DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, termasuk didalamnya mengatur tentang penggolongan dan jenis minuman beralkohol, kewenangan, produksi dan peredaran, rekomendasi dan perizinan, larangan pengedaran, penjualan, dan produksi, minuman beralkohol, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, pelabelan, penyimpanan, minuman beralkohol, penanggulangan mabuk, pelaporan, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Mengingat ; 1. PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 1
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlndustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10.Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tabun 2004 tentang Perdagangan Barang - barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402)
11.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/IV/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41fM-INDfPER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPEREDARANMINUMANBERALKOHOL. 2 BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur peyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5.Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
6.Balai Pengawasan Obat dan makanan yang selanjutnya di singkat BPOM adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
8.Minuman Beralkohol Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9.Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol danl atau ITMB untuk mengedarkan minuman beralkohol prod uk dalam negeri danl atau produk impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui subdistributor di wilayah pemasaran daerah Provinsi Gorontalo.
10.Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan/atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran daerah Provinsi Gorontalo.
11.Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, sub distributor,pengecer,atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
12.Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan. 3
13.Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan Gubernur yang memberlkan penjelasan terkOOtdengan keberadaan dan legalitas perusahaan yang bergerak dibidang minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo dan bukan merupakan izin.
15.Label Edar/Hologram adalah tanda pengendali dalam bent uk stiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
16.Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilOOdan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagOOmanamestinya.
17.Pengawasan adalah serangkOOan kegiatan pencarian, pengumpulan, dan analisa data dan/atau keterangan lOOnnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Provinsi Gorontalo.
18.Tim pengawasan Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang beranggotakan dan unsur instansi terkOOtdi Daerah yang bertugas membantu Gubernur melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta bertanggungjawab kepada Gubernur.
19.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
20.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang disingkat TBB adalah tempat Penimbunan Berlkat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
21.Mabuk adalah tindakan seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50 mg/CI (0,5%).
22.Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang dan berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan book secara semen tara maupun secara terus menerus dan book membayar maupun tidak membayar (meliputi Toko, Mall, Pusat Kebugaran, tempat futsal, dan tempat umum lOOnnya). 4
23.Fasilitas Umum adalah tempat atau fasilitas untuk orang pada umum yang disediakan Oleh Pemerintah, Swasta atau perseorangan yang digunakan untuk kegaiatan bagi masyarakat (meliputi pelabuhan laut, bandara, pasar, terminal, gelanggangj lapangan olah raga, gedung perkantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya.
24.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah danj atau air, serta diatas permukaan air, kecualijalan reI danjalan kabel.
25.Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
26.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

BAB IV

PRODUKSIDANPEREDARAN Pasal 5

Pasal 6

(1)Minuman beralkohol golongan A, B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam kelompok minuman keras yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan yang jumlah dan peredarannya dibatasi.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualannya. BABV REKOMENDASIDANPERIZINAN

