DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2020

Nomor: 29
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan aplikasi sistem elekronik monitoring evaluasi dan pelaporan,Mekanisme pengendalian pembangunan menggunakan e-monep.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengendalian pembangunan dengan sistem e-monev dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan data yang uptodate dan dapat dipertanggungj awabkan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitasi KineIja Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pengendalian pembangunan dengan sistem elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan pemerintah Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan tentang (Lembaran Tambahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
10.Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); KARO KARO HUKUM P2E ASISTEN l SEKDA WAGUB
11.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIANPEMBANGUNANDENGAN SISTEM ELEKTRONIK MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI LINGKUP PEMERINTAHDAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemur Gorontalo.
4.Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
7.Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8.Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah. SEKDA WAGUB
9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Pengendalian pembangunan adalah serangkaian kegiatan managemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan.
11.Monitoring adalah metode pelaksanaan rutin yang dilakukan pada saat kegiatan semen tara berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai dengan rencana atau tidak.
12.Evaluasi adalah metode untuk melihat perubahan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan target dan perencanaan yang direncanakan.
13.Pelaporan adalah bentuk penyajian fakta suatu keadaan atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
14.e-monep adalah suatu Sistem Aplikasi (tooij untuk mengontrol secara real time penyerapan progres fisik dan keuangan yang terjadi pada satu tahun anggaran secara mudah dan dapat diakses oleh siapa saja, dimanapun, dan kapanpun berada.

BAB II

PENGGUNAANAPLIKASISISTEM ELEKTRONIK MONITORINGEVALUASIDANPELAPORAN

Pasal 3

(1)Dalam pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (e-monev) sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 perangkat daerah :
1. a.menginput target sesuai target batas bawah;
2. b.menginput realisasi fisik dan keuangan secara real time.
(2)Permohonan revisi target pelaksanaan pekerjaan melampirkan surat resmi yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah.
(3)Penyusunan target pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh KPA/PPK.
(4)dalam menjamin terlaksananya penginputan sebagaimana dimakasud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat daerah menunjuk staf entry yang bertugas melakukan penginputan secara berkelanjutan.
(5)Dalam menunjang kegiatan proses penginputan dan evaluasi progres fisik dan keuangan dibentuk satuan tugas pengendali kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(1)Laporan Realisasi Fisik Dilaksanakan oleh PPTK/PPK.
(2)Laporan Realisasi Keuangan Dilaksanakan Oleh Bendahara / Bendahara Pembantu Di masing-masing OPD. BABIII MEKANISMEPENGENDALIANPEMBANGUNAN MENGGUNAKANE-MONEP Pasa15
(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi melaksanakan evaluasi serapan fisik dan keuangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal dengan menggunakan sistem elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (e-monev).
(2)Evaluasi serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Pra-Rapat Pimpinan (Pra-Rapim), Rapat Pimpinan(Rapim) dan Rapat Perhatian Khusus (Perkhus) dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev).
(3)Hasil Evaluasi serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran (TEPRA)Provinsi Gorontalo.
(4)Rencana kegiatan serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Program KeIja Biro Pengendalian Pembangunan dan dananya dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo. Pasa16 Mekanisme pengendalian pem bangunan dengan menggunakan aplikasi elektronik Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan (e-monev) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa17 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2020 D1TANDA TANGAl'l/1 SECARA ELEKTRONIK OLEH : ~ 18'Lo' I Se,tifil..ui , E1rkuanlk RUSLI HABIBIE Gubemur Gerontale Diundangkan di Gorontalo Pada tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO DARDA DARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2020 NOMOR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2016