DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 21 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji, meliputi; Azas dan Tujuan; Kewajiban Pemerintah Daerah; Pengorganisasian; Koordinasi; Pelayanan; serta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, untuk itu upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Provinsi Jambi perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengaturan mengenai biaya operasional panitia penyelenggara ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke daerah asal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengingat

Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-.....
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5345);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008;
10.Keputusan Menteri Agama Nomor 160 Tahun 2012 tentang Sumber Pembiayaan dan Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

Menetapkan

MEMUTUSKAN:...... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas haji yang mengelola pelayanan kepada jemaah haji di daerah dan unsur pendukung lainnya.
7.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji.
8.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim yang bertugas memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
9.Pembinaan Lokal yang selanjutnya disebut Pembinaan, adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jemaah haji Provinsi Jambi.
10.Daerah asal adalah wilayah domisili jemaah haji yaitu Provinsi Jambi.
11.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
12.Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi.
13.Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
14.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
15.Ibadah Haji Reguler adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.
16.Transportasi lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
17.Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi jemaah haji Provinsi Jambi meliputi transportasi, akomodasi, kesehatan, pembinaan, keamanan, dan infrastruktur, serta pelayanan Kepabeanan, imigrasi, karantina dan kesehatan.
18.Biaya operasional lokal yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk membiayai sebagian atau seluruh proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, profesional, akuntabilitas dan prinsip nirlaba.

Pasal 3

Tujuan dari Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sebagai berikut:

a.Memberikan pelayanan yang optimal dalam proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari tahap persiapan di daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Embarkasi, tempat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke daerah asal, agar diperoleh kemudahan, kenyamanan dan keamanan beribadah haji.
b.Membantu mengurangi beban biaya bagi jemaah haji reguler.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara ibadah haji di daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

(1)Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.
(2)Kebijakan dan pelaksanaan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(3)Gubernur mengangkat PPIH, petugas yang menyertai jemaah haji sebagai TPHD dan TKHD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian.....

Pasal 6

(1)PPIH terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Provinsi Jambi;
2. b.Kepolisian Daerah Jambi;
3. b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
4. c.Kantor Imigrasi Kelas IJambi;
5. d.Kantor Bea dan Cukai Jambi;
6. e.Kantor Kesehatan Pelabuhan Jambi;
7. f.Kantor Bandara Sultan Thaha Syaifuddin;
8. g.Kantor Otoritas Bandara; dan
9. h.PT.Angkasa Pura II Jambi.
(2)PPIH bertugas mengelola pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 7

(1)TPHD terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman dalam penyuluhan dan pendampingan jemaah haji.
(2)TPHD bertugas melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada jemaah haji mulai dari daerah asal, Embarkasi Haji Antara, Arab Saudi, Debarkasi, sampai kembali ke Embarkasi Haji Antara dan daerah asal.

Pasal 8

(1)TKHD terdiri dari dokter dan perawat yang profesional.
(2)TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada jemaah haji, untuk tindakan pertolongan pertama, pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan mulai dari Asrama Haji Embarkasi Antara, sampai kembali.

Pasal 9

(1)Tata cara pembentukan PPIH, TPHD, dan TKHD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
(2)Biaya operasional PPIH, TPHD, dan TKHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.02/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 61 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2012

Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.02/2012