Pasal 7

(1)Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol golongan B dan C di Provinsi Gorontalo yang akan mengajukan SIUP-MB kepada Menteri Perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
(2)Pengajuan permohonan SIUP-MBsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur. 6
(2)Terhadap pemegang rekomendasi dan pemegang SIUP-MB wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur cq. Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan setiap 1 (satu) bulan dan paling lambat tanggall0 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan rekomendasi dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur dengan peraturan Gubernur.
(1)Kewenangan penerbitan SIUP-MB bagi toko Bebas Bea (TBB) sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B danl atau C berada pada Gubernur cq.Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
(2)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota tempat perusahaan berkedudukan dan/ atau tempat melakukan usaha.
(3)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan SIUP-MB bagi toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasall0 . (1) Toko Bebas Bea (TBB) sebagai pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C dari IT-MB yang menunjuk.
(2)Toko Bebas Bea (TBB) yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan Iatau C secara eceran kepada :
1. a.orang yang bepergian ke luar negeri;atau
2. b.penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
(3)Toko Bebas Bea (TBB)yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan/ atau Golongan C secara eceran kepada :
1. a.anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik: 7 KARO UKUM
2. b.pejabat/ tenaga ahli yang bekeIja pada Badan Intemasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya;
3. c.turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
(4)Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan passport dan tanda bukti penumpang (boarding pass) sesuai ketentuan perundang-undangan;
(5)Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan passport dan/ atau identitas sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Setiap pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C, penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk diminum ditempat wajib memiliki izin
(2)lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dalam bentuk:
1. a.Surat Izin Tempat Usaha (SITU)khusus sebagai pengecer minuman beralkohol dan Izin Undang-Undang Gangguan;
2. b.Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)keeil;
3. c.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. d.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. e.Izin sebagai toko obatfjamu khusus pengecer minuman beralkohol Golongan A,B dan C untuk tujuan kesehatan;danfatau
6. f.Surat penunjukan sebagai pengecer minuman beralkohol dari distributor/sub distributor minuman beralkohol. BABVI LARANGANPENGEDARAN,PENJUALANDANPRODUKSI MINUMANBERALKOHOL

Pasal 12

(1)Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50H) diatas 55% (dari luar daerah) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam Daerah.
(2)Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang dimasukkan, diproduksi dan diedarkan di dalam Provinsi.

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan. 8
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan. Pasa114
(1)Setiap orang dilarang menjual seeara eeeran mlnuman beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, dilokasi :
1. a.Gelanggang Olahraga/remaja, tempat karaoke, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios keeil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
2. b.yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
(2)Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A hanya dapat dijual di . Supennarket dan Hypennarl.
(3)Importir, Distributor, Sub distributor, Penjual langsung minuman beralkohol dan pengeeer minuman beralkohol golongan A,B dan C dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 15

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan.

Pasal 16

minuman beralkohol yang darahnya melebihi 50 mg/CI Setiap orang yang mengkonsumsi menyebabkan kandungan alkohol dalam (0,5%) dilarang :

a.Berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan;
b.Mengendarail mengemudikan kendaraan bermotor;
e.Mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan keselamatan diri sendiri dan Iatau orang lain;
d.Menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan keselamatan diri sendiri dan Iatau orang lain; dan
e.Membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan ketentraman. dan dan dan

Pasal 18

Penjuallangsung minuman beralkohol dan pengeeer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A,B dan/ atau C keeuali kepada warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan warga Negara asing yang telah dewasa. 9

(1)Pengendalian minuman beralkohol golongan B dan C di toko Bebas Bea dilakukan Oleh Gubernur.
(2)Gubernur dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Bupati/walikota.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan terhadap:
1. a.Importir terdaftar minuman beralkohol, distributor dan sub distributor;
2. b.Pengusaha Toko Bebas Bea (PT-BB), penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan B dan C serta penjual langsung dan I atau pengecer minuman beralkohol.
3. c.Perizinan, Standar mutu, Impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C dengan kemasan.
(1)Pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Gubernur.
(2)Dalam rangka Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur mengkoordinasikan pelaksanaanya dengan Bupatil Walikota.
(3)Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dinas instansi terkait dan aparat penegak hukum.
(4)Gubernur dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh diedarkan di Provinsi setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan/Tim terpadu atau atas saran pertimbangan Bupati/Walikota.
(5)Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 10 BABVIII PELABELAN,PENYIMPANANMINUMANBERALKOHOL Pasal 21
(1)Setiap kemasan minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botoljkemasan dengan terdaftar pada BPOM dan mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/ ethanol, volume minuman serta tulisan larangan meminum bagi anak dibawah usia 21 (dua puluh satu tahun) dan wanita hamil.
(2)Setiap kemasan minuman beralkohol golongan B dan C di TBB sebelum diedarkan, wajib dipasang label edar berupa hologram;
(3)Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Distributor dan sub distributor;
(4)Ketentuan lebih lanjut Bentuk, ukuran, jenis, warna dan nomor sen hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013