DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Gorontalo

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi guna meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraan kesehatan daerah;
b.bahwa untuk memberikan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat serta tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu adanya penyelenggaraan kesehatan daerah;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan penyelenggaraan kesehatan harus dilakukan secara berjenjang baik di pusat maupun di daerah serta dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh oleh Pemeritahan Daerah dan Masyarakat dan sesuai Pasal 17 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur penyelenggaraan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
1. 2.Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
6.Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 165); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO KARO KADIS HUKUM KESEHATAN U

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Penyelenggaraan Kesehatan Daerah adalah kegiatan pelaksanaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponcn baik Pemerintah Daerah atau masyarakat secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

2.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara frsik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
3.Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
4.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
5.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah Upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang berdampak hanya kepada individu.
6.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah Upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventit kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang berdampak pada masyarakat.
7.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan.
8.Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
9.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
10.Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, dan/atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan yang berdampak pada Kesehatan manusia yang ditujukan pada penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. 1 1 . Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sanan, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
12.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
13.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
14.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
16.Sistem Informasi Kesehatan yang selanjutnya disingkat SIK adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan KARO KADIS HUKUM KESEHATAN 5 "° pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang bergu.na dalam mendukung pembangunan Kesehatan. 1 7. Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
18.Manajemen Kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari Penyelenggaraan Kesehatan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
19.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer dan/ atau pelayanan kesehatan lanjutan yang menyediakan tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan.
20.Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. 2 1 . Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan.
22.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak Lingkungan Hidup, dan/ atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
23.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan
24.Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah jaminan perlindungan kesehatan yang berlaku di wilayah Provinsi Gorontalo yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota KARO HUKUM
25.Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan
26.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
27.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan menyusun kebijakan bidang Kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan Daerah bertujuan:

a.meningkatkan kualitas Pengelolaan Kesehatan di tingkat Daerah dengan memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
b.menata pembangunan kesehatan secara sinergis yang melibatkan semua komponen dengan menyeimbangkan antara UKM dengan UKP;
c.memenuhi hak dan kebutuhan semua komponen dalam pembangunan Kesehatan;dan
d.memberikan pelindungan bagi masyarakat dan penyelenggara Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesehatan Daerah terdiri a t a s :

a.tanggungjawab dan kewenangan;
b.upaya kesehatan;
c.sumber daya manusia kesehatan;
d.sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT;
e.manajemen dan informasi kesehatan;
f.penelitian dan pengembangan kesehatan; KARO HUKUM
g.pelindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
h.pemberdayaan mayarakat bidang kesehatan;
1. 1.pembinaan dan pengawasan; j . jaminan kesehatan daerah;dan
k.pendanaan kesehatan.

(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.menyusun blue print yang mencakup Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Alat Kesehatan, dan program unggulan pelayanan kesehatan dengan melibatkan Organisasi Profesi;
2. b.pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi Upaya Kesehatan Perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. c.merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, elisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
4. d.meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan;
5. e.menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KIB atau Wabah;
6. f.ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat;
7. g.ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat;
8. h.ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan;
  1. 1.pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; KARO HUKUM 8 J. perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan, dan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayahnya;
9. k.memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
10. l.menyediakan dan menyelenggarakan laboratorium Kesehatan masyarakat;
11. m.ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan;dan
12. n.mendorong dan memfasilitasi keberlanjutan inovasi Teknologi Kesehatan serta memastikan keamanan, kemanfaatan, khasiat, dan mutu produk inovasi Teknologi Kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat.
(3)Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN Pasal 5 ( 1) Pemerintah Dae rah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berwenang:

a.pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah/lintas Daerah kabupaten/kota.
b.pengelolaan UKM Daerah dan rujukan tingkat Daerah/lintas Daerah kabupaten/kota.
c.penerbitan izin rumah sakit kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah.
d.perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.
e.penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi cabang dan cabang penyalur Alat Kesehatan.
f.penerbitan izin usaha kecil obat tradisional.
g.pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah. KARO KADIS HUKUM KES HATAN 9 " BABIV UPAYA KESEHATAN

Pasal 7

Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditujukan untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi tingginya bagi masyarakat dalam bentuk:

a.UKP;dan
b.UKM

Pasal 8

( 1 ) UKP dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a.kesehatan keluarga;
b.kesehatan jiwa;
c.kesehatan reproduksi;
d.keluarga berencana;
e.kesehatan sekolah;
f.kesehatan olahraga;
g.kesehatan bencana;
h.pelayanan darah;
i.kesehatan gigi dan mulut; j . kesehatan penglihatan dan pendengaran;
k.transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika;
1. 1.kesehatan matra;
m.pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan PKRT;
n.pengamanan makanan dan minuman;
o.pengamanan zat adiktif;
p.pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
q.pelayanan Kesehatan tradisional;
r.kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia;
s.kesehatan penyandang disabilitas;
t.gizi;
u.penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular;
v.kesehatan lingkungan; KARO HUKUM
w.kesehatan kerja;dan
x.upaya kesehatan lainnya.

(2)Upaya Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x, kebutuhan ditetapkan sesuai dengan perkembangan dan pembangunan bidang Kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
(4)Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai tingkatan pelayanan Kesehatan dan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan.
(5)Tingkatan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;dan
2. b.pelayanan kesehatan tingkat lanjut;dan
3. c.fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.
(6)UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keselamatan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, masyarakat, dan ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 9

(1)Kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
(2)Upaya kesehatan jiwa diselenggarakan untuk :
1. a.menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;dan
2. b.menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya. KARO HUKUM

Pasal 10

(1)Upaya kesehatan jiwa diberikan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia bagi orang berisiko, orang dengan gangguan jiwa, dan masyarakat.
(2)Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk upaya pencegahan bunuh diri melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri. Pasal 1 1 ( 1) Setiap orang berhak mendapatkan :
1. a.akses pelayanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau;dan
2. b.informasi dan edukasi ten tang kesehatan jiwa.
(2)Orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jrwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Pasal 12

( 1 ) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

a.menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan upaya kesehatan jiwa;
b.memberi perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia;
c.memberikan kesempatan kepada orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara indonesia;
d.melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain;
e.menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan jiwa baik ditingkat pertama maupun di tingkat lanjut termasuk fasilitasi layanan untuk pasien narkotika, psikotropoka, dan zat adiktif lainnya;
f.mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan; KARO HUKUM M
g.melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan diluar sektor kesehatan dan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat;dan
h.mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia dibidang kesehatan jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.

(2)Upaya kesehatan jiwa dilaksanakan dengan mengedepankan peran keluarga dan masyarakat.
(3)Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk upaya rehabilitasi terhadap orang dengan gangguan jwa.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2015