan sebagainya. BABIII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pererintah Daerah meliputi:

a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan produsen dalam pengelolaan persampahan,
b.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c.relaukan penclitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampan;
d.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; e, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
f.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahen sampah,
g.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah secara loka) yang berkembang pada masyarakat untuk menguarangi dan/atat menangani sampah;
h.koordinasi antar lembaga pererintah daerah, antar lcmbaga pengelola sampah, dan antara lerbaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampan; dan
i.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolahan sampah

Pasal 6

Unruk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang

a.mcnetapkan kcbijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;
c.melakukan kerjasamna antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampan;
d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam RDTR;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dar TPST dan/atau TPA;
f.melakukan pemantaan dan evaluasi IPA secara berkala setiap 6 (enarn) bulan sekali selama masa operasi sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam dokumen lingkungan dan izin lingungan;
g.mclakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enar) bulan sekali selama 20 (duaa puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuke yang telah ditutup;
h.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan samnpah; dan
i.menyuasun dan menyelenggarakan sister tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan wewenangannya. 7

Pasal 7

(I) Untuk mencapai tujuan pengclolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.

(2)Teknis penyusunan perencanaan daerah tentang pengelolaan sampah sebagaimana diraksud pada ayat [l} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Pasal 8

Setiap orang berhak :

a.mendapatkan lingungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d.memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyclenggaraan pengelolaan sampah;
e.mendapatkan perlindungan dan korpensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
f.memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitamnya,
b.turut aktif daiam pengurangan dan penanganan sampeh mulai dari gumbernya;
c.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan standar tcmpat sampah yang berwawasan lingngan; dan
d.dalam kegiatan schari-hari menggunakan bahan yang dapat diguana ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam

(2)Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangg@ wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau desa /kelurahan/ kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
(3)Setiap angkutan urum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri dari

a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah.

Pasal 11

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan: a, pembatasan timbunan;
1. b.pendauran ulang sampah; dan
2. c.pemanfaatan kembali sartpah.
(2)Pengurangan sarpah scbagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara
1. a.menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/ atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atatu kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang;
3. c.memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalamn pengelolaan sampah diperlukan kepastiar hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/ produsen sehingga pengelolaan sampah dapat bcrjalan secare proporsional, efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a dan huruf b di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan pasel 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pengelolaan Sampahi. Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuan 1945;
1. 2.Undeng-Undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I1I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645];

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2003. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengclolaan dan Tanggung Jawab Keu~ngan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Noor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4400];
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); e
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747;
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtun 2009 Noror 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049};
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5059;
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5063); 1I. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman {Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188];
12.Undang-Undang Noror 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5234);
13.Undang-Undang Noror 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5188);
14.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Mejclis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568;
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679] 2
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22011 Nomor 74, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18.Peraturan Pererintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 19, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noror 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
20.Peraturan Presiden Nomor g7 phun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesi 274)
22.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancanger Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Ramah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangge;
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umtum Republik Indonesia Noror 03/Prt/M/2013 tentang Penyclcnggaraan Prasarana dan Sarana Persarpahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukrum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesi 2036);
25.Peraturan Daerah Kota Tua! Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Kota dan Rencana Wilayah Kota Tua (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2013 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 6072) Dengan Persetjuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL Dan WALIKOTA TUAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 3 BAB ! KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan L. Daerah adalah Daerah Kota Tual;

