DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011

Nomor: 38
Tahun: 2011
Ditetapkan: 27 Juli 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 152

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sungai; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Sungai . . .
1.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
2.Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
3.Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
4.Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5.Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
6.Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2 (dua ribu kilo meter persegi).
7.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
8.Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
9.Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
10.Masyarakat . . . .
10.Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
11.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

Pasal 2

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

(1)Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.
(2)Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

RUANG SUNGAI

Pasal 5

(1)Sungai terdiri atas:
1. a.palung sungai; dan
2. b.sempadan sungai.
(2)Palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai.
(3)Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau banjir, ruang sungai dapat terhubung dengan danau paparan banjir dan/atau dataran banjir.
(4)Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
(5)Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 6

(1)Palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara menerus maupun berkala.
(2)Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.

Pasal 7

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
(2)Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
1. a.sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. b.sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
3. c.sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
4. d.sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
5. e.sungai yang terpengaruh pasang air laut;
6. f.danau paparan banjir; dan
7. g.mata air.

Pasal 9

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:

a.paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
b.paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
c.paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Pasal 10

. . .

Isi peraturan

Teks152PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (31)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (31)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017