DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2004

Nomor: 24
Tahun: 2004
Ditetapkan: 22 September 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 206

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

10.Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
11.Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva 5 tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
12.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
13.Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
14.Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
15.RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
(2)LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.
(3)LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 6
(4)LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

(1)LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(2)LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

Fungsi LPS adalah:

a.menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
b.turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan 7
2. b.melaksanakan penjaminan simpanan.
(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
2. b.merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
3. c.melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. b.menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. c.melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. d.mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. e.melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
6. f.menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; 8
7. g.menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. h.melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
9. i.menjatuhkan sanksi administratif.
(2)LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
1. a.mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. b.menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
3. c.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4. d.menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. 9
(2)Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

BAB IV

PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Pasal 8

(1)Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
(2)Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Pasal 9

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

a.menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank; 2) salinan dokumen perizinan bank; 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung; 10 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
i.komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS; ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank; iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
b.membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
c.membayar premi Penjaminan;
d.menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
e.memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan 11
f.menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 10

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

(1)Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2. b.terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
3. c.jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank. 12
(3)Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 12

(1)Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
2. b.pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
(2)Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal:
1. a.31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
2. b.31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b; 13 berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya.
(3)Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan.
(4)Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Isi peraturan

Teks206PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

10.Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
11.Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva 5 tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.
12.Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
13.Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.
14.Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern.
15.RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
(2)LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum.
(3)LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 6
(4)LPS bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

(1)LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
(2)LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

Fungsi LPS adalah:

a.menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
b.turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan 7
2. b.melaksanakan penjaminan simpanan.
(2)Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
2. b.merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan
3. c.melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6

(1)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.menetapkan dan memungut premi penjaminan;
2. b.menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
3. c.melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
4. d.mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. e.melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
6. f.menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; 8
7. g.menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
8. h.melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
9. i.menjatuhkan sanksi administratif.
(2)LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
1. a.mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2. b.menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
3. c.meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4. d.menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Pasal 7

(1)Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. 9
(2)Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS.

BAB IV

PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK

Pasal 8

(1)Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
(2)Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Pasal 9

Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib:

a.menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank; 2) salinan dokumen perizinan bank; 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung; 10 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:
i.komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS; ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank; iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi;
b.membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
c.membayar premi Penjaminan;
d.menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
e.memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan 11
f.menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 10

LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 11

(1)Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
2. b.terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
3. c.jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank. 12
(3)Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(4)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS.

Pasal 12

(1)Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
1. a.pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
2. b.pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
(2)Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal:
1. a.31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
2. b.31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b; 13 berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya.
(3)Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan.
(4)Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan Peraturan LPS.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (9)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/32/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (9)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/32/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI/2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019