2.Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daera.h;
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dcngan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Walikota adalah Walikota Tual;
5.Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan;
6.Produsen adalah pelaku usaha yang merproduksi barang yang mcngguanakan kemasan, mendistribusikan barang yang mengguanakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam;
7.Badan Usaha pengelola sampah adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakcukan kegiatan pengelolaan sampah;
8.Pihak lain adalah orang perscorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah;
9.Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut meriliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama;
10.Orang adalah orang perscorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
11.Masyarakat adalah kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan;
12.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
13.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan schari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik; 14.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang bcrasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
15.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
16.Surber sampah adalah asal timbulan sampah; 17.Penghasil sampah adalah sctiap orang dan/atatu akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
18.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkcsinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sarnpa;
19.Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah; 4
20.Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
21.Mengurangi, Menggtuna Ulang dan Mendaur Ulang {Reduce, Reuse dan Recycle] yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah;
22.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jcris, jumlah dan/atau sifat sampah;
23.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mcngarbil dan merindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengoahan sampah terpadu;
24.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atat dari tempat pengeiolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
25.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah;
26.Perrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah den/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara arnan; 27 Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPs adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
28.Ternpat pengolahan sampah dengan prinsip 3R [Reduse, Reuse, Recycle) yang selanjutye disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
29.Stasiun Perahihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adelah sarana perindahan dari alat angkut kecii ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kota yang meriliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 lam yang dapat dilengkapi dengan fas~litas pengolahan sampan, 30.Terpat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
31.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan;
32.Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah;
33.Sarana persampahan yang sclanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penangnan sampah, 34, Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut TRW adalah hasil perencanaan tata ruang daerah;
35.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah daera.h;
36.Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertenm yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 37, Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejcnisnya;
38.Kawasan komersial adalah kawasan tempat perusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunang; 39.Kawasan industri adalah kawasan tempat permusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana pennjang; 5
40.Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi epentingan nasional yang diatuar dalam kententuan peraturan perundang-undangan; 41.Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rug kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA;
42.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah di Kota Tual berdasarkan pada asas :

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keterpaduan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.ranfaat;
h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
1. 1.maren.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk :

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah,
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup den menjaga kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuak secara aktif terlibat dalam pengelolean sampeh;
d.mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingungan,
e.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki rilai ekonomis; dan
f.mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien

Pasal 4

(I) Ruang lingup sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini reliputi :

a.Sampah rumah tangga atau sampah organik;
b.Sampah sejenis rumah tangga atau sampah anorganik; dan
c.Sampah bahan beracun dan berbahaya (B3] [2] Sampah rumah tangga atau sampah organik sebagaimana dirakcsud pada Pasal {l) huruf a meliputi sisa makanan, dan kering, buah dan sayuran.

(3)Sampah sejenis rumah tangga atau sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b meliputi plastik dalam bentuk botol, kantong dan scbagainya, kaleng, kertas, kaca, atau potongan sisa pipa dan sebagainya. 6
(4)Sampah bahan beracun dan berbahaya (B3] scbagaiman.a dimaksud pada Pasal (1] huruf c meliputi limbah rumah sakit, Iimbah pabrik, pertarbangan dan sebagainya. BABIII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pererintah Daerah meliputi:

a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan produsen dalam pengelolaan persampahan,
b.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c.relaukan penclitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampan;
d.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; e, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
f.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahen sampah,
g.mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah secara loka) yang berkembang pada masyarakat untuk menguarangi dan/atat menangani sampah;
h.koordinasi antar lembaga pererintah daerah, antar lcmbaga pengelola sampah, dan antara lerbaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampan; dan
i.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolahan sampah

Pasal 6

Unruk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang

a.mcnetapkan kcbijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;
c.melakukan kerjasamna antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampan;
d.menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam RDTR;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dar TPST dan/atau TPA;
f.melakukan pemantaan dan evaluasi IPA secara berkala setiap 6 (enarn) bulan sekali selama masa operasi sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam dokumen lingkungan dan izin lingungan;
g.mclakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enar) bulan sekali selama 20 (duaa puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuke yang telah ditutup;
h.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan samnpah; dan
i.menyuasun dan menyelenggarakan sister tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan wewenangannya. 7

Pasal 7

(2)Teknis penyusunan perencanaan daerah tentang pengelolaan sampah sebagaimana diraksud pada ayat [l} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Pasal 8

Setiap orang berhak :

a.mendapatkan lingungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d.memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyclenggaraan pengelolaan sampah;
e.mendapatkan perlindungan dan korpensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
f.memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitamnya,
b.turut aktif daiam pengurangan dan penanganan sampeh mulai dari gumbernya;
c.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan standar tcmpat sampah yang berwawasan lingngan; dan
d.dalam kegiatan schari-hari menggunakan bahan yang dapat diguana ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam

(2)Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangg@ wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau desa /kelurahan/ kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi persampahan.
(3)Setiap angkutan urum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Pasal 10

Pengelolaan sampah terdiri dari

a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah.

Pasal 11

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan: a, pembatasan timbunan;
1. b.pendauran ulang sampah; dan
2. c.pemanfaatan kembali sartpah.
(2)Pengurangan sarpah scbagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara
1. a.menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/ atau
2. b.mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atatu kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang;
3. c.memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015