DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan pembangunan ketenagalistrikan yakni untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Gubernur yang kewenangannya dalam daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan tenaga listrik tersebut, Gubernur menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur dapat dilakukan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. Ada dua jenis usaha ketengalistrikan yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Kedua jenis usaha tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Gubernur. Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan Perda ini, dapat dilakukan penyidikan oleh PPNS di bidang ketenagalistrikan dan dapat dikenai sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yalg merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah darl demokratisasi dalam tatanan kehidupal bermasyaral<at, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, perlu ditingkatkan dalam jumtah yang cukup, me rata. dan bermutu;
c.bahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
d.bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang Ketenagalistrikan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bengkulu;
1. 1.Pasal l8 ayat (6), Undarg-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 9 Tzrhun 1967 tentang Pembentukan P.opinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
3. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta-h Pusat dan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomo14438);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 6.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Teimbahan l-embaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
7. 7.Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20Oq Nomor 133, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O52);
8. 8.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlinctungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dar' Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (lrmbaral Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 34,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2854); ll. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaal dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembarar Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan l-embarai Negara Republik Indonesia Nomor 3721); -l-
12. 13.Peraturan Pemerintal Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (l,embaran Negara Republik lndonesia 'l'ahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan {l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O12 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5285);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Talun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); 16- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu "fahun 2Ol2-2O32 (l,emba,rar Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dal GUBERNUR BENGKULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMTURAN DAEMH TENTANG KETENAGALISTRIMN.

BAB I

KE IENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yarg dimaksud dengan: 1- Pemerintah Pusat setanjutnya disebut Pemerintah adalal Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur darl Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Menteri adalah Menteri vang bertanggungjawab di bidang ketenagalistrikan.
5.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. -,1 -
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintal Xabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
8.Bupati/Walikota adalai Bupati/Walikota di Provinsi Bengkulu.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagalistrikan selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi ketenagalistrikan adalah Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan. lO. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagalistrikan selanjutnya disebut Kepala SKPD yang membidangi ketenagalistrikan adalah Kepa1a Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagalistrikan. 11.Satuan Keda Perangkat Daerah yang membidangi Perizinar. selanjutnya disingkat SKPD yang membidangi Perizinan adalah SKPD yang diberikan pendelegasian oleh Gubernur dalam hal penerbitan perizinan di Provinsi Bengkulu.
12.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Per,z;r,ar, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD yang membidangi Perizinan adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana otonomi daerah yang diberikan pendelegasian oleh Gubernur dalam hal penerbitan perizinal di Provinsi Bengkulu.
13.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. l4.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikarr untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. 15.Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meiiputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjuaian tenaga listrik k€pada konsumen.
16.Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
17.Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
18.Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
19.Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
20.Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaia penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
21.Rencana umum ketenagalistrikan Daerai adalalr rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik )ang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperiukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Bengkulu. 22.1zin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
23.lzin operasi adalah izir, untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 24.lzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
25.Garti ruBi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
26.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakal secara tidak laigsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
27.Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terxs menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
28.Penggunaan Cadangan adalah penggunaar tenaga listrik yalg dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjarnin keartdalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
29.Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang lzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 3O. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini p€mbangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan fenis mobile dan porlabte).
31.Tarif regional adalah tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur dengan persefujuar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedomal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
32.Harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yanB berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.
33.Harga seu,a jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
34.Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
35.Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaal ketenagalistrikan,
36.Pengawasan adalall segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanal lingkungan dan tega l<nya peraturan perundang-undangan Ketenagalistrikan.
37.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu yang dilakukal Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.
39.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dal wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelal.salaan tugasnya berada di bawah SKPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:

a.manfaat;
b.efisiensi berkeadilan;
c.berkelanjutan;
d.optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
e.mengandalkan pada kemampuan sendiri;
f.kaidai usaha yang sehat;
g.keamanan dal keselamatan;
h.kelestarian fungsi lingkungar; dan
i.otonomi daerai. Pembangunai ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yarrg cukup, kualitas yarg baik, dan harga yang wajar dalam ralgka meningkatlan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunal yang berkelanjutan.

(1)
(2)
(1)(21

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

{1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Gubernur yang keu'enangannl,a dalam daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.

(2)Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan, penga\r:asan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4

Pelal<sanaan usaha penyediaan tenaga iistrik oleh Gubernur dapat dilalukan oleh badan usaha milik daerah, Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daeral menyediatan dana untuk:

a.kelompok masyarakat tidak mampu;
b.pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yalg belum berkembang;
c.pembargunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
d.pembangunan listrik perdesaan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu di bidang ketenagalistrikan meliputl:

a.penetapan peraturall daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
b.penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
c.penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara darr penjualan tenaga listrik serta penye\a'aan jaringan kepada penyedia tenaga listiik dalam Daerah provinsi;
d.penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup dalam daerah Provrnsi; 8- e. f. Penerbitan izin usaha jasa penunjalg tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari p"-"g.t g izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Gubernur;
g.penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa " ja.i.tg..r tenaga listrik untuk badan usaha yanB menjual ienaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listri"k kepada badal usaha yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
h.penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik iari perneg..tg izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur;
i.penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk Lepentingan telekomunikasi, multimedia, dan infbrmatika pada jaringal milik pemegang izin Lrsaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Gubemur;
j.Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat -tidak" .n.-pr, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
k.pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha.di Lidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur; l.pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
m.penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yaig izinnya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Rencana Ketenagalistrikan Daerah untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkela{utan. Pemanfaatar sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan. Pemanfaatal sumber energi primer yajrg terdapat di dalarn Daeral sebagaimala dimaksud pada ayat (1) diutamal<an unhrk kepentingan ketenagalistrikan daerah. t2)

(3)-9'

BAB VI

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 7

{l) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Ralq/at Daerah.

(2)Penlusunan RencaDa Umum Ketenagalistrikan Daerah disusun dengan mengikutsertakan unsur pemerintah, akademisi, pihak penyedia tenaga listrik dan masyaratat.
(3)Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.
(4)Konsultasi dengal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilaL-ukan melalui rapat ke4a antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5)Tata cara PenJrusunan Rencana Umum KetenaBalistrikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundangan yalg berlaku.

BAB VII

USAHA KETENA(iALISTRIKAN

Pasal 8

(1)Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:
1. a.usaha penyediaan tenaBa listrik;dan
2. b.usaha penunjang tenaga listrik.
(2)Usaha ketenaga-listrikan sebagaimana dimaksud ayat (l) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Bagiar Kedua Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimala dimal<sud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.r- sal-a penyediaan tenaga list-rik untuk kepentingarr umum; dan
b.rrsaha penyecliaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. - l0- Paragral 2 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kcpentrngan Umum pasal 10

(1)Usaha penyediaal tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal t huruf a meliputi jenis usaha ;
1. a.pembangkitan tenaga listrik;
2. b.transmisi tenaga listrik;
3. c.distribusi tenaga listrik; dan/atau
4. d.penjualan tenaga listrik.
(2)Usaha penyediaan tenaga list k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukal secara terintegrasi. pasal 11 {l) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (1) hurul b vrajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
(2)Kervajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang rzin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha tralsmisi dengan pihal yarrg akan memanfaatkan jaringan.
(3)Pemanfaatan bersama jaringan trarlsmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengarr kemampuan kapasitas jaringan transmisi_
(4)Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimara dimaksud pada ayat (21 wajib mendapatkan persetu juan Gubernur.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1968

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012